Pemda Bengkulu Utara Usulkan Anggaran 320 Miliar ke Pusat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 25 Mar 2024 - 22:09

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

Dinas Perdagangan mengusulkan Rp 3 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Rp 500 juta, Dinas PMPTSP sebesar Rp 596.521.000 serta Dinas Periwisata sebesar Rp 1,5 miliar.

"Pengusulan anggaran pun dibarengi dengan paparan kerangka pembangunan di sektor regulasi, sehingga rencana pembangunan dibarengi dengan perangkat payung hukum daerah yang adaptif," kata Dodi menerangkan.

Di sektor kepastian hukum, Pemda BU terbilang konsen dalam implementasi regulasi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terakhir yang sudah dibuatnya yakni Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sebelumunya wilayah otonom yang memiliki kurang lebih 3.463,96 hektar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini, baru dipayungi dalam format peraturan kepala daerah.

Tegasnya via Perbup 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar yang memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton.

Tapi kemudian, pada Semester Kedua 2023, Pemda BU melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.

Dimana, rumpun aturan turunan yang tidak cukup dalam format dasar operasional dan teknis saja, tapi perlu diperkuat turunannya dalam bentuk peraturan daerah. (*)

pemda bengkulu utara usulkan anggaran 320 miliar ke pusat                             radarutara.bacakoran.co - usulan anggaran pemda bengkulu utara (bu) ke pusat tembus rp 320 miliar di tahun depan. langkah itu, menyikapi keterbatasan fiskal, di tengah kebutuhan pembangunan di daerah. 
sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm menyampaikan, pangkalan anggaran lebih dari seperempat triliun rupiah tersebut, terbagi dalam 2 jenis usulan dalam format dana alokasi khusus atau dak.
"untuk dak fisik usulannya sebesar rp 146.981.203.500. sedangkan usulan dak non fisik sebesar rp 173.102.771.000," kata sekda saat dibincangi belum lama ini. 
lebih jauh, sekda berujar, kebutuhan anggaran pembangunan yang disampaikan oleh daerah itu, tidak hanya berdasarkan hasil himpun dalam kerja-kerja pemerintahan.
baca juga: maman suherman pamit, camat soini, se ucapkan terimakasih. begini suasana sertijab kemarin...
baca juga:pemprov bengkulu jamin kesiapan jalan songsong arus mudik lebaran
tapi juga dibarengi dengan analisa kebutuhan pembangunan lainnya yang sejalan dengan konsep pembangunan di pusat. 
sinergis pembangunan sendiri, kata sekda, sangat penting dan harus menjadi pakem dalam pembangunan. itu sejalan dengan transformasi di sektor regulasi, semisal dengan lahirnya uu hubungan keunagan pusat dan daerah atau hkpd. 
"improvisasi pusat di sektor regulasi itu, tentunya memiliki visi pembangunan secara berjenjang dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. salah satunya juga pembangunan," ujarnya. 
turut pula disampaikannya, usulan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025 itu, telah pula disampaikan  kepada badan perencanaan pembangunan nasional atau bappenas/pp. 
baca juga:2 puskesmas di pinang raya, diminta optimalkan ketersediaan abate. ini fungsinya..
baca juga:fasilitas gedung prototype pkm sebelat jadi pr pemerintah. ini harapan kepala puskesmas
kebutuhan fiskal daerah itu, diterima melalui direktur regional i, abdul malik sadat idris, st, m.eng.
"total 320 miliar usulan kebutuhan anggarannya telah disampaikan oleh daerah kepada bappenas," terangnya. 
membaca laman resmi daerah, usulan tersebut disampaikan rabu, 20 maret 2025, turut didampingi kepala bappelitbangda, dtphp, diskan, dispar, dinas koperasi dan ukm dan dinas pupr, di kantor bappenas. 
"total nilai tersebut akan dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional," tegasnya. 
baca juga: pemdes air lelangi salurkan blt-dd januari-maret untuk 25 kpm
baca juga: pemdes bangun karya realisasikan pembangunan fisik & blt-dd ta 2024
terpisah, kepala bapelitbangda bu, dr dodi hardinata, menjabarkan dari total usulan dak itu, terbagi dalam kebutuhan anggaran di berbagai bidang. 
dia menyebutkan, selain menjadi komponen bidang kebutuhan pembangunan. usulan yang disampaikan oleh daerah juga membawa misi semangat pembangunan yang pro pada kawasan-kawasan berbasis potensi.
seperti kawasan sentra produksi pangan, kata dodi, terdapat bidang pariwisata dengan usulan sebesar rp 31,3 miliar, ikm sebesar rp 12 miliar, usaha menengah kecil dan mikro atau umkm sebesar rp 5,6 miliar. 
"ada juga bidang lingkungan hidup sebesar rp 2,7 miliar serta bidang jalan sebesar rp 11,3 miliar," kata dodi hardinata. 
baca juga: sss! polisi hentikan perkara lakalantas 7 nyawa melayang di penarik
baca juga: blanko ktp elektronik cukup untuk 5 bulan kedepan
menyimak paparan yang disampaikan ke bappenas. di sektor destinasi pariwisata prioritas juga turut menjadi tema besar komponen usulan lainnya di sektor dak fisik.
mulai dari bidang pertanian rp 10,6 miliar, bidang irigasi rp 14,4 miliar, kelautan dan perikanan rp 11,1 miliar serta bidang jalan rp 10,9 miliar
turut pulau dilakukan pengusulan dak non fisik. sektor ini ditempati pendidikan sebagai bidang dengan usulan tertinggi yakni rp 128,8 miliar. 
kesehatan sebesar rp 27,5 miliar, keluarga berencana rp 6,1 miliar, dpppa sebesar rp 406 juta, dtphp untuk kepentingan penyuluhan, ketahanan pangan, pertanian dan kesesehatan hewan rp 4,6 miliar. 
baca juga: lebaran 1445 h, repel kenaikan gaji pns, tpp dan thr dibayarkan minggu ini
baca juga: usulan internet gratis di objek wisata batu kumbang terganjal jarak
dinas perdagangan mengusulkan rp 3 miliar, dinas koperasi dan ukm rp 500 juta, dinas pmptsp sebesar rp 596.521.000 serta dinas periwisata sebesar rp 1,5 miliar. 
"pengusulan anggaran pun dibarengi dengan paparan kerangka pembangunan di sektor regulasi, sehingga rencana pembangunan dibarengi dengan perangkat payung hukum daerah yang adaptif," kata dodi menerangkan. 
di sektor kepastian hukum, pemda bu terbilang konsen dalam implementasi regulasi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
terakhir yang sudah dibuatnya yakni perda nomor 1 tahun 2023 tentang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b).
baca juga: maman suherman pamit, camat soini, se ucapkan terimakasih. begini suasana sertijab kemarin...
baca juga:pemprov bengkulu jamin kesiapan jalan songsong arus mudik lebaran
sebelumunya wilayah otonom yang memiliki kurang lebih 3.463,96 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b) ini, baru dipayungi dalam format peraturan kepala daerah. 
tegasnya via perbup 25 tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar yang memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton. 
tapi kemudian, pada semester kedua 2023, pemda bu melaksanakan amanat pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lp2b. 
dimana, rumpun aturan turunan yang tidak cukup dalam format dasar operasional dan teknis saja, tapi perlu diperkuat turunannya dalam bentuk peraturan daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan