Tahun Ini, Pencairan Dana Bantuan Politik Bakal Dilakukan 2 Kali

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 26 Mar 2024 - 21:51

ILUSTRASI Dana Banpol-Radar Utara/Arie Ade Putra-

Hibah anggaran kepada partai politik (parpol) tahun 2024 ini, akan kembali menyalurkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk 12 parpol di daerah peraih kursi di DPRD Bengkulu Utara (BU).

Terjadi peningkatan, anggarannya setelah kebijakan daerah yang kemudian diaminkan Gubernur menaikkan indeks banpol untuk per satu suara sah.

Sebelumnya indeks dana parpol dari Rp 6.900, kemudian dinaikkan sejak 2023 lalu menjadi Rp 10.000 untuk setiap satu suara sah yang ditetapkan KPUD.

Percepatan guliran dana hibah sendiri, pula diinstruksikan pusat ke daerah, lantaran jelang Pemilu.

Banpol menjadi salah satu upaya pemerintah mendongkrak partisipasi pemilih dalam kontestasi 2024.

Salah satunya muatan yang harus dilaksanakan oleh setiap partai penerima banpol yakni pendidikan politik kepada masyarakat.

Partisipasi pemilih itu mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD sampai dengan kontestasi Pilkada yang dihelat 27 November 2024 yakni Pemilihan Kepala Daerah.

Pegiat sosial, Melyan Sori, mengingatkan, esensi dari percepatan distribusi banpol 2023 lalu, memberikan mandat kepada parpol salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Diharapkan, kata dia, kerja-kerja edukasi politik, dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat saat Pemilu dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD.

Selain itu, lanjutnya lagi, kualitas pendidikan politik juga diharapkan berimbas positif pula pada kontestasi Pilkada yang rencananya bakal dihelat 27 November 2024.

tahun ini, pencairan dana bantuan politik bakal dilakukan 2 kali                            radarutara.bacakoran.co - pencairan hibah anggaran untuk partai politik atau banpol tahun 2024 ini, bakal dilakukan 2 kali. 
pasalnya, di tahun yang sama, sudah berlaku hasil pemilu 2024, berdasarkan penetapan suara sah oleh kpu bengkulu utara sekaligus komposisi anggota dprd yang baru.
kepala badan kesbangpol bu, suryadi, s.stp, m.si, tak menampik hal ini. anggaran hibah parpol, terhitung september sudah akan merujuk pada hasil pilleg 2024. 
"pencairan banpol pertama hitungannya januari hingga agustus. kedua september-desember, sudah dalam komposisi periodisasi yang baru," ujarnya.
baca juga:tak ada jamaah suluk yang dehidrasi di bengkulu utara
baca juga: begini cara merebus daging yang alot menjadi empuk dan nikmat
jelang pilkada ini, pemerintah pusat juga menugaskan daerah agar pencairan banpol dilakukan lebih cepat. 
substansi dari pusat itu, lebih kepada mendukung kerja-kerja pendidikan politik yang menjadi tugas parpol dan merupakan salah satu peruntukan dari hibah banpol setiap tahunnya. 
"masih menunggu hasil audit dari bpk terlebih dahulu," ujarnya menjelas.
catatan ru, terdapat 12 parpol di kabupaten bengkulu utara (bu) yang menerima anggaran hibah tahun lalu, diantaranya pdip sebesar rp 348,7 juta, golar rp 226,4 juta, gerindra sebesar rp212,5 juta.
baca juga:bengkulu didominasi gempa dangkal. ini kata bmkg...
baca juga:kuatkan stok cpp, bulog dan bni tanda tangani akta kredit subsidi bunga dari kemenkeu
posisi selanjutnya nasdem rp 145,9 juta, pan rp 133,2 juta, pkpi rp 103,9 juta, hanura rp 98,3 juta, pkb rp 96,3 juta, pks rp 86,9 juta, perindo rp 63,7 juta. 
berikutnya partai berkarya sebesar rp 46 juta serta ppp sebesar rp 39,4 juta. dana hibah bantuan partai politik (banpol) di daerah ini, dikerek naik menjadi rp 1,5 miliar. 
hibah anggaran kepada partai politik (parpol) tahun 2024 ini, akan kembali menyalurkan anggaran sebesar rp 1,5 miliar untuk 12 parpol di daerah peraih kursi di dprd bengkulu utara (bu). 
terjadi peningkatan, anggarannya setelah kebijakan daerah yang kemudian diaminkan gubernur menaikkan indeks banpol untuk per satu suara sah. 
baca juga:pemprov bengkulu fokus peningkatan layanan samsat
baca juga: warga kena prank, pembangunan gedung protoype pkm tanjung harapan gagal?
sebelumnya indeks dana parpol dari rp 6.900, kemudian dinaikkan sejak 2023 lalu menjadi rp 10.000 untuk setiap satu suara sah yang ditetapkan kpud. 
percepatan guliran dana hibah sendiri, pula diinstruksikan pusat ke daerah, lantaran jelang pemilu. 
banpol menjadi salah satu upaya pemerintah mendongkrak partisipasi pemilih dalam kontestasi 2024. 
salah satunya muatan yang harus dilaksanakan oleh setiap partai penerima banpol yakni pendidikan politik kepada masyarakat.
baca juga:ramadhan berbagi kebahagiaan, warga minta wabup asa naik kelas jadi bupati
baca juga:blt-dd dan dua program bantuan diterima oleh masyarakat desa pagardin
partisipasi pemilih itu mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, dpd, dpr dan dprd sampai dengan kontestasi pilkada yang dihelat 27 november 2024 yakni pemilihan kepala daerah. 
pegiat sosial, melyan sori, mengingatkan, esensi dari percepatan distribusi banpol 2023 lalu, memberikan mandat kepada parpol salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. 
diharapkan, kata dia, kerja-kerja edukasi politik, dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu dalam memilih presiden dan wakil presiden, dpd, dpr dan dprd. 
selain itu, lanjutnya lagi, kualitas pendidikan politik juga diharapkan berimbas  positif pula pada kontestasi pilkada yang rencananya bakal dihelat 27 november 2024. 
baca juga:ramadhan berbagi kebahagiaan, warga minta wabup asa naik kelas jadi bupati
baca juga:blt-dd dan dua program bantuan diterima oleh masyarakat desa pagardin
"maka legacy dari tugas sosial itu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu," ujarnya. 
sosialisasi, lanjut dia, tidak cukup dilakukan menggunakan baliho-baliho yang lebih merepresentasikan figur dan jargon. paparan-paparan pemikiran, dalam sebuah ulasan tulisan untuk publik, menurutnya sangat penting. 
di tengah problematika sosial yang terjadi, karena pengaruh perkembangan jaman, teknologi yang berimplikasi pada kehidupan sosial. 
termasuk dinamika regulasi di dalamnya, sangat penting dibarengi dengan cara pandang dan sikap yang proyektif, oleh para calon-calon elit.  
baca juga:wujudkan pembangunan daerah, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd
baca juga:pemdes kualalangi geber pembangunan fisik, blt-dd diserahkan kepada 23 kpm
"itu bisa dipaparkan lewat kanal-kanal publik, sehingga bisa terbaca dan menjadi referensi bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
tabel penerima banpol pemilu 2019 di bengkulu utara -radar utara/benny siswanto-

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan