Jaksa Soroti Alih Fungsi Sawah di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Mar 2024 - 20:31

Kejaksaan mengkonfirmasi, bakal melakukan pemantauan praktik alih fungsi lahan pertanian di Bengkulu Utara yang diatur oleh regulasi.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sesuai regulasi dalam UU Nomor 41 Tahun 2024, kawasan strategis itu haram hukumnya ketika menjadi obyek penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Melang melintang kabel listrik milik Perusahaan Listrik Negara atau PLN, juga perlu menjadi konsentrasi pemangku kepentingan untuk mengusut.

Berkaca dalam kasus yang pernah terjadi di Kota Bengkulu, penerbitan IMB di atas kawasan yang dilarang, berimbas dengan pejabat masuk penjara.

Lazimnya salah satu syarat pemasangan jaringan baru PLN adalah keberadaan IMB. Kasuistik tersebut, direspon Ekke, bakal menjadi obyek pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket pihaknya.

Jelasnya, lanjut keduanya, regulasi soal LP2B ini, mulai dari undang-undang sampai dengan produk hukum daerah di seluruh Indonesia, bertujuan untuk menjaga kepastian kawasan pangan strategis ini, dalam menjaga kuantitas produksi beras lokal yang terkumulasi menjadi penyangga pangan nasional.

"Benar diatur soal kemungkinan alih fungsi. Itu pun sudah diatur sedemikian hingga agar tidak serampangan. Mekanismenya pun diatur harus diganti seluas dengan lahan strategis yang dialihfungsikan," terangnya.

"Tujuannya, agar LP2B tidak berkurang dan menyaratkan alih fungsi hanya dilakukan terhadap pembangunan strategis," tegasnya lagi.

Sebagai institusi yang memiliki fungsi di sektor perdata dan tata usaha negara, kejaksaan terus memberikan pendampingan di daerah dalam penyelenggaraan Perda Perlindungan LP2B.

Ditegaskannya, sudah menjadi wajib setiap direktif yang diterbitkan pemangku kepentingan harus mencermati kawasan-kawasan strategis salah satunya lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Pelanggaran ruang atau kawasan, dapat dikenakan sanksi baik pidana hingga perdata," pungkasnya.

Kembali mengulas, berdasarkan Salinan Lampiran Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan (LP2B), sawah di daerah ini total luasnya mencapai 3,4 ribu lebih.

jaksa soroti alih fungsi sawah di bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - laporan fakta alih fungsi lahan di kawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah oleh radar utara, mulai direspon komposan pemangku kepentingan di daerah.
salah satunya kejaksaan yang mengkonfirmasi bakal melakukan pemantauan praktik alih fungsi lahan pertanian yang diatur oleh regulasi. 
kajari bengkulu utara (bu), pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar, sh dan turut didampingi kasi perdata dan tata usaha negara (perdata dan tun), tomy novendri, menegaskan. praktik alih fungsi di areal strategis itu terancam pidana. 
"kami di sektor perdata, turut menjadi komponen dalam menjaga kawasan strategis ini. salah satunya kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lp2b yang menjadi obyek perda nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan lp2b," kata ekke diangguk senada tomy, di kantornya, selasa, 6 maret 2024. 
baca juga: adipura kali kedua, didampingi wabup, bupati mian : meraih itu mudah, yang berat mempertahankan
baca juga:pedagang takjil ramadhan dilarang jualan di bundaran mukomuko
rancang bangun produk hukum daerah, lanjut tomy, meski tidak menegas secara eksplisit perihal sanksi dalam perda perlindungan lp2b. 
tomy menjelaskan, perda yang digarap cukup cepat dan disahkan menjelang penghujung tahun 2023 itu, tetap merujuk dasar hukum di atasnya. 
beleid yang menjadi payung hukumnya yakni undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lp2b. 
"penegasan-penegasan dalam payung hukum itu, salah satunya menegasi sanksi mulai dari ancaman penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun sampai dengan denda hingga rp 5 miliar rupiah," terangnya. 
bagaimana fakta praktik alih fungsi yang sudah terjadi terang-terangan salah satunya di areal persawahan kemumu di wilayah kecamatan arma jaya? 
baca juga:tahapan pemilu belum usai, ppk dan pps diperpanjang?
baca juga: parah, bangunan gedung sdn 06 v koto bolong!!
pantauan ru, tidak hanya bangunan permanen yang sudah berdiri kokoh di atas lahan persawahan. patut diduga, turut terjadi pelanggaran perizinan atas keberadaan gedung-gedung permanen di atasnya. 
sesuai regulasi dalam uu nomor 41 tahun 2024, kawasan strategis itu haram hukumnya ketika menjadi obyek penerbitan izin mendirikan bangunan atau imb. 
melang melintang kabel listrik milik perusahaan listrik negara atau pln, juga perlu menjadi konsentrasi pemangku kepentingan untuk mengusut. 
berkaca dalam kasus yang pernah terjadi di kota bengkulu, penerbitan imb di atas kawasan yang dilarang, berimbas dengan pejabat masuk penjara. 
lazimnya salah satu syarat pemasangan jaringan baru pln adalah keberadaan imb. kasuistik tersebut, direspon ekke, bakal menjadi obyek pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket pihaknya. 
baca juga: usai terjaring satpol pp, 30 pekerja panti pijat diceramahi ustadz
baca juga: satgas tmmd perkuat program ketahanan pangan di mukomuko
jelasnya, lanjut keduanya, regulasi soal lp2b ini, mulai dari undang-undang sampai dengan produk hukum daerah di seluruh indonesia, bertujuan untuk menjaga kepastian kawasan pangan strategis ini, dalam menjaga kuantitas produksi beras lokal yang terkumulasi menjadi penyangga pangan nasional. 
"benar diatur soal kemungkinan alih fungsi. itu pun sudah diatur sedemikian hingga agar tidak serampangan. mekanismenya pun diatur harus diganti seluas dengan lahan strategis yang dialihfungsikan," terangnya. 
"tujuannya, agar lp2b tidak berkurang dan menyaratkan alih fungsi hanya dilakukan terhadap pembangunan strategis," tegasnya lagi.  
sebagai institusi yang memiliki fungsi di sektor perdata dan tata usaha negara, kejaksaan terus memberikan pendampingan di daerah dalam penyelenggaraan perda perlindungan lp2b. 
baca juga:pemprov bengkulu buka peluang bagi warga mukomuko magang ke jepang
baca juga:pecah telor, golkar mukomuko bakal dapat dana banpol ratusan juta setiap tahun
ditegaskannya, sudah menjadi wajib setiap direktif yang diterbitkan pemangku kepentingan harus mencermati kawasan-kawasan strategis salah satunya lahan pertanian pangan berkelanjutan.
"pelanggaran ruang atau kawasan, dapat dikenakan sanksi baik pidana hingga perdata," pungkasnya. 
kembali mengulas, berdasarkan salinan lampiran perda kabupaten bengkulu utara nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan (lp2b), sawah di daerah ini total luasnya mencapai 3,4 ribu lebih. 
luasannya tersebar pada 14 kecamatan meliputi air besi seluas 30,98 hektar, air napal 129,78 hektar, arga makmur 235,23 hektar, arma jaya 518,48 hektar, batiknau 122,16 hektar, enggano 128,88 hektar, 
selanjutnya, hulu palik 852,63 hektar, kerkap 398,52 hektar, ketahun 12,91 hektar, lais 259,55 hektar, marga sakti sebelat 176,52 hektar, padang jaya 332,44, putri hijau 140,42 hektar.
baca juga: polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala 2024, ini sasarannya...
baca juga:pengunjung pp minta pengawasan terhadap pedagang
kecamatan tanjung agung palik atau tap 125,52 hektar, minus kecamatan pinang raya yang kalau mencermati keputusan bupati nomor 521/40/dtphp/2024. 
dimana regulasi itu mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024, memiliki alokasi pupuk subsidi untuk urea sebanyak 6 ton dan npk sebanyak 4,80 ton.  
untuk diketahui, perda plp2b memiliki tujuan melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kp2b serta lp2b; menjamin tersedianya lp2b; mengandalikan alih fungsi lp2b, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. 
baca juga: adipura kali kedua, didampingi wabup, bupati mian : meraih itu mudah, yang berat mempertahankan
baca juga:pedagang takjil ramadhan dilarang jualan di bundaran mukomuko
turut pula diterang ruang lingkungan perda lp2b yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sisten informasi; pembiayaan, pertisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan. 
di tataran eksekusi, perda lp2b juga sudah sangat presisi secara fungsi. bab alih fungi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). 
lebih lugas lagi pada pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi lp2b terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih. 
meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan