Proyek Strategis Nasional di Bengkulu Utara, Terancam Batal?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 20:27

Salah satu link kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satker Kementerian PUPR di Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan.

Secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas November 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.

Dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah.

Tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah Barat Sumatera.

Sebelumnya, Menejer Ruas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu, Mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.

"Sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. Cuma kan ada kendala. Dan tahun ini akan dilaksanakan. Paketnya wajib selesai November 2024 ini," ujar Mardi di Kantor Camat Batiknau.

Ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? Mardi tak menampik kemungkinannya. Walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini.

Dalam konteks saat ini, kata Mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus.

Daerah ini bisa saja Pemprov atau Pemkab. Sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. Salah satunya batubara.

Tapi Asosisasi Pengusaha Batubara atau APBB Provinsi Bengkulu, Sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara.

proyek strategis nasional di bengkulu utara, terancam batal?                            radarutara.bacakoran.co - tiga paket proyek strategis nasional di wilayah kabupaten bengkulu utara (bu), terancam gagal dilaksanakan. 
secara jadwal, proyek strategis yang terbagi dalam 3 paket kegiatan yang harus dilaksanakan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu itu, harus rampung tahun 2024 ini.
polemik belum dilaksanakannya kegiatan apbn itu, dipicu oleh kasus jalan non status eks jalinbar yang hingga saat ini relatif belum mendapatkan kejelasan, sejak status jalan nasional ditanggalkan 2016 silam.
kerusakan massif, menjadi dalih masyarakat untuk kemudian menolak moda angkutan batubara khususnya, melintasi ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu. 
baca juga: proses pencairan kekurangan hibah pilkada 
baca juga:14 tunjangan ini didepak dalam gaji 13 dan thr 2024
ruas yang melewati wilayah eks jalan negara yang membentang di desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini. 
masyarakat melalui pemerintah desa setempat, menyampaikan lugas penolakan masyarakat agar angkutan batubara yang overkapasitas itu tetap tak bisa lewat, jika dilakukan pengalihan sementara.
asisten i setkab bu, rahmat hidayat, s.stp, mm, ketika dikonfirmasi menerangkan kalau daerah telah menerima konfirmasi pemerintah kecamatan batiknau. 
untuk diketahui, kantor camat batiknau memang dipakai oleh satker kementerian pupr itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock itu.
baca juga:freeport indonesia buka lowongan, cek ada 37 jurusan yang diperlukan 
baca juga:bupati bu sambut kunker staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan untuk percepatan pembangunan 
"saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar rahmat dibincangi, jumat, 15 maret 2024 di bilangan sd it ruhul jadid arga makmur. 
perihal surat tertanggal 2 maret 2024 yang disampaikan camat batiknau, alamsyah kepada pemda bu dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi, rahmat mengaku masih menunggu bunyi disposisi pimpinan yang dalam proses itu. 
"nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan.
secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas november 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.
baca juga: es laksamana mengamuk, sajian yang tepat berbuka puasa
baca juga: rancangan rkpd mukomuko, ini 6 skala prioritas pembangunan tahun 2025
dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah. 
tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah barat sumatera.
sebelumnya, menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
baca juga: pemkab siapkan 100 ribu bibit unggul untuk masyarakat
baca juga:tersangka korupsi rsud mukomuko, dinonaktifkan sementara dari pns
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
baca juga: program daerah harus sejalan dengan program nasional
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan