Mengendalikan Harga Beras di Bulan Ramadan

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, peluncuran beras SPHP merupakan bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh Bulog untuk mengurangi kontraksi harga sehingga secepat mungkin diharapkan dapat menurunkan tensi harga beras di pasaran.

Dalam acara diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika bertema "Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok" yang diadakan di Jakarta, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Sumatra Selatan, Ahmad Muslim menerangkan, kenaikan harga beras biasa terjadi menjelang Ramadan karena faktor psikologis masyarakat untuk memastikan kebutuhannya tetap aman. Sehingga, mereka cenderung membeli lebih banyak dari biasanya.   

Meski masih bisa ditutupi oleh impor, dalam jangka panjang perlu adanya strategi sistematis untuk memanfaatkan potensi besar Indonesia sebagai negara agraris. Faktor utama rendahnya produksi beras di Indonesia adalah luas lahan padi yang masih minim, yaitu sekitar 810,2 juta hektare (ha). Idealnya, untuk mencapai swasembada, dibutuhkan luas lahan padi 40 juta ha dengan asumsi 500 meter persegi per kapita.  

"Perubahan iklim juga menjadi faktor utama yang membuat Indonesia rentan terhadap penyakit tanaman padi. Karena itu, diversifikasi beras dengan varietas yang lebih sehat juga perlu dipertimbangkan," ucapnya.

BACA JUGA: Industri Indonesia di Tengah Resesi Global

BACA JUGA: Bank Indonesia Jamin Utang Luar Negeri Aman dan Terkendali

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam kesempatan sama meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan beras untuk dikonsumsi. Menurutnya, tindakan panic buying yang dilakukan masyarakat bukan karena tidak ada beras di pasaran. Melainkan, dilakukan karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Fenomena panic buying itu, kata dia, justru bisa menyebabkan harga menjadi lebih buruk lagi.

Karim berharap, masyarakat dapat berbelanja secara bijak dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan, jika pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke ritel modern, maka untuk 2024 disediakan. Apabila merasa takut dengan harga beras yang meningkat, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan alternatif beras program SPHP dari Perum Bulog.

Senada dengan Karim, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam kesempatan sama juga meminta masyarakat untuk tidak belanja berlebihan. Karena tindakan itu bisa menimbulkan sampah makanan (food waste).

Pemerintah, masih kata Rachmi,  untuk saat ini juga memutuskan untuk tidak mengubah HET beras. kendati harga komoditas tersebut. "Presiden sudah menetapkan bahwa HET tidak akan dinaikkan karena situasinya memang sedang anomali. Nanti kalau HET dinaikkan, maka harga bakal naik terus," katanya.

 

Sumber : Indonesia.go.id