Perencanaan Pembangunan Desa Bisa Jadi Temuan BPKP, Jika...

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:47

Tampak kegiatan pembangunan fisik desa dari serapan dana desa TA 2023 lalu-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

"KTD ini akan berfungsi apa bila diberdayakan. Apa bila ada kekurangan itu maklum, kekurangan itu bisa diperbaiki secara berjenjang melalui program-program peningkatan kapasitas KTD yang sebenarnya juga bisa difasilitasi oleh desa. Dan desa-desa di wilayah lain bisa melakukan hal tersebut," demikian Eko.

Dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya, dalam pembuatan desain dan rancangan anggaran biaya atau RAB pembangunan fisik atau infrastruktur.

Seluruh desa diamanatkan oleh Permendes untuk melibatkan Kader Tekhnis Desa atau KTD, bukan malah memprioritaskan pihak ketiga atau jasa konsultan.

Peran KTD dalam pembangunan infrastruktur desa sangat penting karena pola pembangunan yang dilaksanakan oleh desa bersifat swakelola.

Dan pemerintah berharap alokasi anggaran dana desa atau DD yang diterima dan dikelola desa, harus berputar di desa.

"Sudah diatur di dalam Permendes bahwa dalam pembuatan desain dan RAB pembangunan fisik desa harus mengandeng KTD," tegas salah satu tenaga pendamping lokal desa Kecamatan Pinang Raya, Marius.

Dikatakan Marius, desa bisa saja mengandeng atau menggunakan peran pihak ketiga atau konsultan apabila dibutuhkan.

"Artinya, kalau bangunan yang akan dibuat desa hanya berupa infrastruktur dasar, desa cukup menggunakan KTD dan tidak perlu konsultan. Tapi kalau bangunan yang dibuat berupa konstruksi yang bersifat teknis dan membutuhkan tenaga ahli maka desa bisa menggunakan jasa konsultan," terangnya.

Penggunaan jasa konsultan pun, kata Marius, harus memenuhi kualifikasi alias tidak boleh asal-asalan.

Dimana, pihak ketiga atau konsultan yang akan digunakan jasanya oleh desa harus benar-benar profesional di bidangnya.

"Konsultan yang akan digunakan juga harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang dimaksud artinya, kompetensi yang dimiliki harus sesuai bidangnya dan harus memiliki sertifikasi yang diakui. Artinya punya skill saja tidak cukup, skill yang dimiliki juga harus diperkuat dengan sertifikat yang menyatakan yang bersangkutan berkompeten di bidangnya," pungkasnya.

perencanaan pembangunan desa bisa jadi temuan bpkp, jika...                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - tenaga pendamping desa di kecamatan marga sakti sebelat (mss), eko susanto, s.pd. 
turut mewanti-wanti desa di wilayah kerjanya, agar berhati-hati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan fisik bersumber dari dana desa (dd). 
eko berharap, desa bisa melakukan perencanaan pembangunan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, dalam hal ini sesuai dengan petunjuk yang tertuang di dalam peraturan menteri desa (permendes). 
"contohnya seperti pembuatan desain dan rab, jangan dianggap sepele. sesuai permendes, segala bentuk pembangunan fisik atau infrastruktur yang dikerjakan oleh desa diarahkan untuk memberdayakan peran kader tekhnis desa (ktd) di dalam perencanaannya, bukan pihak ketiga atau konsultan," tegas eko.
eko, yang juga menjadi bagian dari tim verifikasi apbdes di lingkungan kecamatan mss ini, menganjurkan kepada seluruh desa agar berpedoman atau mengikuti ketentuan yang sudah tertuang di dalam permendes. karena kata eko, jika desa kurang berhati-hati, sesuatu yang dianggap sepele, itu bisa menjadi persoalan dikemudian hari. 
baca juga: tanpa perdes, biaya surat jual beli tanah = pungli
baca juga:beruang muncul dan gegerkan warga suka makmur, begini kata bksda
"desa bisa saja menggunakan jasa konsultan atau pihak ketiga tapi ketika nantinya tim dari bpkp turun dan menilai apa yang dikerjakan oleh desa itu tidak sesuai ketentuan. maka hal tersebut justru akan jadi temuan dan berujung ke persoalan hukum. ini yang kita wanti-wanti agar tidak menimpa rekan-rekan di desa," ungkapnya.
masih eko, desa bisa saja menggunakan jasa konsultan. apabila pembangunan yang direncanakan bersifat tekhnis, rumit dan mengacu kepada kualitas tertentu. 
"seperti membuat jembatan dengan kontruksi yang rumit dan membutuhkan kualitas tertentu, itu bisa gunakan konsultan atau pihak ketiga. tapi kalau sekedar membangun infrastruktur dasar seperti membuat jalan rabat beton, kami rasa itu cukup dengan peran ktd," pungkasnya.
lebih jauh eko menambahkan, peran ktd diharapkan bisa membuat pembangunan di desa lebih efisien. 
efisien yang dimaksud dalam konteks, ini baik dari sisi anggaran, kualitas bangunan dan dalam memastikan perputaran dd di dalam desa.
baca juga:rancangan anggaran biaya fisik bangunan desa wajib libatkan ktd
baca juga: bansos beras 10 kg bikin kades pusing. ini penyebabnya...
"ktd ini akan berfungsi apa bila diberdayakan. apa bila ada kekurangan itu maklum, kekurangan itu bisa diperbaiki secara berjenjang melalui program-program peningkatan kapasitas ktd yang sebenarnya juga bisa difasilitasi oleh desa. dan desa-desa di wilayah lain bisa melakukan hal tersebut," demikian eko.
dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya, dalam pembuatan desain dan rancangan anggaran biaya atau rab pembangunan fisik atau infrastruktur. 
seluruh desa diamanatkan oleh permendes untuk melibatkan kader tekhnis desa atau ktd, bukan malah memprioritaskan pihak ketiga atau jasa konsultan. 
peran ktd dalam pembangunan infrastruktur desa sangat penting karena pola pembangunan yang dilaksanakan oleh desa bersifat swakelola. 
dan pemerintah berharap alokasi anggaran dana desa atau dd yang diterima dan dikelola desa, harus berputar di desa.
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
"sudah diatur di dalam permendes bahwa dalam pembuatan desain dan rab pembangunan fisik desa harus mengandeng ktd," tegas salah satu tenaga pendamping lokal desa kecamatan pinang raya, marius.
dikatakan marius, desa bisa saja mengandeng atau menggunakan peran pihak ketiga atau konsultan apabila dibutuhkan. 
"artinya, kalau bangunan yang akan dibuat desa hanya berupa infrastruktur dasar, desa cukup menggunakan ktd dan tidak perlu konsultan. tapi kalau bangunan yang dibuat berupa konstruksi yang bersifat teknis dan membutuhkan tenaga ahli maka desa bisa menggunakan jasa konsultan," terangnya.
penggunaan jasa konsultan pun, kata marius, harus memenuhi kualifikasi alias tidak boleh asal-asalan. 
dimana, pihak ketiga atau konsultan yang akan digunakan jasanya oleh desa harus benar-benar profesional di bidangnya.
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
baca juga: berproses di kabupaten, berharap awal maret cair. ini prioritas wajib dana desa...
"konsultan yang akan digunakan juga harus memenuhi kualifikasi. kualifikasi yang dimaksud artinya, kompetensi yang dimiliki harus sesuai bidangnya dan harus memiliki sertifikasi yang diakui. artinya punya skill saja tidak cukup, skill yang dimiliki juga harus diperkuat dengan sertifikat yang menyatakan yang bersangkutan berkompeten di bidangnya," pungkasnya.
lebih jauh, marius menambahkan, penggunaan jasa konsultan ini bisa dibiayai oleh desa dengan presentase tidak boleh lebih tiga persen dari nilai total belanja barang.
"anggaran yang digunakan untuk jasa konsultan tidak boleh lebih dari 3 persen dari total belanja barang dan upah," demikian marius. 
seperti diketahui, sejumlah desa di ketrina atau ketahun, putri hijau, napal putih, ulok kupai, marga sakti sebelat dan pinang raya. 
saat ini, tengah menantikan realisasi dana desa atau dd dan anggaran dana desa atau add dengan harapan dapat segera dicairkan untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan dalam musdes tahun lalu. 
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
baca juga:alhamdulillah...spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
meski masih terdapat sejumlah desa yang belum menuntaskan proposal pengajuan atau usulan, namun dipastikan sebagian besar desa telah siap menerima kucuran add dan dd baik secara administratif maupun realisasi di lapangan. 
hanya saja, disebabkan beberapa kendala teknis yang menyangkut sistem serta birokrasi pemerintah di tingkat kabupaten, hingga akhir bulan februari ini, add dan dd belum mampu terserap oleh desa. 
dikabarkan sebelumnya, camat pinang raya, m irfan, s.sos memastikan, bahwa usulan pencairan terhadap anggaran add di tahap i ta 2024 sedang berproses di tingkat kabupaten. 
camat mengaku optimis, pada awal bulan maret 2024 mendatang. masing-masing desa sudah bisa menerima dana transfer dan melaksanakan pencairan add-nya.
"sedang diproses ditingkat kabupaten. mudah-mudahan awal maret nanti, sudah bisa cair," ungkap camat.
baca juga: tanpa perdes, biaya surat jual beli tanah = pungli
baca juga:beruang muncul dan gegerkan warga suka makmur, begini kata bksda
diakui camat, lambatnya proses pencairan terhadap anggaran add, membuat kebutuhan desa terhambat khususnya dalam merealisasikan pembayaran siltap hingga honor lainnya yang bersumber dari add. 
"kita akui pembayaran siltap mengalami keterlambatan, tapi yakinlah dalam waktu dekat ini anggaran tersebut akan segera diterima oleh desa," tegasnya.
di sisi lain, camat, tetap meminta kepada seluruh jajaran aparatur desa di wilayah kerjanya untuk tidak menjadikan soal atas molornya penyaluran add di tahap i ta 2024 saat ini. 
"tolong tetap jalankan tugas sebagaimana mestinya, bagai mana pun pelayanan terhadap masyarakat dan jalannya roda pemerintah di desa harus tetap berjalan seperti biasanya," demikian camat.
sementara itu, penyaluran dana desa atau dd pada ta 2024 ini akan dilaksanakan sebanyak dua tahap. 
baca juga:rancangan anggaran biaya fisik bangunan desa wajib libatkan ktd
baca juga: bansos beras 10 kg bikin kades pusing. ini penyebabnya...
khusus desa berstatus mandiri, penyaluran dd akan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan presentase pencairan di tahap i sebesar 60 persen dan tahap ii sebesar 40 persen. 
sedangkan untuk desa yang belum berstatus mandiri juga sama, penyaluran akan dilaksanakan sebanyak dua kali yakni dengan presentase 40 persen tahap i dan 60 persen tahap ii.
"khusus dd akan dicairkan atau disalurkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran," ungkap camat ketahun, nasri, s.pd melalui kasi pmd, puji widodo.
terlepas mekanisme tersebut, kata puji, yang terpenting desa dapat memprioritaskan realisasi atau pelaksanaan beberapa program yang menjadi atensi pemerintah pusat kepada desa. 
beberapa program atensi yang dimaksud meliputi program ketahanan pangan, penanganan stunting hingga penyaluran program blt-dd.
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
"pencairan tahap i nanti minimal bisa digunakan untuk merealisasikan program ketahanan pangan, penanganan stunting hingga penyaluran blt-dd. ketiga program ini penting untuk direalisasikan di tahap awal karena output dari pelaksanaan program tersebut akan memberi dampak positif langsung kepada masyarakat," pintanya.
lebih jauh, puji belum mengetahui persis berapa total kpm program blt-dd di seluruh wilayah kerjanya. 
namun puji, optimis, jumlah kpm blt-dd di masing-masing desa tahun ini akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
"secara detail kami belum mengetahui, tapi yang jelas jumlah kpm blt-dd di setiap desa tahun ini akan banyak turun dibanding tahun sebelumnya. intinya kami berharap, kapan pun anggaran untuk blt-dd itu dialokasikan ke desa, kami minta segera direalisasikan oleh desa kepada masing-masing kpm yang berhak menerimanya," demikian puji. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan