Jika Terjadi Pemungutan Suara Ulang. Begini Skenarionya...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 16 Feb 2024 - 21:41

Tampak petugas di tempat pemungutan suara kelelahan, saat usai proses pencoblosan, 14 Februari 2024 lalu-Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.

KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.

Sedangkan KPU menetapakan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara.

Dua hari pascapencoblosan, Dedi mengaku belum mendapatkan laporan persoalan selama penyelenggaraan kontestasi yang dipusatkan pada 896 TPS.

BACA JUGA:Eksekusi Rekomendasi KASN

"Rapat pleno di tingkat kecamatan nantinya akan membacakan sebagaimana yang ditetapkan dalam C1 Hasil di tingkat TPS," terangnya.

Pemungutan suara ulang, tidak serta merta bisa dilakukan. Kontestasi itu, berdurasi waktu. Layaknya pelaporan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu yakni 7 hari sejak diketahuinya peristiwa itu terjadi.

Dalam hal PSU ini, waktunya ditegasi pada pasal 81 ayat 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (1) menjelaskan, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Selanjutnya di ayat (2), menjelaskan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Peserta pencoblosan juga sudah ditetapkan dalam PKPU ini. Dijelaskan, undangan mencoblos dengan tanda khusus bertuliskan PSU.

jika terjadi pemungutan suara ulang. begini skenarionya...                            radarutara.bacakoran.co - skenario pemungutan suara ulang atau psu, menjadi bagian dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 25 tahun 2023.
regulasi itu, mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024, waktunya mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
mekanisme psu, secara umum digamblang pada bab vii pemungutan suara dan penghihtungan suara ulang, lanjutan dan susulan.
pra syarat psu sendiri, secara umum diatur di pasal 80 mulai dari ayat 1,2 dan 3.
baca juga:eksekusi rekomendasi kasn 
baca juga: ayo daftar, kemenparekraf buka 3.860 kuota mahasiswa baru di enam poltekpar
dijelaskan ayat (1), pemungutan suara di tps dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
ayat (2): pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. petugas kpps meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
baca juga: brin kembangkan kendaraan otonom seater yang bisa pakai aplikasi
baca juga:golkar dan gerindra kejar-kejaran, demokrat diprediksi berikan kejutan di dapil 2 
c. petugas kpps merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
d. pemilih yang tidak memiliki ktp-el atau suket, dan tidak terdaftar di dpt dan dptb memberikan suara di tps.
pada ayat (3) ditegasi lagi dengan penjelasan: selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu tps atau pada tps yang berbeda.
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat (sosdiklih-parmas) kpu bengkulu utara (bu), dr dedi mulyadi, menerangkan kondisi tahapan terkini.
baca juga: nilai ekspor indonesia januari 2024 capai us$20,52 miliar
baca juga: mengeksplorasi pasar baru, mendongkrak ekspor
dijelaskan dedi, hasil pleno penetapan jadwal oleh ppk, pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat tempat pemungutan suara (tps), diproyeksikan selama 2 hari.
"rerata hari sabtu hingga minggu, tanggal 17 dan 18 februari 2024," kata dedi menjelaskan, jumat, 16 februari 2024.
mekanisme teknis pelaksanaannya telah diatur dalam pkpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024, waktunya mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
turut diterangkan dedi, dari sisi regulasi sedianya jumat, sudah diperbolehkan pelaksanaan pleno tingkat kecamatan itu.
baca juga:8 parpol bersaing rebut kursi dprd provinsi bengkulu dapil 2
baca juga: pks optimis raih 5 kursi dprd provinsi bengkulu
hanya saja, kata dia, ppk tetap memerlukan waktu persiapan. diantaranya, seperti pembuatan undangan sampai dengan penyebaran undangan pleno itu sendiri.
"makanya rerata digelar sabtu dan minggu," ujarnya. 
pleno tingkat kecamatan ini, bisa dikatakan akan menjadi hasil pemilu 2024. pasalnya, pelaksanaannya lebih kepada pembacaan hasil rekapitulasi c1 hasil. 
dokumen tersebutlah yang ditetapkan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), kemudian diteruskan ke ppk melalui panitia pemungutan suara (pps).
baca juga:pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024, ppk tunggu ini...
baca juga: waspada! nyamuk dbd mengancam, lakukan ini untuk antisipasi
untuk diketahui, kpu kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota dprd kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
kpu provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota dprd provinsi paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
sedangkan kpu menetapakan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota dpr, dan perolehan suara untuk calon anggota dpd paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. 
dua hari pascapencoblosan, dedi mengaku belum mendapatkan laporan persoalan selama penyelenggaraan kontestasi yang dipusatkan pada 896 tps. 
baca juga:eksekusi rekomendasi kasn 
baca juga: ayo daftar, kemenparekraf buka 3.860 kuota mahasiswa baru di enam poltekpar
"rapat pleno di tingkat kecamatan nantinya akan membacakan sebagaimana yang ditetapkan dalam c1 hasil di tingkat tps," terangnya. 
pemungutan suara ulang, tidak serta merta bisa dilakukan. kontestasi itu, berdurasi waktu. layaknya pelaporan pelanggaran pemilu ke bawaslu yakni 7 hari sejak diketahuinya peristiwa itu terjadi. 
dalam hal psu ini, waktunya ditegasi pada pasal 81 ayat 3. pemungutan suara ulang di tps dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan kpu kabupaten/kota.
ayat (1) menjelaskan, pemungutan suara ulang diusulkan oleh kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
baca juga: brin kembangkan kendaraan otonom seater yang bisa pakai aplikasi
baca juga:golkar dan gerindra kejar-kejaran, demokrat diprediksi berikan kejutan di dapil 2 
selanjutnya di ayat (2), menjelaskan usul kpps diteruskan kepada ppk dan selanjutnya diajukan kepada kpu kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
peserta pencoblosan juga sudah ditetapkan dalam pkpu ini. dijelaskan, undangan mencoblos dengan tanda khusus bertuliskan psu. 
disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt, dptb, dan yang tercatat dalam dpk paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di tps.
pemilih dalam psu karena keadaan tertentu, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tps tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di tps lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
baca juga: nilai ekspor indonesia januari 2024 capai us$20,52 miliar
baca juga: mengeksplorasi pasar baru, mendongkrak ekspor
apa saja kriteria keadaan tertentu itu? secara detil diterang pada pasal 83 ayat (3) yang meliputi; 
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; 
selanjutnya, c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukumanpenjara atau kurungan;
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan