UPT PPD Minta Dukungan Bupati untuk Dongkrak Penerimaan Opsen PKB

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah (UPT PPD) Kabupaten Mukomuko meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Permintaan ini muncul seiring masih rendahnya capaian penagihan di sejumlah desa dan terbatasnya sarana operasional petugas di lapangan.

Kepala UPT PPD Mukomuko, Suryadi, SH menegaskan bahwa keterlibatan kepala desa dan camat menjadi kunci percepatan penagihan opsen PKB. Menurutnya, tanpa dukungan langsung dari pemerintah kecamatan dan desa, potensi penerimaan daerah tidak akan tergarap optimal.

“Kami berharap bupati turun langsung memberikan dukungan, termasuk mengeluarkan surat edaran kepada desa serta meminta Dinas PMD ikut mengawasi pergerakan di lapangan. Desa harus ikut bergerak,” tegasnya.

Suryadi juga menanyakan kemungkinan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membantu proses penagihan PKB. Menurutnya, dengan kondisi personel dan sarana yang terbatas, pelibatan BUMDes bisa menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan penagihan.

BACA JUGA:Tiga Nama Ini Berpeluang Pimpin PKB Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Jasa Raharja Bisa Dicairkan Apabila Pajak Kendaraan Hidup, Samsat Putri Hijau Ingatkan Pentingnya PKB Aktif

Ia berharap pilot project penagihan PKB di tingkat desa bisa dimulai di desa-desa yang kepala desanya siap memberikan dukungan. Keberhasilan satu desa diharapkan mampu menular ke desa lainnya.

“Kalau sudah ada desa yang bergerak, otomatis desa-desa lain juga akan terpacu. Yang penting ada sinergitas antara kades, camat, dan dukungan langsung dari bupati,” ujarnya.

Ditambahkannya, meskipun sarana kerja belum sepenuhnya memadai, UPT PPD tetap akan bergerak sambil menunggu dukungan lebih lanjut. Namun ia kembali menekankan bahwa keberhasilan opsen PKB bukan hanya tanggung jawab UPT PPD, tetapi kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Kami harapan pak bupati dapat memimpin langsung gerakan percepatan penagihan, sehingga realisasi penerimaan daerah dari opsen PKB dapat tercapai sebelum akhir tahun," pungkasnya. (rel)