Mendes Gus Halim, Batal Tilik Satker Kemendes di Padang Jaya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 07 Mar 2024 - 21:04

Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar -NET-

mendes gus halim, batal tilik satker kemendes di padang jaya                             radarutara.bacakoran.co - menteri desa-pdtt, sedianya kamis, 7 maret 2024 kemarin, berada di kabupaten bengkulu utara (bu). giatnya urung. tabrakan jadwal, disebut-sebut menjadi kendala, ditambah lagi jadwal penerbangan.  
dikonfirmasi radar utara, anisa nur rohmah, narahubung dalam rencana lawatan kerja mendes-pdtt, abdul halim iskandar ke balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi atau bppm-ddtt bengkulu, membenarkan urung sang mendes itu. 
"dapat sampaikan, rencana tersebut batal, karena jadwal penerbangan. sehingga mendes, hanya melaksanakan kegiatannya di kota bengkulu," ujarnya dikonfirmasi, rabu, petang, 6 maret 2024. 
untuk diketahui, bppm-ddtt bengkulu selaku satker kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi itu, sudah beberapa kali bersalin nomenklatur. 
baca juga: bupati dan wabup bakal gelar safari ramadhan di 15 kecamatan
baca juga:tingkatkan pendapatan sektor pkb, dprd provinsi bengkulu minta pemda gencar sosialisasi
meski familiar dengan sebutan adc yang sempat moncer di era presiden soeharto dan menjadi salah satu basis pengembangan dan penelitian. 
wilayah yang luas, sampai-sampai sempat diwarnai aksi penyerobotan lahan, lantaran tak tergarap. satker itu pun sempat bernama balai pengkajian dan penerapan teknik produksi ketransmigrasian atau bp2tpk. 
laju pelaksanaan fungsi yang pernah "mati suri" secara fungsinya. pentolan satker kementerian itu pun pernah terlibat dalam skandal rasuah. pucuk pimpinannya pernah dijebloskan ke penjara. 
aktivis sosial, alfian yudiansyah, s.sos, saat dibincangi soal satker kementerian yang berada di wilayah desa marga sakti kecamatan padang jaya itu, diharapkan benar-benar memberikan imbasan positif dalam semangat pemberdayaan masyarakat desa. 
baca juga: pemkab antisipasi lonjakan harga pangan selama puasa ramadhan
baca juga: soal rekrutmen cpns, bkpsdm input kebutuhan pegawai di mukomuko
"sebagai satker yang pernah berjaya di eranya dan masih dipertahankan hingga kini keberadaannya, patut menjadi tuntutan satker ini harus menjawab gamblang keberadaan dan fungsinya di daerah," ujarnya. 
manajemen dan pelaksanaan pemberdayaan, harus mampu diperankan secara maksimal. ini sangat penting, di tengah gelontoran dana desa sejak 2015 oleh pemerintah yang harusnya menjadi segmentasi baru dan terukur dalam rancang bangun infrastruktur, ekonomi dan manusia. 
"maka menjadi sangat penting keberadaan satker ini benar-benar hidup, kerja pemberdayaan yang benar-benar konkret dan tersampaikan pula kepada publik," harapnya.  
slot penggunaan dana desa 2024, terus ditegasi kementerian desa pdtt. pengesahann uu apbn tahun 2024 yang pada 21 september 2023 lalu, diketahui transfer keuangan ke daerah (tkd) 2024 jumlahnya mencapai rp 857,59 triliun. 
baca juga: bapelitbangda gelar forum konsultasi publik ranwal rkpd tahun 2025
baca juga: waduh, baru 76 desa usulkan pencairan dd tahap i
dana desa angkanya sebesar rp 71 triliun. kementerian yang tengah dipimpin abdul halim iskandar ini, menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi komponen penugasan via dana desa.  
gus halim, sapa akrab mendes pdtt, menegasi arah kebijakan pemerintah itu tertuang dalam permendes pdtt nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. 
beleid tersebut, menegasi prioritas penggunaan komponen transfer pusat ke daerah itu, salah satunya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jkn.
"hal tersebut sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jkn," terang kemendes, menegas. 
program-program konkret yang sejalan dengan regulasi induk serta rumpun aturan turunannya, soal promosi kesehatan, pula digamblang kementerian.
baca juga: dinas dukcapil pastikan blangko ktp elektronik aman
baca juga:3 cara menyongsong ramadhan 1445 hijriyah
dalam beberapa contoh yang wajib dilaksanakan desa diantaranya sosialisasi dan promosi  kebijakan pelaksanaan program jkn melalui komunikasi, informasi dan edukasi. 
selanjutnya, advokasi pelaksanaan program jkn. "dana desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi bpjs kesehatan," tegasnya. 
dia menyampaikan juga rancang bangun regulasi untuk dana desa 2024, sangat mencermati dinamika regulasi yang nantinya akan menjadi saduran dalam rancang bangun regulasi administratif hingga teknis. 
persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, iklim sampai dengan geopolitik yang terjadi di dunia internasional, turut mempengaruhi arah kebijakan penyelenggaraan dana desa sebagai elemen soko ekonomi nasional serta pembangunan infrastruktur.
baca juga: jangan sampai kena! kenali 4 modus penipuan digital dan begini cara mengatasinya
baca juga: jika ingin mengunjungi thailand, wni wajib punya uang rp6.5 juta 
"desa merupakan elemen strategis pemerintah dalam memenej lintas persoalan sosial dan pembangunan. desa juga menjadi garda terdepan sebagai mitra strategis pemerintah secara berkelindan," pungkasnya. 
 
empat rujukan prioritas dd tahun 2024
aturan main penggunaan dana desa 2024, sudah digamblang kementerian desa-pdtt. lugasnya via peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023. 
regulasi tersebut mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. aturan yang berlaku 1 november 2023 yang artinya harus diterap dalam peraturan kepala daerah, sebagai petunjuk teknis dan operasional penyelenggaraan dana desa (dd) tahun 2024. 
setidaknya ada empat hal yang menjadi prioritas. seperti dilugas dalam pasal 5 mulai dari ayat (1) menjelaskan beberapa hal penting.
baca juga: bupati dan wabup bakal gelar safari ramadhan di 15 kecamatan
baca juga:tingkatkan pendapatan sektor pkb, dprd provinsi bengkulu minta pemda gencar sosialisasi
rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yakni pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas: 
a. pencegahan dan penurunan stunting di desa: b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa; c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
ayat (2) rincian pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yakni pembangunan sarana dan prasarana desa; terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa; b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik; d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; 
baca juga: pemkab antisipasi lonjakan harga pangan selama puasa ramadhan
baca juga: soal rekrutmen cpns, bkpsdm input kebutuhan pegawai di mukomuko
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; 
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan 
h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
ayat (3) rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c yakni pengembangan potensi ekonomi lokal; terdiri atas: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; 
baca juga: bapelitbangda gelar forum konsultasi publik ranwal rkpd tahun 2025
baca juga: waduh, baru 76 desa usulkan pencairan dd tahap i
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan c. pengembangan desa wisata.
selanjutnya pada ayat (4) menerangkan, rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d. 
dijelaskan yakni pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terdiri atas rincian: 
a. pemanfaatan energi terbarukan; b. pengelolaan lingkungan desa; dan c. pelestarian sumber daya alam desa.
kepala dpmd bu, margono, spd, melalui kabid pemerintahan desa, pandji,sstp, m.si, membenarkan salah satu rujukan yang akan digunakan daerah membidangi perbup dd ta 2024 tersebut sudah diterbitkan pusat. 
baca juga: dinas dukcapil pastikan blangko ktp elektronik aman
baca juga:3 cara menyongsong ramadhan 1445 hijriyah
sebagaimana telah diundangkan pada 1 november 2023 yang menjadi kick off penggunaan lembaran negara anyar tahunan tersebut. 
"itu akan menjadi salah satu rujukan daerah dalam penyelenggaraan dana desa 2924. selain rumpun regulasi teknis lainnya, seperti dari kementerian keuangan juga," ujarnya. 
meski begitu, pandji menyampaikan, secara umum prioritas penggunaan komponen transfer pusat ke daerah sudah cukup jelas. 
tinggal lagi, terus dia, daerah melakukan konsolidasi terkait dengan regulasi-regulasi baku yang digunakan dalam menetapkan aturan teknis tingkat daerah. 
turut pula ditegas dalam beleid anyar ini dalam bab khusus yakni terkait publikasi. seperti dilugas pada pasal 15, menerangkan, pemerintah desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa terhitung sejak apb desa ditetapkan. 
baca juga: jangan sampai kena! kenali 4 modus penipuan digital dan begini cara mengatasinya
baca juga: jika ingin mengunjungi thailand, wni wajib punya uang rp6.5 juta 
selanjutnya di pasal 16 ayat (1) menerangkan, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: 
a. hasil musyawarah desa; dan b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rpjm desa, dokumen rkp desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen apb desa. 
pada ayat (2), menerangkan, publikasi apb desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 
di pasal 17 ayat (1) menegasi, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa; 
pada ayat (2) publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan