Jelang Pemilu, Ini Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 19:49

Bawaslu Provinsi Bengkulu saat menyampaikan hasil pengawasan-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

"Meskipun demikian kita tetap menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapannya guna memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu," ujar Debi.

Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Asmara Wijaya, ST, MAP menyampaikan, sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, ada beberapa permintaan atau permohonan informasi publik yang disampaikan sejumlah pihak.

"Dari seluruh permohonan yang kita terima, ada yang kita kabulkan secara keseluruhan, tidak diberikan dan ada juga yang diberikan sebagian," sampai pria yang akrab disapa Win ini.

Selanjutnya Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Eko Sugianto, SP, M.Si mengemukakan, menjelang hari tenang ini pihanya menerima sekitar 18 laporan dan 2 temuan.

"Dari total tersebut, setelah dilakukan penanganan, dua diantaranya merupakan pelanggaran etik, lima pelanggaran hukum lain dan 3 laporan bukan termasuk pelanggaran," demikian Eko. (*)

jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu                            bengkulu.radarutara.bacakiran.co  - mendekati hari h pencoblosan yakni rabu 14 februari 2024. terdapat sejumlah hasil pengawasan yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu sejak tahapan pemilu 2024 berlangsung.
demikian disampaikan ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah, s.pd.i, m.pd.i dalam konfrensi pers saat coffe morning bersama awak media.
"sejak tahapan pemilu 2024 dimulai, kita secara aktif terus melakukan pengawasan yang tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi bawaslu," ungkap faham syah.
menurut faham syah, pengawasan yang dilakukan tentunya baik dari sisi sumber daya manusia (sdm), organisasi dan pendidikan pelatihan (diklat).
baca juga: masa kampanye berakhir, bang ken turunkan apk
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
 "kemudian sisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta sisi pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas) dan hubungan masyarakat (humas) dan sisi lainnya," kata faham syah.
dari pengawasan yang dilakukan, lanjut faham syah tentunya ada beberapa hasil, dan selanjutnya bakal dijelaskan dengan pengampuh divisi masing-masing di bawaslu.
"dalam kesempatan ini kita tetap menghimbau, karena minggu 11 februari 2024 sudah memasuki masa tenang, para peserta pemilu diharapkan dapat menurunkan alat peraga kampanye (apk) masing-masing," imbau faham syah.
sementara koordinator divisi sdm, organisasi dan diklat bawaslu provinsi bengkulu, debi ilhodi, s.sos menerangkan, dari sisi logistik pemilu, sesuai hasil pengawasan ada beberapa temuan.
baca juga: kali biru, surga kecil di pelosok raja ampat
baca juga: menjaga keabadian air petirtaan jolotundo
"seperti suara rusak setelah sortir lipat, surat suara yang belum terpenuhi, surat suara lebih, surat suara salah pendistribusian dan lainnya," terang debi.
hanya saja, sambung debi, temuan-temuan itu sudah ditindak-lanjuti, sehingga temuan-temuan yang dimaksud sudah teratasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"meskipun demikian kita tetap menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapannya guna memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu," ujar debi.
kordiv pencegahan, parmas dan humas, asmara wijaya, st, map menyampaikan, sejak tahapan pemilu 2024 dimulai, ada beberapa permintaan atau permohonan informasi publik yang disampaikan sejumlah pihak.
baca juga: mengawal hak pilih penyandang disabillitas mental
baca juga: kkp siapkan aturan lindungi nelayan penangkap bbl
"dari seluruh permohonan yang kita terima, ada yang kita kabulkan secara keseluruhan, tidak diberikan dan ada juga yang diberikan sebagian," sampai pria yang akrab disapa win ini.
selanjutnya kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, eko sugianto, sp, m.si mengemukakan, menjelang hari tenang ini pihanya menerima sekitar 18 laporan dan 2 temuan.
"dari total tersebut, setelah dilakukan penanganan, dua diantaranya merupakan pelanggaran etik, lima pelanggaran hukum lain dan 3 laporan bukan termasuk pelanggaran," demikian eko. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan