Harus Punya Second Plan, KPU: Pulo Tello Fix

Reporter: Benny siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 20:10

AKTIVITAS KPU Bengkulu Utara, saat proses pelipatan surat suara beberapa waktu lalu. Prosesnya kini sudah rampung.-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Untuk diketahui, KM Sanus 52 merupakan moda layanan kapal laut yang fokus pelayanannya adalah transportasi antar pulau-pulau terdepan Indonesia.

Setidak-tidaknya, rute layanan kapal laut yang akan menjadi obyek subdisi pemerintah itu, meliputi 3 pulau.

Karenanya, ongkos perjalanan menggunakan armada kapal laut pelat merah ini, lebih murah ketimbang kapal penyeberangan milik swasta.

Layakanya yang dilakukan oleh manajemen KMP Pulo Tello. Kapal swasta ini, bersifat penyeberangan sehingga menjadi tol atau jembatan laut yang melibatkan dua wilayah darat.

Maka garis birokrasinya pun berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, untuk kasuistik pasti yang terjadi, Setyo mengaku tidak mengetahui. Karena proses segala administratif, layanan perjalanan menggunakan armada laut itu tidak dilakukan di daerah.

"Wah kalo untuk mengapa belum berjalan pelayanan KM Sanus 52, kita gak tahu. Karena di luar kewenangan," jelasnya.

"Dalam operasinya pun, daerah lebih kepada pengguna program," jelasnya lagi.

Tak beda sikapnya ketika disinggung soal penerbangan perintis di Enggano yang dilayani maskapai Susi Air.

Tak menampik, belum berjalannya layanan penerbangan perintis oleh perusahaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tersebut.

harus punya second plan, kpu: pulo tello fix                              radarutara.bacakoran.co - pergeseran logistik pemilu 2024 di kpu bengkulu utara (bu) ke wilayah enggano, fix, menggunakan tol laut kapal motor penyeberangan (kpm) pulo tello. 
kalau mencermati simulasi pencoblosan yang telah digelar. diantaranya perkakas yang mesti diboyong ke wilayah pulau terdepan indonesia itu, cukup banyak.  
logistik itu pun yang harus menjadi cermatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). minus kotak suara serta surat suara yang mesti diantar lebih dulu.
ada juga bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, gembok, spidol, stiker nomor kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan dpt.
baca juga: sorot dugaan politisasi anggaran di bengkulu utara
baca juga: sempat memanas, waka ii dprd mukomuko turun tangan, kabri akui kesalahan
kemudian salinan dptb, formulir model c daftar hadir dpt, formulir model c. daftar hadir dptb, formulir model c daftar hadir pemilih khusus.
"insya allah fix (pulo tello,red). kami sudah bersurat," ujar ketua kpu bu, santoso, ditanya, kamis petang, 1 februari 2024. 
hitung mundur, penyelenggaraan kontestasi pada 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan praktis bakal dihelat 14 hari kedepan. santoso menerangkan, persiapan-persiapan penyiapan logistik menuju ke enggano, terus berjalan. 
jika tak ada kendala, kata dia, sebelumnya, direncanakan logistik bergeser dari arga makmur menuju enggano pada 6 hingga 9 januari. 
baca juga:edan, waka i dprd mukomuko diisukan hamili staf 
baca juga:jelang pemilu, sudah masuk 140 odgj. 105 kamar rskj kosong
berlanjut lagi ke wilayah-wilayah sulit dan h-1 ke tps lainnya yang relatif mudah dijangkau.
disinggung soal rencana alternatif (plan b,red), khususnya soal armada angkutan laut. santoso, tak bergeming soal ini. 
maklum, kapal swasta itu mestinya bulan ini sudah melakoni pemeliharaan tahunan alias docking. kelender ini, mestinya wajib. 
karena menjadi pertimbangan laiknya sebuah kapal penyeberangan untuk beroperasi. terlebih, karakter ombak enggano yang berada di tengah samudera, lazim menjadi warning otoritas pemerintah seperti badan meteorologi klimatologi dan geofisika (bmkg).  
baca juga:mendekati hari pencoblosan, enggano terancam terisolir
baca juga:20 orang meninggal gegara hiv-aids di bengkulu utara
"insya allah tidak ada kendala," harapnya. 
diketahui, nota hibah pemerintah daerah (nphd) pemda bu kepada kpu bu nilainya mencapai rp 28,8 miliar. 
anggaran fasilitasi penyelenggaraan kontestasi itu disimpan kpu di bank syariah indonesia (bsi).
namun begitu, santoso menerangkan, persiapan penyelenggaraan kontestasi yang bakal menentukan presiden dan wakil presiden, dpr ri, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten itu, terus dilakukan evaluasi saban waktu. 
baca juga:dewas bpjs kesehatan pusat turun ke rsud m yunus, ada apa?
baca juga:proses usulan ni 1.559 calon pppk 
langkah ini dilakukan, kata dia, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 benar-benar mampu memfasilitasi seluruh masyarakat yang telah menjadi pemilih. 
"persiapan ini, juga termasuk mencermati mekanisme regulasi kepemilihan. karena selain dpt. kpu juga memfasilitasi beberapa jenis pemilih. seperti pindah memilih contohnya," ujarnya. kpu juga memperpanjang tenggat konfirmasi calon pimilih tambahan. 
santoso turut menjelaskan, pemilih yang ingin pindah memilih di tps lain memiliki beberapa alasan. diantaranya, bertugas di tempat lain atau menjalani rawat inap. 
termasuk juga, kata dia, pemilih yang mendampingi pasien rawat inap. selanjutnya, tertimba bencana serta menjadi tahanan di rumah tahanan atau rutan. 
baca juga:simulasi pencoblosan dengan komposan lengkap
baca juga:dianulir panitia, 9 peserta lulus pppk dibatalkan 
"untuk pengurusan pindah memilih dapat dilakukan dengan cara menghubungi petugas kpps, ppk atau kpu kabupaten, agar dapat diproses," terangnya. 
selain itu, pemilih juga kini dapat melihat profil para calon legislatif pada pemilu 2024. dikatakan santoso, upaya itu untuk turut memberikan referensi kepada calon pemilih, sebelum menggunakan hak politiknya pada rabu, 14 februari mendatang. 
"caranya dimulai dengan klik link https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu/peserta-pemilu," ujarnya. 
dilansir sebelumnya, kepala dinas perhubungan (dishub) bu, zahrin,s.sos,mm melalui sekretaris, setyo aji,s.s.it, menjelaskan kasuistik transportasi dari dan menuju enggano sejak awal tahun ini. 
baca juga: sorot dugaan politisasi anggaran di bengkulu utara
baca juga: dpk bengkulu pastikan rencana diorama fatmawati kian matang
setyo juga membenarkan, kapal swasta yang memiliki dermaga di wilayah administratif desa kahyapu itu, mestinya februari ini masuk dalam waktu perawatan rutin.
"tapi pemda bu sudah menyurati otoritas terkait. pada intinya, meminta agar doking kmp pulo tello, bisa lebih dulu melayani arus distribusi logistik pemilu lebih dulu," ungkapnya, kemarin. 
arus distribusi logistik pemilu itu, terus dia, meliputi pengiriman logistik menuju tps. sampai dengan arus balik logistik pascapenghitungan suara tingkat kecamatan, untuk tiba kembali di dermaga pulau baai, bengkulu. 
"fokus pemerintah daerah dalam surat ini adalah penyelenggaraan pemilu," terangnya. 
baca juga: ppdb 2024 harus transparan, edwar samsi: kurangilah nitip-nitip
baca juga: gas melon tepat sasaran, masyarakat diminta daftarkan ktp
kepincangan transportasi di wilayah enggano, diperparah dengan 2 moda transprotasi laut yang selama ini dilayani kapal motor (km) sabuk nusantara (sanus) 52, juga belum beroperasi sejak awal tahun. 
kabarnya, persoalan itu dipengaruhi oleh sistem kontrak yang belum clear, antara penyelenggara transportasi laut itu dengan direktorat jenderal perhubungan laut, kementerian perhubungan. 
untuk diketahui, km sanus 52 merupakan moda layanan kapal laut yang fokus pelayanannya adalah transportasi antar pulau-pulau terdepan indonesia. 
setidak-tidaknya, rute layanan kapal laut yang akan menjadi obyek subdisi pemerintah itu, meliputi 3 pulau. 
baca juga: mendekati akhir jabatan bupati, jalan ke kantor camat ulok kupai tak tersentuh
baca juga:nasib oknum guru asusila mulai digarap bkpsdm bengkulu utara
karenanya, ongkos perjalanan menggunakan armada kapal laut pelat merah ini, lebih murah ketimbang kapal penyeberangan milik swasta. 
layakanya yang dilakukan oleh manajemen kmp pulo tello. kapal swasta ini, bersifat penyeberangan sehingga menjadi tol atau jembatan laut yang melibatkan dua wilayah darat. 
maka garis birokrasinya pun berada di direktorat jenderal perhubungan darat, kementerian perhubungan. 
meski begitu, untuk kasuistik pasti yang terjadi, setyo mengaku tidak mengetahui. karena proses segala administratif, layanan perjalanan menggunakan armada laut itu tidak dilakukan di daerah. 
baca juga:agar efektif, camat minta kolaborasi pengelolaan program ketahanan pangan bersama kwt
baca juga:kotak suara dilengkapi barcode, pendistribusian logistik terpantau silog
"wah kalo untuk mengapa belum berjalan pelayanan km sanus 52, kita gak tahu. karena di luar kewenangan," jelasnya. 
"dalam operasinya pun, daerah lebih kepada pengguna program," jelasnya lagi. 
tak beda sikapnya ketika disinggung soal penerbangan perintis di enggano yang dilayani maskapai susi air. 
tak menampik, belum berjalannya layanan penerbangan perintis oleh perusahaan mantan menteri kelautan dan perikanan, susi pudjiastuti tersebut. 
baca juga: dapur masuk sekolah kodam ii sriwijaya ke sd integral kota bani. ini harapan danramil...
baca juga: sempat memanas, waka ii dprd mukomuko turun tangan, kabri akui kesalahan
"kita masih menunggu juga," jawab setyo soal armada susi air yang belum hinggap di bandara enggano yang berada di desa banjarsari. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan