Gubernur Bengkulu Diminta Mediasi BU dan Lebong

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 25 Mar 2024 - 22:17

Tapal Batas Bengkulu Utara - Lebong-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Namun kami menghormati setiap proses selama berjalannya persidangan konstitusi," ujarnya, menjelas.

Kembali mengulas, putusan sela MK itu, berdasarkan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang dimohonkan oleh Pemda Lebong.

Selain itu, turut pula diuji, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

Putusan sela itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, selaku ketua majelis konstitusi, pada Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 08.31 WIB yang disaksikan oleh seluruh pihak terkait.

Berkenaan dengan hal pokok materi gugatan oleh Pemohon yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra itu, Mahkamah menilai perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali.

Langkah ini, demi memeroleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali.

Mediasi itu, lanjut MK, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah.

Mahkamah menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan.

Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud.

Apalagi, kata majelis, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.

gubernur bengkulu diminta mediasi bu dan lebong                             radarutara.bacakoran.co - gubernur bengkulu, rohidin mersyah, diminta untuk memediasi seteru tapal batas atau tabat antara pemda lebong dan pemda bengkulu utara. 
perintah itu tertuang dalam putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi atas perkara uji materi yang diajukan pemda lebong dalam perkara nomor : 71/puu-xxi/2023. 
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan. 
sikap mahkamah itu diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, saldi isra, arief hidayat, enny nurbaningsih, anwar usman, daniel yusmic p. foekh, m. guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul sani, masing-masing sebagai anggota. 
baca juga:10 fakta gempa bawean 6,5 sr dan 5 patahan aktif di provinsi bengkulu 
baca juga: disaksikan tripika, desa sumber rejo titik nol & bagikan blt dd ta 2024
sebelum menjatuhkan putusan akhir: 
1. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 
2. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 
3. memerintahkan kepada kementerian dalam negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
baca juga:pemda bengkulu utara usulkan anggaran 320 miliar ke pusat 
baca juga: maman suherman pamit, camat soini, se ucapkan terimakasih. begini suasana sertijab kemarin...
sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm, membenarkan adanya putusan sela tersebut. sekda yang hadir di persidangan secara daring itu, menyampaikan kapasitas pemda bu lebih kepada pasif dalam persoalan ini.
"karena posisi kita sebagai pihak terkait," ungkapnya. 
"namun kami menghormati setiap proses selama berjalannya persidangan konstitusi," ujarnya, menjelas.  
kembali mengulas, putusan sela mk itu, berdasarkan pengujian materiil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956 yang dimohonkan oleh pemda lebong.
baca juga:pemprov bengkulu jamin kesiapan jalan songsong arus mudik lebaran
baca juga:2 puskesmas di pinang raya, diminta optimalkan ketersediaan abate. ini fungsinya..
selain itu, turut pula diuji, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang darurat nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan, sebagai undang-undang. 
putusan sela itu dibacakan ketua mk, suhartoyo, selaku ketua majelis konstitusi, pada jumat, 22 maret 2024 pukul 08.31 wib yang disaksikan oleh seluruh pihak terkait.
berkenaan dengan hal pokok materi gugatan oleh pemohon yang menggandeng yusril ihza mahendra itu, mahkamah menilai perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu pemerintah kabupaten lebong dan pemerintah kabupaten bengkulu utara tanpa terkecuali.
langkah ini, demi memeroleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan gubernur provinsi bengkulu di atas perlu dilakukan kembali. 
baca juga:fasilitas gedung prototype pkm sebelat jadi pr pemerintah. ini harapan kepala puskesmas
baca juga: pemdes air lelangi salurkan blt-dd januari-maret untuk 25 kpm
mediasi itu, lanjut mk, dengan supervisi kementerian dalam negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. 
mahkamah menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan sela a quo diucapkan. 
jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. 
apalagi, kata majelis, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga gubernur provinsi bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.   
baca juga: pemdes bangun karya realisasikan pembangunan fisik & blt-dd ta 2024
baca juga: sss! polisi hentikan perkara lakalantas 7 nyawa melayang di penarik
sementara itu, ahli pemohon, harsanto nurhadi, dikutip dari putusan sela mk, pada pokoknya menyatakan tentang : kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah. 
namun sebenarnya, kesepakatan tersebut mutlak harus merujuk pada undang-undang 39 tahun 2003. karena di situlah secara norma, batasan- batasan tersebut disebut dalam kecamatan-kecamatan. 
sehingga sebenarnya sudah selesai. artinya, kesepakatan tidak bisa mengubah batas wilayah. karena pada faktanya berdasarkan data yang bisa saya dapatkan, terdapat penolakan dari kabupaten lebong. walaupun sekali lagi dari data yang ahli dapat, penolakan ini kemudian tidak direspons. 
"munculah permendagri 20/2015 yang kemudian menempatkan desa lebong masuk ke dalam kecamatan giri mulya yang ada di bengkulu utara," papar harsanto nurhadi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan