Kelindan Wewenang Wasit Pemilu Bernama Bawaslu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Feb 2024 - 20:34

Kelindan Wewenang Wasit Pemilu Bernama Bawaslu-bawaslu.go.id-

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAWASLU PROVINSI

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu l (kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

kelindan wewenang wasit pemilu bernama bawaslu                            radarutara.bacakoran.co - jelang pencoblosan, bawaslu menjadi garda penting dalam menjaga iklim kontestasi politik agar berkapastian hukum dan fair. 
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), menegasi soal pelaporan dugaan pelanggaran dengan minutasi yang wajib dipahami masyarakat. 
salah satunya, dugaan pelanggaran pemilu, wajib dilapor paling lama 7 hari, sejak diketahuinya pelanggaran kepada badan pengawas pemilu (bawaslu).
dalam uu pemilu, bawaslu diberikan ruang leluasa dalam menegakkan aturan. tidak hanya uu pemilu. 
baca juga: ratusan knalpot brong disita, penjual bisa ditindak!
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
tapi uu dan aturan lain yang dapat dipakai, dalam menyikapi sebuah dugaan pelanggaran. 
diantaranya, seperti uu aparatur sipil negara (asn), uu tni-polri, sampai dengan uu desa alih-alih menjaga marwah pesta demokrasi. 
berikut wewenang bawaslu mulai dari bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota di indonesia, berdasarkan uu pemilu.
bawaslu ri
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
baca juga: harga cabai meroket, waspadai ancaman inflasi
baca juga:larang pemilih, bisa dipenjara setahun. begini aturanya...
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran,
administrasi pemilu; 
c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uarg;
d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memuhrs penyelesaian sengketa proses pemilu;
e. merekomendasikan kepada instansi yang bersanglmtan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota fepoiisian republik indonesia
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu
kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
h. mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupatenlkota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota,
dan panwaslu luar negari;
baca juga: masa kampanye berakhir, bang ken turunkan apk
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu bupaten/kota, dan anggota panwaslu ln; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
bawaslu provinsi
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
baca juga: ratusan knalpot brong disita, penjual bisa ditindak!
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
baca juga: pemilu serentak 2024 di napal putih terganggu masih dihantui pemadaman listrik
g. mengoreksi rekomendasi bawaslu l (kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
bawaslu kabupaten/kota
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
baca juga: jangan golput, maksimalkan undangan nyoblos ke tangan pemilih
baca juga:kuota gas elpiji subsidi dipastikan cukup
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota.
rekomendasi itu terkait netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
baca juga: caleg dilarang kampanye selama masa tenang
baca juga:mukomuko usulkan 1.000 kuota cpns dan pppk
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi. 
apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara, akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan;
baca juga: selama masa tenang, bawaslu mukomuko bongkar 2.833 apk pemilu 2024
baca juga: amankan pemilu 2204, polres mukomuko kerahkan 166 personil
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan