Tanda Tanya Peran Pengawas PNPM

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Jan 2024 - 20:48

Kajari BU, Pradhana P Setyarjo, SE, SH, MH Tanda Tanya Peran Pengawas PNPM -Kejaksaan Agung-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kusut perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD), berujung 2 orang menjadi tersangka.

Bagaimana peran pengawasan di program ini? sementara, program unggulan yang menjadi cikal bakal dana desa, saat itu relatif sudah memiliki sistem kendali.

Pendeknya, segala proses hingga pelaporannya kelindan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.

Sejauh ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) BU yang memotori pengusutannya, baru menjerat 2 tersangka. Obyek pengusutannya pun belum seluruhnya. Tapi di Kecamatan Air Napal.

Minus obyek penyidikan. Data penelusuran RU, banyak laporan keuangan dari setiap UPK yang mencurigakan. Salah satunya, soal kredit macet yang menjadi modus operandi para tersangka.

Adalah AM selaku Ketua dan H selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara (BU), bakal segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Itu setelah Rabu, 24 Januari 2024, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi eks PNPM dan ditahan untuk 20 hari pertama.

Laju penyidikan yang sudah menjerat 2 tersangka itu pun, mampu menjadi pintu masuk dalam mengungkap tabir yang tertutup lama bertahun-tahun.

Tabir soal bancakan anggaran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat itu kepada PNPM.

Kajari BU, Pradhana P Setyarjo, SE, SH, MH melalui Humas yang juga Kasi Intel, Ekke W Khahar, SH, MH, belum memberikan penjelasan lebih detil lagi.

tanda tanya peran pengawas pnpm                             radarutara.bacakoran.co - kusut perguliran dana simpan pinjam perempuan (spp) eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mpd), berujung 2 orang menjadi tersangka. 
bagaimana peran pengawasan di program ini? sementara, program unggulan yang menjadi cikal bakal dana desa, saat itu relatif sudah memiliki sistem kendali. 
pendeknya, segala proses hingga pelaporannya kelindan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.
sejauh ini, kejaksaan negeri (kejari) bu yang memotori pengusutannya, baru menjerat 2 tersangka. obyek pengusutannya pun belum seluruhnya. tapi di kecamatan air napal.
baca juga: antisipasi longsor, suhardi: jalan curup-lebong butuh penanganan permanen
baca juga: profit 2023 turun drastis, komisi ii dprd sarankan ini pada bb
minus obyek penyidikan. data penelusuran ru, banyak laporan keuangan dari setiap upk yang mencurigakan. salah satunya, soal kredit macet yang menjadi modus operandi para tersangka.
adalah am selaku ketua dan h selaku bendahara unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan air napal kabupaten bengkulu utara (bu), bakal segera duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).
itu setelah rabu, 24 januari 2024, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi eks pnpm dan ditahan untuk 20 hari pertama.
laju penyidikan yang sudah menjerat 2 tersangka itu pun, mampu menjadi pintu masuk dalam mengungkap tabir yang tertutup lama bertahun-tahun. 
baca juga: kalau bisa, bansos pangan berupa beras jangan lewat kantor pos. ini alasannya...
baca juga: usulan bronjong dan pemecah ombak tak digubris, giliran banjir bawa mie dan gula
tabir soal bancakan anggaran dana bantuan langsung masyarakat (blm) dari kementerian dalam negeri (kemendagri) saat itu kepada pnpm. 
kajari bu, pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke w khahar, sh, mh, belum memberikan penjelasan lebih detil lagi. 
menurutnya, laju penyidikan yang kini bakal melaju ke penuntutan itu, akan lebih menunggu fakta-fakta persidangan nantinya. 
"sejauh ini masih 2 tersangka. namun total saksi yang diperiksa sudah lebih dari 120 orang," ungkapnya, senin petang. 
baca juga: begini nasib motor dinas kades di bengkulu utara
baca juga: paud negeri dilarang dapat sentuhan dana desa
sebelumnya, kejaksaan juga mengungkap, kegiatan dana bergulir masyaraat dengan pola simpan pinjam khusus perempuan kepada kelompok perempuan (spp) yang menjadi obyek penyidikan alokasinya sebesar rp 2.030.100.000.   
anggaran itu mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016. 
sumber penyaluran dana spp pnpm-mpd di upk kecamatan air napal menggunakan dana yang bersumber dari dana perguliran spp pada tahun sebelumnya. 
modus tipu-tipu yang dilakukan pun terendus. ternyata, selain membuat peminjam atau kelompok fiktif. 
baca juga: disaksikan dewan, musrenbangcam rkpd ta 2025 di putri hijau tetapkan 3 prioritas daerah 
baca juga:musrenbangcam rkpd ta 2025 napal putih disaksikan ketua dewan
penyaluran dana bergulir pun tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional (pto) yang menjadi standar operasional dan prodesur (sop) perguliran pnpm-mpd.
akibatnya, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp 1.221.410.800. 
jaksa kemudian menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
kemudian, pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
baca juga:kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir 
baca juga: mengenal ilmuan dunia, untuk pelajar sd, smp dan sma : alesandro volta penemu baterai
"saksi-saksi yang diperiksa termasuk upk lainnya," jelasnya. 
penelusuran radar utara, laporan awal pada 2016 yang menjadi rujukan daerah, diketahui obyek penyidikan jaksa itu menempati tangga pertama laporan. 
nominal tunggakan tertinggi terjadi di kecamatan putri hijau sebesar rp 1,006 miliar dari modal beredar di masyarakat sebesar rp 2,9 miliar. 
kemudian di lais sebesar rp 718 juta, dengan modal beredar rp 1,038 miliar. posisi ketiga terjadi di batiknau sebesar rp 600 juta dengan modal beredar sebesar rp 2,1 miliar. 
baca juga: salurkan bioflok dan bibit ikan, ini target usin abdisyah ps
baca juga: bupati surati opd jelang tes pppk dan cpns. begini perintah bupati
selanjutnya kerkap dari perguliran sebesar rp 1,6 miliar, tunggakan sebesar rp 589 juta serta padang jaya dengan tunggakan rp 495 juta dengan nilai perguliran sebesar rp 2 miliar. 
dan terjadi di seluruh upk yang merilis data. tunggakan terkecil terjadi di kecamatan ulok kupai sebesar rp 10,9 juta dengan  dengan beredar rp 209 juta.
catatan ru, menempati, tangga nominal tertinggi kelima dari seluruh sebaran dana perguliran yang tercatat. 
data lainnya, masih terdapat empat besar anggaran perguliran tertinggi nilainya mencapai rp 1,7 miliar.  
posisi keempat rp 1,2 miliar, ketiga rp 1,3 miliar, kedua rp 1,4 miliar dan tertinggi rp 1,7 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan