14 Tunjangan Ini Didepak dalam Gaji 13 dan THR 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 20:21

ILUSTRASI THR-ekonomi.bisnis.com-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Di tengah persiapan anggaran pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Kepastian itu, sebagaimana ditegas dalam peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam format Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

Pemerintah juga menegasi hal-hal yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam komponen penyaluran hak atas ASN, para kepala daerah, wakil rakyat di lingkungan penyelenggaran pemerintahan daerah.

Salah satunya ditegas dalam Pasal 10 yang menyatakan; tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

a. insentif kinerja; b. insentif kerja; c. tunjangan pengelolaan arsip statis; d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; e. tunjangan pengamanan;

Selanjutnya, f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; g. insentif khusus; h. tunjangan khusus Provinsi Papua; i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

j. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;

k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;

l. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rak-vat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;

m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

14 tunjangan ini didepak dalam gaji 13 dan thr 2024                            radarutara.bacakoran.co - di tengah persiapan anggaran pencairan tunjangan hari raya atau thr dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
kepastian itu, sebagaimana ditegas dalam peraturan yang diteken presiden joko widodo atau jokowi dalam format peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024.
pemerintah juga menegasi hal-hal yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam komponen penyaluran hak atas asn, para kepala daerah, wakil rakyat di lingkungan penyelenggaran pemerintahan daerah.
salah satunya ditegas dalam pasal 10 yang menyatakan; tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak termasuk:
baca juga:freeport indonesia buka lowongan, cek ada 37 jurusan yang diperlukan 
baca juga:bupati bu sambut kunker staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan untuk percepatan pembangunan 
a. insentif kinerja; b. insentif kerja; c. tunjangan pengelolaan arsip statis; d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; e. tunjangan pengamanan;
selanjutnya, f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; g. insentif khusus; h. tunjangan khusus provinsi papua; i. tunjangan pengabdian bagi pns yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
j. tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit tni dan pns yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi pns pada kepolisian negara republik indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
baca juga: es laksamana mengamuk, sajian yang tepat berbuka puasa
baca juga: rancangan rkpd mukomuko, ini 6 skala prioritas pembangunan tahun 2025
l. tunjangan selisih penghasilan bagi pns di lingkungan sekretariat jenderal majelis permusyawaratan rakyat, sekretariat jenderal dewan perwakilan rak-vat dan badan keahlian, dan sekretariat jenderal dewan perwakilan daerah;
m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara (bu), masrup, membenarkan telah rilisnya pp thr dan gaji 13 itu. 
baca juga: pemkab siapkan 100 ribu bibit unggul untuk masyarakat
baca juga:tersangka korupsi rsud mukomuko, dinonaktifkan sementara dari pns
kini daerah tengah melakukan penghitungan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. regulasi itu, meliputi besaran hingga mekanisme teknis sampai dengan penyalurannya.
"masih dalam proses penghitungan," ujarnya. 
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen.
setidak-tidaknya, kebutuhan anggaran khusus gaji pegawai di daerah ini saban bulannya bisa mencapai rp 25 miliar. 
baca juga: program daerah harus sejalan dengan program nasional
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
dalam warta sebelumnya, komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pns dan pppk, seperti ditegas pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. 
pemberiannya tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. 
 baca juga: pemdes tebing kaning kembalikan berkas dan uang pendaftaran ptsl kepada warga. ternyata, ini alasanya..
baca juga:ungkap dalang korupsi rp4,8 miliar di rsud mukomuko, menanti nyanyian 7 tersangka
adapun yang berhak mendapatkan thr dan gaji 13 dari apbd 2024 ini, seperti diterang dalam pasal 16 (b) meliputi 6 sasaran yakni :
gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota; pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; 
selanjutnya, pns dan calon pns yang bekerja pada instansi daerah; pppk yang bekerja pada instansi daerah;
serta, pimpinan badan layanan umum daerah; dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
baca juga:freeport indonesia buka lowongan, cek ada 37 jurusan yang diperlukan 
baca juga:bupati bu sambut kunker staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan untuk percepatan pembangunan 
penyalurannya, thr akan menjadi proyeksi paling cepat, sebagaimana diterang dalam pasal 11 yang menjelaskan,  tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya, diterang ayat (1).
dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya, diterang di ayat (2).
besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret tahun 2024, diterang ayat (3).
sedangkan pembayaran gaji 13 diterangkan dalam pasal 12 yang menjelaskan, ayat (1): gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan juni tahun 2024.
baca juga: es laksamana mengamuk, sajian yang tepat berbuka puasa
baca juga: rancangan rkpd mukomuko, ini 6 skala prioritas pembangunan tahun 2025
ayat (2) dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2024.
ayat (3) besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan mei tahun 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan