Perkuat Integritas dan SDM Pengelola Keuangan Untuk Mencegah Korupsi

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Sabtu , 02 Mar 2024 - 18:10

Inspektur Ipda Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST menegaskan untuk memperkuat integritas dan kompetensi SDM ASN dalam mengelola keuangan pemerintah. -Radar Utara/ Wahyudi -

Kabupaten Mukomuko pada tahun 2023 lalu, mendapatkan nilai dengan skor 65 poin. Tentunya hal ini perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi target nilai MCP yang optimal.

Sehingga Kabupaten Mukomuko pada tahun 2024 dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, Apriansyah menjelaskan. Kabupaten Mukomuko pada tahun 2022 mampu mempertahankan opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam enam tahun berturut-turut.

"Pada tahun 2023, pemerintah daerah berupaya mempertahankan WTP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) Kabupaten Mukomuko tahun 2023 mendapat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)," jelasnya.

Dimana sistem ini, tegas Apriansyah, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Untuk itu, pihaknya terus memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang baik dari berbagai pihak di Kabupaten Mukomuko sehingga dapat mempertahankan opini WTP.

Meski demikian, terdapat catatan dari BPK agar menindaklanjuti beberapa aspek untuk dibenahi. Yang utama yaitu dengan menjalankan SPI atau Sistem Pengawasan Internal.

“Termasuk juga SPIP yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk memitigasi resiko supaya tidak ada temuan. Ini semangatnya adalah komitmen bersama di setiap OPD bahwa tata kelola yang ada di Kabupaten Mukomuko itu harus benar. Jadi patuh, sesuai prosedur, dan tidak ada hal yang menyimpang dari aturan. Mudah-mudahan saja diklat peningkatan SDM dan integritas bagi ASN bisa dilaksanakan dengan baik," harap Apriansyah. (*)

perkuat integritas dan sdm pengelola keuangan untuk mencegah korupsi                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko akan terus berusaha memperkuat integritas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) aparatur sipil negara (asn) dalam pengelolaan keuangan milik pemerintah. 
hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran atau korupsi. 
inspektur inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko, apriansyah, st ketika dikonfirmasi, jumat 01 maret 2024 menegaskan. 
dengan upaya memperkuat integritas dan kompetensi sdm pengelola keuangan. diharapkan nantinya, kualitas pelaksanaan pengelolaan anggarannya akan menjadi bagus.
baca juga: korban bencana alam bakal terima bantuan stimulan perbaikan rumah
baca juga:dinas pu turun tangan pungut sampah sisa hut mukomuko
"beberapa waktu lalu, pak bupati juga sudah menginstruksikan agar seluruh asn khususnya pa, kpa, pptk, termasuk bendahara keuangan dinas diikutkan diklat untuk meningkatkan integritas dan sdm dalam pengelolaan keuangan daerah. dan kami di inspektorat sangat setuju sekali. bahkan kami sudah berkoordinasi dengan bpk, dan bpk siap mengaku materi. hanya saja, kegiatan diklat sebaiknya dilakukan setelah lelang jabatan selesai. itu saran dari bpk," kata apriansyah.
selain itu, sambung dia, dengan digelarnya diklat tersebut. diharapkan nanti, selurun  organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten mukomuko. 
juga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mencegah tindak pidana korupsi di semua lini. baik di layanan publik, sektor pengadaan barang dan jasa, maupun pada perencanaan penganggaran dan peningkatan sdm. 
untuk itu, harapan bupati mukomuko, agar semua opd lebih meningkatkan lagi upaya-upaya mereka dalam rangka pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"jadi jangan sampai ada celah korupsi disemua lini. tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor pengadaan barang dan jasa, disektor perencanaan penganggaran dan peningkatan sdm dan sektor yang lainnya. itu sebabnya, di tahun ini akan ada diklat untuk seluruh asn terkhusus yang memegang peranan penting," ujarnya.
baca juga: mulai 4 maret, polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala. ini sasarannya..
baca juga: dibantu tni, polres mukomuko amankan pleno kpu mukomuko
ditambahkan apriansyah, untuk nilai monitoring center prevention (mcp) atau strategi pencegahan tindak pidana korupsi pemerintah kabupaten mukomuko dinilai bagus oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
kabupaten mukomuko pada tahun 2023 lalu, mendapatkan nilai dengan skor 65 poin. tentunya hal ini perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi target nilai mcp yang optimal. 
sehingga kabupaten mukomuko pada tahun 2024 dapat mencapai hasil yang lebih baik. 
dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, apriansyah menjelaskan. kabupaten mukomuko pada tahun 2022 mampu mempertahankan opini audit tertinggi dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu yakni wajar tanpa pengecualian (wtp) dalam enam tahun berturut-turut.
baca juga: tni rehap rumah warga miskin di lubuk talang mukomuko
baca juga: selama ramadhan, guru dan siswa diminta berpakaian muslim
"pada tahun 2023, pemerintah daerah  berupaya mempertahankan wtp. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) kabupaten mukomuko tahun 2023 mendapat nilai b dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb)," jelasnya.
dimana sistem ini, tegas apriansyah, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. 
untuk itu, pihaknya terus memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 
ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang baik dari berbagai pihak di kabupaten mukomuko sehingga dapat mempertahankan opini wtp. 
meski demikian, terdapat catatan dari bpk agar menindaklanjuti beberapa aspek untuk dibenahi. yang utama yaitu dengan menjalankan spi atau sistem pengawasan internal.
baca juga:dinas pu kecipratan dak rp2,6 miliar untuk rehabilitasi irigasi
baca juga:720 nelayan di mukomuko belum kantongi kusuka
“termasuk juga spip yaitu sistem pengendalian internal pemerintah untuk memitigasi resiko supaya tidak ada temuan. ini semangatnya adalah komitmen bersama di setiap opd bahwa tata kelola yang ada di kabupaten mukomuko itu harus benar. jadi patuh, sesuai prosedur, dan tidak ada hal yang menyimpang dari aturan. mudah-mudahan saja diklat peningkatan sdm dan integritas bagi asn bisa dilaksanakan dengan baik," harap apriansyah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan