Pemda Harus Punya Konsep Berangus Rente

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 08 Mar 2024 - 20:47

ILUSTRASI-GridFame.id-

Penegasan tersebut, kata Alfian, sudah sering diutarakan Menkeu, Sri Mulyani. Dia berharap, soko ekonomi ini benar-benar mendapatkan perhatian dari guliran program pemerintah.

Salah satunya, seperti program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Masih menukil ungkapan Sri Mulyani, Alfian juga menengarai, pelaku UMKM masih acap sulit dalam mengakses program permodalan dengan skema kredit lunak.

"Kalau program perbankan yang didapatkan pelaku UMKM adalah komersil, ya sama saja. Karena bunganya pun relatif sama tingginya dengan praktik rente liar di masyarakat," terangnya.

Sudah sangat perlu, program yang disuplai oleh uang negara itu benar-benar mendapatkan pengawasan serius dari lembaga penegak hukum.

Dukungan di sektor lembaga hukum ini sangat penting, karena akan menjadi triger dalam penyelenggaraan program-program pemerintah lewat perbankan yang tepat sasaran.

"Transparansi bank atau lembaga keuangan penyelenggara KUR juga harus dilakukan secara periodik. Mulai per semester dan diakhiri dengan laporan tahunan. Karena ini uang rakyat, maka rakyat harus tahu kemana larinya dan siapa saja yang menggunakannya," serunya.

Rentenir kini diduga menjelma mirip koperasi. Nyatanya, pengguna istilah koperasi itu berjalan tak seirama dengan keinginan sang pendirinya; Bung Hatta alias Mohamad Hatta yang merupakan Wapres Pertama Republik Indonesia.

Dimana, semangat koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara (BU), Rimiwang Muksin, tak menyangkal kondisi ini.

Namun dalam praktik kerja-kerjanya, lanjut dia, pemerintah daerah dihadapkan dengan dilematika dalam memupus praktik rente.

Segala gerak administratif dan teknis, kata dia, tidak melenceng dari rel-rel regulasi. "Obyek pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah lembaga keuangan resmi," ujarnya.

"Status rentenir, bukan lembaga keuangan, sehingga tidak menjadi obyek pengawasan," tegasnya.

pemda harus punya konsep berangus rente                            radarutara.bacakoran.co - praktik rente atau rentenir yang lazim disebut lintah darat, merupakan sebuah permasalahan sosial yang terkesan masih belum menjadi segmen serius sebagai isu pembangunan. 
sindikat rente patut diduga kuat, masih menjadi pandemi sosial di masyarakat. salin rupa lintah darat yang kian beragam. tak hanya di dunia nyata. tapi juga bergerilya di dunia maya. 
pegiat sosial, alfian yudiansyah, s.sos, dalam sebuah bincang, menengarai praktik rente merupakan fenomena lama, namun terus berupaya bergerilya dengan salin rupa. 
situasi ini, kata dia, perlu disikapi pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai otoritas resmi dalam menghalau persoalan sosial yang dipicu oleh situasi ekonomi di masyarakat. 
baca juga: usai nongkrong di cafe, 3 pemuda ini diciduk polisi
baca juga:pemkab bakal siapkan dana hibah untuk baznas mukomuko
"salin rupa rente ini sangat membahayakan. praktiknya yang cenderung silent alias senyap, ditambah lagi salin rupa menyerupai lembaga keuangan resmi, akan menjadi jeratan sosial jangka pendek, menengah dan panjang," ungkapnya memperkirakan. 
lebih serius lagi, terus dia, tatanan masyarakat yang masih berkutat dengan persoalan laten: basic need alias kebutuhan sehari-hari yang didominasi oleh kebutuhan pangan. 
ketika tidak dibarengi dengan langkah serius pemerintah memberangus praktik rente di masyarakat, dapat saja menjadi bumerang persoalan yang akan kembali lagi kepada pemerintah itu sendiri. 
"basic need ini sangat kentara, karena isu kemiskinan masih menjadi "bahan" kampanye yang sangat laku di tingkat elit," ujarnya. 
baca juga:saat wabup asa bicara soal kampus
baca juga: matangkan persiapan calon jamaah haji, kemenag mukomuko gelar manasik haji 2024
belum lagi, praktik alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terus terjadi, praktik perusakan kawasan penting seperti hutan, pandemi iklim yang sulit diprediksi, adalah persoalan lainnya yang kian mengkungkung masalah ekonomi di masyarakat menengah ke bawah. 
"sementara dalam faktanya, umkm masih menjadi soko ekonomi yang rasisten dalam menghadapi badai krisis," terangnya. 
penegasan tersebut, kata alfian, sudah sering diutarakan menkeu, sri mulyani. dia berharap, soko ekonomi ini benar-benar mendapatkan perhatian dari guliran program pemerintah. 
salah satunya, seperti program kredit usaha rakyat atau kur. masih menukil ungkapan sri mulyani, alfian juga menengarai, pelaku umkm masih acap sulit dalam mengakses program permodalan dengan skema kredit lunak. 
baca juga:luasan sawah di bengkulu utara terus menciut
baca juga: pengadaan mesin dan jaring nelayan disiapkan rp1,7 miliar
"kalau program perbankan yang didapatkan pelaku umkm adalah komersil, ya sama saja. karena bunganya pun relatif sama tingginya dengan praktik rente liar di masyarakat," terangnya. 
sudah sangat perlu, program yang disuplai oleh uang negara itu benar-benar mendapatkan pengawasan serius dari lembaga penegak hukum. 
dukungan di sektor lembaga hukum ini sangat penting, karena akan menjadi triger dalam penyelenggaraan program-program pemerintah lewat perbankan yang tepat sasaran. 
"transparansi bank atau lembaga keuangan penyelenggara kur juga harus dilakukan secara periodik. mulai per semester dan diakhiri dengan laporan tahunan. karena ini uang rakyat, maka rakyat harus tahu kemana larinya dan siapa saja yang menggunakannya," serunya.
baca juga:meriahnya pawai sambut ramadan di bengkulu utara 
baca juga:mau aki motor tetap awet dan tidak cepat soak? ikuti 9 langkah ini...
rentenir kini diduga menjelma mirip koperasi. nyatanya, pengguna istilah koperasi itu berjalan tak seirama dengan keinginan sang pendirinya; bung hatta alias mohamad hatta yang merupakan wapres pertama republik indonesia. 
dimana, semangat koperasi adalah dari anggota untuk anggota. kepala dinas koperasi dan ukm bengkulu utara (bu), rimiwang muksin, tak menyangkal kondisi ini.
namun dalam praktik kerja-kerjanya, lanjut dia, pemerintah daerah dihadapkan dengan dilematika dalam memupus praktik rente. 
segala gerak administratif dan teknis, kata dia, tidak melenceng dari rel-rel regulasi. "obyek pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah lembaga keuangan resmi," ujarnya. 
"status rentenir, bukan lembaga keuangan, sehingga tidak menjadi obyek pengawasan," tegasnya.
baca juga:breaking news! jalan provinsi di teras terunjam mulai terendam banjir
baca juga:jangan sampai terlewatkan! ini 5 tips jitu untuk menurunkan berat badan saat puasa
sejauh ini, langkah mempersempit ruang gerak dan kaki-kaki sistem rentenir, secara tidak langsung terus dilakukan pemerintah. 
upaya itu, kata dia, melakukan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah, untuk tidak terlibat langsung dengan praktik rente. 
langkah berikutnya, masih dia, adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan yang berkompeten. 
mulai dari swasta murni atau badan usaha milik negara (bumn) atau badan usaha milik daerah (bumd). 
"memupus rantai praktik rente ini, dapat juga dilakukan dengan menolak keberadaannya dengan tidak meminjam," wejangnya. 
baca juga:saat wabup asa bicara soal kampus
baca juga: matangkan persiapan calon jamaah haji, kemenag mukomuko gelar manasik haji 2024
mantan camat air besi ini menerangkan, langkah untuk memastikan perguliran lembaga keuangan yang ada di daerah dalam performa positif, pihaknya mewajibkan lembaga keuangan yang terdaftar di daerah, secara periodik menyampaikan laporan hasil rapat akhir tahun (rat), sebagai kendali administrasi dan pengawasan oleh daerah.
"sejauh ini rat menjadi salah satu rujukan prinsip. artinya, setiap koperasi wajib menyampaikan rat tepat waktu," rimiwang menegas.
kekhawatiran daerah ini lumrah. tahun lampau, pernah terjadi sebuah koperasi berujung menjadi ladang praktik curang dalam program simpan pinjam. 
munculnya di tahun itu, gelombang laporan nasabah merugi oleh praktik bisnis dengan iming-iming untung besar pada produk deposito yang didagangkan koperasi bmt-l risma. 
baca juga:luasan sawah di bengkulu utara terus menciut
baca juga: pengadaan mesin dan jaring nelayan disiapkan rp1,7 miliar
tapi akhirnya, berujung dengan laporan kepolisian. mirisnya, akibat praktik tipu-tipu berkedok koperasi itu, simpanan masyarakat di daerah ini sebagai nasabah, lenyap begitu saja. 
semua kantor cabang yang ada di daerah ini, sampai dengan keberadaan kantor lainnya di kota bengkulu sampai dengan kantor yang berkedudukan di provinsi lampung, semuanya berstatus sewa. 
dalih para pengurus yang ujungnya dicokok polisi gegara penipuan pun, mengaku uang nasabah habis untuk menopang kebutuhan operasional. 
"pemerintah daerah terus berupaya, untuk memastikan seluruh aktifitas lembaga keuangan di daerah dilakukan oleh lembaga keuangan yang sehat," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan