Pleno Kabupaten Dikejar Waktu. Begini Kata KPU Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 26 Feb 2024 - 20:18

Pleno penetapan hasil perolehan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) terus dikejar waktu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Perihal temuan pelanggaran sampai dengan laporan dugaan pelanggaran selama laju penghitungan suara sejak di tingkat TPS sampai dengan kecamatan, Bawaslu masih dalam irama sikap yang sama dalam wawancara sebelumnya.

"Belum ada laporan masuk atau pun temuan dugaan pelanggaran Pemilu," terang Tri lewat sambungan telponnya.

Perihal saran yang disampaikan lembaganya, Tri tak menampik soal sikap itu, turut menjadi langkah pihaknya dalam hubungan antar lembaga.

Dasar sikap menilai perlunya dilakukan penundaan, kata Tri, menyikapi beberapa dinamika yang terjadi sejak penghitungan suara.

Termasuk juga kejadian khusus, dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang yang terjadi di Kecamatan Arga Makmur.

"Sikap Bawaslu ini, lebih kepada upaya mitigasi. Karena kami pun masih melakukan pengumpulan data-data dan keterangan terkait dengan kejadian khusus yang terjadi sepanjang laju penghitungan dan rekapitulasi," ujarnya.

BACA JUGA: Geliat Sentra Batik Kota Onde-Onde

Namun Bawaslu belum mengumbar poin-poinnya secara detil.

Disinggung soal rekomendasi lembaganya kepada KPU? Tri mengaku belum menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggaran Pemilu yang bakal melanjut tahapan Pemilihan itu.

Kata Tri, penghitungan suara ulang yang dilakukan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, lebih kepada merujuk pada beleid yang ditegaskan dalam Peraturan KPU atau PKPU.

"Contoh, ketika terjadi perbedaan antara C Plano dengan C1 Hasil salinan dari setiap peserta. Maka dapat dilakukan penghitungan suara ulang, regulasi ini memang diatur dalam PKPU," terangnya.

pleno kabupaten dikejar waktu. begini kata kpu bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - pleno penetapan hasil perolehan suara pemilu 2024 di kabupaten bengkulu utara (bu) terus dikejar waktu.
ketua kpu bu, santoso, saat dibincangi mengatakan, hasil pleno internal kini sudah menegasi timeline pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, setelah tanggal sebelumnya batal. 
"insha allah pleno digelar rabu, 28 februari," ujar santoso, senin petang, 26 februari 2024. 
penyelenggara kontestasi pemilu pada 896 tempat pemungutan suara (tps) yang tersebar pada 220 desa dan kelurahan itu pun sudah mafhum, diburu waktu berdasarkan regulasi.
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
membaca regulasi, selambat-lambatnya, pleno jenjang satu tingkat usai kecamatan itu dilakukan selambat-lambatnya pada 5 maret 2024.
begitu ditegas pkpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024, waktunya mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
kpu kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota dprd kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
hasilnya, menjadi obyek pleno secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional yang waktunya ditegasi paling lama 35 hari sejak, 14 februari 2024. 
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
"makanya kita menargetkan, pleno bisa rampung selambat-lambatnya 3 maret 2024," ungkapnya. 
dalam warta sebelumnya, ketua badan pengawas pemilu atau bawaslu bu, tri suyanto,se, juga mengaku sudah mendapatkan konfirmasi perihal urungnya gelaran pleno penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten. 
perihal temuan pelanggaran sampai dengan laporan dugaan pelanggaran selama laju penghitungan suara sejak di tingkat tps sampai dengan kecamatan, bawaslu masih dalam irama sikap yang sama dalam wawancara sebelumnya. 
"belum ada laporan masuk atau pun temuan dugaan pelanggaran pemilu," terang tri lewat sambungan telponnya. 
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
baca juga:berharap pembangunan ruas jalan kecamatan napal putih dimulai dari desa muara santan
perihal saran yang disampaikan lembaganya, tri tak menampik soal sikap itu, turut menjadi langkah pihaknya dalam hubungan antar lembaga. 
dasar sikap menilai perlunya dilakukan penundaan, kata tri, menyikapi beberapa dinamika yang terjadi sejak penghitungan suara. 
termasuk juga kejadian khusus, dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang yang terjadi di kecamatan arga makmur.
"sikap bawaslu ini, lebih kepada upaya mitigasi. karena kami pun masih melakukan pengumpulan data-data dan keterangan terkait dengan kejadian khusus yang terjadi sepanjang laju penghitungan dan rekapitulasi," ujarnya. 
baca juga: genjot kinerja, satgas peningkatan ekspor pun dibentuk
baca juga: geliat sentra batik kota onde-onde
namun bawaslu belum mengumbar poin-poinnya secara detil. 
disinggung soal rekomendasi lembaganya kepada kpu? tri mengaku belum menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggaran pemilu yang bakal melanjut tahapan pemilihan itu.
kata tri, penghitungan suara ulang yang dilakukan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, lebih kepada merujuk pada beleid yang ditegaskan dalam peraturan kpu atau pkpu. 
"contoh, ketika terjadi perbedaan antara c plano dengan c1 hasil salinan dari setiap peserta. maka dapat dilakukan penghitungan suara ulang, regulasi ini memang diatur dalam pkpu," terangnya. 
baca juga: jangan asal, begini aturan yang benar mengkonsumsi susu uht untuk anak
baca juga:program diet! ini rekomendasi 5 jenis makanan pembakar lemak saat tidur
dalam pelaksanaan fungsinya, bawaslu juga mencermati dan menggunakan regulasi pkpu tersebut dalam melakukan pengawasan. 
"dan itu harus dimasukkan dalam form kejadian khusus," jelasnya.
dari sisi pengamanan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, turut disikapi serius kepolisian. 
kapolres bu, akbp lambe patabang birana,sik, dihubungi ru, mengatakan tengah melakukan persiapan sistem pengamanan dalam pelaksanaan pleno kabupaten tersebut. 
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
tak hanya itu saja, lambe munuturkan, selain mendapatkan pemberitahuan dari kpu daerah terkait pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, pihaknya pun secara internal turut melakukan manajemen kontijensi dalam kontestasi elektoral. 
proses itu, dilakukan sampai dengan pelaksanaan hasil pleno, termasuk fokus pengamanan logistik pemilu di setiap gudang. 
"ratusan personel akan ditempatkan di lokasi untuk melaksanakan pengamanan jalannya pleno," kapolres menuturkan, dibincangi jumat lalu. 
kapolres juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat di daerah yang menjadi bagian penting dalam iklim kamtibmas yang sangat terjaga selama laju kontestasi, rabu, 14 februari lalu. 
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
"tentunya kita berharap iklim kamtibmas ini bisa terus terjaga dan kami meyakini komitmen moril ini menjadi semangat bersama," ujarnya. 
dukungan personel bawah kendali operasi atau bko polda juga menjadi skenario sistem pengamanan pelaksanaan pleno nantinya. 
selain, lanjut dia, menempatkan sistem keamanan yang komprehensif terukur di lokasi pleno, untuk memastikan pelaksanaan pleno penetapkan hasil perolehan suara. 
"penempatan personel sudah dilakukan minimal h-1," pungkasnya. (*)