Surat dengan TTE, Harusnya Lebih Cepat Diproses

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Feb 2024 - 20:12

Surat dengan TTE, Harusnya Lebih Cepat Diproses -elshinta.com-

Pengguna Sistem Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik;

Untuk memiliki Sertifikat Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna Sistem Elektronik harus mengajukan permohonan kepada PSrE Indonesia;

Dalam hal diperlukan, Kementerian atau Lembaga dapat mewajibkan Pengguna Sistem Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik

PSrE Induk merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certification Authority (CA) yang menjadi induk bagi PSrE Indonesia.

PSrE Induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lantas apa saja layanan PSrE ini?

Pertama ; Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan.

Selain itu, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Kedua ; Segel elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi untuk menjamin keaslian.

Jaminan ini juga mengait pada integritas dari suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.

surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses                             radarutara.bacakoran.co - penerbitan dokumen yang disahkan pejabat lewat tanda tangan elektronik atau tte. 
bertujuan untuk memangkas sistem birokrasi agar lebih simpel. 
dengan adanya tte, sebuah dokumen dapat dicetak atau print secara mandiri oleh institusi terkait dengan lebih cepat. tanpa menunggu proses tibanya surat fisik. 
karena dengan tte, menandakan sebuah dokumen atau surat itu, telah dilalui oleh proses sebagaimana penatausahaan yang berlaku di lingkungan birokrasi atau pun swasta.
baca juga: harga cabai meroket, waspadai ancaman inflasi
baca juga:larang pemilih, bisa dipenjara setahun. begini aturanya...
pantauan ru, laju pengesahan apbd di kabupaten bengkulu utara, tak kunjung mendapati nomor registrasi. 
surat terkait dengan instruksi pusat itu pun sudah pernah diwartakan media ini dengan link https://radarutara.bacakoran.co/read/2783/pasal-nomor-registrasi-apbd-ditjen-keuda-surati-gubernur.
sekadar menginformasikan, tte diselenggarakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (psre), kementerian komunikasi dan informatika atau kominfo.
dijumput dari laman resminya, menjelaskan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital yang efisien, terpercaya, dan praktis.
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
psre didesain menjadi pelopor nasional penyelenggara sertifikasi elektronik yang langsung dikelola oleh direktorat tata kelola aplikasi informatika. 
sebuah lembaga yang menjadi batang tubuh kominfo.
psre bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikasi elektronik termasuk layanan tanda tangan digital yang efisien. 
selain itu, terpercaya, dan praktis bagi ekosistem digital di indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri keuangan dan transaksi e-commerce. 
baca juga: masa kampanye berakhir, bang ken turunkan apk
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
dengan adanya psre, diharapkan semua masyrakat termasuk umkm online dan perusahaan teknologi indonesia dapat memanfaatkan bisnis digitalisasi lebih optimal.
pasalnya, psre hadir untuk menciptakan keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat indonesia dalam menggunakan transaksi keuangan dan perjanjian di dunia digital. 
selain rasa aman dan rasa percaya, psre hadir sebagai upaya dan langkah strategis. 
untuk memproteksi penggunaan transaksi online dari fraud dan pemalsuan data.
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
baca juga: pemilu serentak 2024 di napal putih terganggu masih dihantui pemadaman listrik
psre juga didesain menjadi badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dapat dipercaya yang memberikan sekaligus mengaudit sertifikasi elektronik.
dijelaskan pula, sertifikat elektronik merupakan tanda tangan elektronik dan identitas status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. 
sedangkan, tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
dasar hukum sertifikat elektronik pasal 51 pp pste 71/2019 juga menjelaskan : 
penyelenggara sistem elektronik, wajib memiliki sertifikat elektronik; 
baca juga: jangan golput, maksimalkan undangan nyoblos ke tangan pemilih
baca juga:kuota gas elpiji subsidi dipastikan cukup
pengguna sistem elektronik dapat menggunakan sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik;
untuk memiliki sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik harus  mengajukan permohonan kepada psre indonesia;
dalam hal diperlukan, kementerian  atau lembaga dapat mewajibkan  pengguna sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik dalam  transaksi elektronik
psre induk merupakan penyelenggara sertifikat elektronik/certification authority (ca) yang menjadi induk bagi psre indonesia. 
psre induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan pp no 71 tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh kementerian komunikasi dan informatika.
baca juga: caleg dilarang kampanye selama masa tenang
baca juga:mukomuko usulkan 1.000 kuota cpns dan pppk
lantas apa saja layanan psre ini?
pertama ; tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan. 
selain itu, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
kedua ; segel elektronik merupakan tanda tangan elektronik yang digunakan oleh badan usaha atau instansi untuk menjamin keaslian.
jaminan ini juga mengait pada integritas dari suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.
baca juga: selama masa tenang, bawaslu mukomuko bongkar 2.833 apk pemilu 2024
baca juga: amankan pemilu 2204, polres mukomuko kerahkan 166 personil
ketiga ; penanda waktu elektronik merupakan penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan metode yang andal.
keempat : layanan pengiriman elektronik tercatat merupakan layanan yang menyediakan pengiriman informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. 
juga memberikan bukti terkait pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan melindungi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.
ini bertujuan, mengantisipasi dokumen yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau penambahan yang tidak sah.
kelima ; autentikasi situs web adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke orang atau badan usaha yang menerima sertifikat elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.
keenam ; preservasi tanda tangan elektronik dan/ atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum tanda tangan elektronik. 
baca juga: kpu mukomuko distribusikan 1.930 kotak suara dan 1.544 bilik suara pemilu 2024
baca juga:begini 7 cara cegah miskin. nomor 7 banyak ditemui..
selain itu, segel elektronik dalam suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku sertifikat elektroniknya habis.
belum selesai. psre, juga menerangkan soal fungsi tte. 
transformasi yang masih dihadapkan dengan pandangan kolot pejabat atau bisa jadi politisasi soal tte. 
fungsinya meliputi tujuh hal diantaranya :
tte menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik, karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik.
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
baca juga: pemilu serentak 2024 di napal putih terganggu masih dihantui pemadaman listrik
tte merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas.
tte dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (psre) indonesia.
implementasi tte telah dilindungi oleh uu ite pasal 11 sejak tahun 2008. 
dipercaya oleh swasta, pemerintah, dan sistem peradilan nasional. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan