Satu Hal Ini, Ancam Caleg Terpilih Tak Dilantik

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 20:51

Bawaslu Bengkulu Utara mengigatkan Caleg peraih suara terbanyak memungkinkan tidak dilantik jika tak tertib menyampaikan LPPDK ke KPU-Radar Utara/Benny Siswanto-

Pantauan RU, hingga menuju paruh hari, pelaksanaan rekapitulasi relatif berjalan lancar.

Sempat muncul usulan-usulan dari saksi peserta Pemilu, yang membuat pembacaan atas rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK berjeda.

Namun lebih kepada pertanyaan soal teknis dan setelah diberikan penjelasan dari Divisi Teknis, saksi memahami dan penghitungan suara berlanjut.

Tumpukan box plastik transparan yang berisikan form-form hasil pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan bersegel juga dipersiapkan oleh panitia pleno kabupaten.

Pleno rekapitulasi penghitungan suara didahului dengan pembukaan box yang masih bersegel dan disaksikan oleh peserta pleno.

Setelah seluruh saksi menyatakan bukti bersegel yang disaksikan para saksi, berkas-berkasnya dibawa oleh PPK dan dibacakan yang disonding dengan data-data para saksi peserta Pemilu. (*)

satu hal ini, ancam caleg terpilih tak dilantik                            radarutara.bacakoran.co - calon legislatif atau caleg peraih suara terbanyak di setiap partainya, memungkinkan tidak dilantik. 
hal ini seperti apa yang disampaikan ketua badan pengawas pemilu atau bawaslu, mengingatkan kpu daerah atau kpud. 
imbauan lisan dari lembaga wasit pemilu itu, terkait tertib penyampaian laporan penggunaan penerimaan dana kampanye atau lppdk dari peserta pemilu. 
"kami mengingatkan, besok, 29 februari 2024, merupakan batas akhir penyerahan lppdk kepada kpu," kata ketua bawaslu bu, tri suyanto.
baca juga:usul nomor induk pppk ditutup, unggahan dokumen peserta lulus tak terdetek
baca juga: kpu mukomuko plenokan perolehan suara peserta pemilu 2024
penegasan bawaslu itu, diterangkan ketika tri memberikan sambutannya saat pembukaan rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara peserta pemilu 2024 kabupaten bengkulu utara, rabu, 28 februari 2024.
pentingnya penyampaian lppdk, lanjut bawaslu, menjadi salah satu konsep penyelenggaraan kontestasi yang fair dan transparan. 
dimana, peserta pemilu yang meliputi pasangan calon, partai politik dan calon dpd, wajib menyampaikan dan menjabarkan fiskal yang digunakannya dalam membiayai mesin politik, sampai dengan kontestasi. 
"bawaslu berharap, tertib penyampaian lppdk ini terlaksana di kabupaten bengkulu utara," serunya. 
baca juga: kpu mukomuko plenokan perolehan suara peserta pemilu 2024
baca juga: dp2kbp3a buka layanan kb tubektomi dan vasektomi 
selain menjadi agenda dan tahapan yang bersifat wajib, implikasi atas keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ini, sangat serius. 
"sanksi atas keterlambatannya adalah peserta pemilu yang menjadi pemenang tidak bisa dilantik," tegasnya, diangguk pimpinan pleno yang merupakan seluruh komisioner kpu. 
sekadar menginformasikan, masih ada beberapa tahapan lagi sebelum hasil pemilu 2024 ditetapkan oleh komisi pemilihan umum atau kpu, dan kpud : provinsi, kabupaten/kota.
rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, untuk kabupaten/kota mesti dilaksanakan 17 februari sampai dengan 5 maret 2024. 
baca juga:kuota haji bengkulu utara bertambah 
baca juga: soal gaji pppk, ini saran dewan kepada pemprov bengkulu
tingkat provinsi waktunya mulai dari 19 februari sampai dengan 10 maret 2024. sedangkan nasional mulai dari 22 februari sampai dengan 20 maret 2024.   
berdasarkan jadwal tahapan pemilu, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, bakal dilakukan 20 oktober 2024. 
hal tersebut ditegaskan dalam pkpu nomor 3 tahun 2022 tengang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
ketua kpu bu, santoso, juga menyampaikan selain fokus pada laju tahapan wajib yang kini tengah bergulir. peserta pemilu di daerah juga diharapkan mencermati tahapan lainnya. 
baca juga:breakingnews : eks jalinbar ketahun-bintunan bakal jadi laluan utama
baca juga: 5 obat gatal alami yang jarang diketahui di sekitar rumah 
senada dengan poin penegasan bawaslu, santoso juga menegaskan kalau sanksi keterlambatan penyampaikan lppdk, memiliki konsekwensi serius dan berat. 
"calon terpilih bisa tidak dilantik," tegas santoso, soal sanksi keterlambatan penyampaikan laporan sirkulasi keuangan peserta pemilu itu.
rapat pleno hari pertama, santoso menyampaikan, direncanakan untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan suara hasil pemilu untuk lima kecamatan. 
"pelaksanaan pleno hari pertama ada lima kecamatan yakni pinang raya, enggano, ulok kupai, napal putih serta ketahun," jabarnya. 
baca juga: jangan asal beli! ini 4 cara memilih handuk mandi yang benar menurut ahli
baca juga: benarkah buah jeruk bisa bikin kulit awet muda? simak penjelasan berikut ini...
pantauan ru, hingga menuju paruh hari, pelaksanaan rekapitulasi relatif berjalan lancar. 
sempat muncul usulan-usulan dari saksi peserta pemilu, yang membuat pembacaan atas rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk berjeda. 
namun lebih kepada pertanyaan soal teknis dan setelah diberikan penjelasan dari divisi teknis, saksi memahami dan penghitungan suara berlanjut. 
tumpukan box plastik transparan yang berisikan form-form hasil pemilihan di tempat pemungutan suara (tps) dan bersegel juga dipersiapkan oleh panitia pleno kabupaten.
baca juga: pecah telor, dinas pertanian kecipratan dak tematik rp19 miliar
baca juga:usul nomor induk pppk ditutup, unggahan dokumen peserta lulus tak terdetek
pleno rekapitulasi penghitungan suara didahului dengan pembukaan box yang masih bersegel dan disaksikan oleh peserta pleno. 
setelah seluruh saksi menyatakan bukti bersegel yang disaksikan para saksi, berkas-berkasnya dibawa oleh ppk dan dibacakan yang disonding dengan data-data para saksi peserta pemilu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan