Soal 2,3 Juta Honoorer Diangkat jadi ASN, Ini Info Terbarunya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Jan 2024 - 20:56

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung-Foto : Runi/Man-

Bukan hanya dari kalangan organisasi. Legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang Senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan DPR.

Hal ini lahir sejak awal pembahasan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seruan pengangkatan honorer ini, dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

Baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi UU ASN, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah.

Karenanya, dia mendesak mulai dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi PPPK.

"Pemerintah harus konsisten," kata Junimart, seperti dilansir DPR RI.

Kemudian Junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer.

Versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi PPPK.

Legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh Indonesia oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan Pemda.

Adanya sengkarut itu, DPR meminta Kementerian PANRB melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi.

soal 2,3 juta honoorer diangkat jadi asn, ini info terbarunya                            radarutara.bacakoran.co - rencana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara (asn) tahun 2024, terus dimatangkan payung hukumnya oleh pemerintah dan dpr.
pengangkatan honorer menjadi asn sebagaimana tertuang dalam uu asn, kembali disuarakan progresnya oleh ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia tandjung.
politisi senayan itu bilang, pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses itu. kepastian ini, jelas ditunggu. 
tidak hanya instansi pemerintah yang tempat bekerja para honorer. jumlahnya se-indonesia juga tidak sedikit. mencapai 2,3 juta orang. 
baca juga:niatkan ibadah, ustad syamsurizal rajab maju pilihan legislatif bengkulu utara 
baca juga:perjuangkan dana inpres bangun kabupaten mukomuko
maka menjadi sangat strategis kepastian regulasinya. strategis pula secara politis. 
doli bilang, kini pihaknya bersama dengan pemerintah sedang menyusun terbitnya aturan turunan dari rumpun uu asn. 
formatnya berupa peraturan pemerintah (pp) sebagai peraturan pelaksana uu asn pengganti uu nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara.
”kita terus mengawal dan memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkapnya, dikutip dari rilis resmi dpr ri. 
baca juga:3 alasan pentingnya persiapkan pendidikan anak sejak dini!
baca juga:mau tau! ini 7 jenis mobil dengan pajak termurah di indonesia
politisi itu pun menjajikan proyeksi. katanya, pp tersebut paling lama bulan april tahun ini bisa kelar. 
dari gedung nusantara di jakarta itu, doli bahkan mengungkap, memungkinkan aturan turun terbit lebih cepat lagi. sebelum april malahan. 
konon legislator bersama dengan pemerintah, berkomitmen, 6 maret nanti kita akan mengadakan konsinyering. itu artinya, draft telah dibuat dalam waktu tersebut. 
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
baca juga:pejabat eselon digeser, pemda bengkulu utara lantik 9 pejabat 
baca juga: ranmor bisa disita, ini 3 ancaman penggunaan knalpot brong
menurutnya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
ia menekankan, di tengah proyeksi tidak adanya honorer yang diberhentikan, diturunkan pendapatannya, selama tidak mengganggu anggaran, ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah.
hostoris pengesahan uu asn pun diungkap ke publik. doli mengungkapkan, adanya  kesepakatan kementerian panrb, badan kepegawaian negara, dan komisi ii dpr ri saat itu. 
baca juga: korban oknum danru koboy pt agricinal ngeper, bagaimana proses hukumnya?
baca juga:kuasa pengguna anggaran rentan motori pelanggaran 
sepakat itu, kata dia, terkait penataan tenaga non-asn yang terdaftar dalam database bkn, diselesaikan dengan mengikuti seleksi casn tahun 2024. 
untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing, penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. 
selanjutnya, kata dia, bakal ditetapkan menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
dalam warta sebelumnya, awal-awal pengesahan uu asn, pengangkatan honorer menjadi pppk, terus mendapatkan dorongan. 
baca juga:jaga netralitas, asn jangan golput
baca juga: pad pasar nunggak, disperindag surati kades
bukan hanya dari kalangan organisasi. legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan dpr. 
hal ini lahir sejak awal pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn).
seruan pengangkatan honorer ini, dilontarkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
baca juga:niatkan ibadah, ustad syamsurizal rajab maju pilihan legislatif bengkulu utara 
baca juga:perjuangkan dana inpres bangun kabupaten mukomuko
karenanya, dia mendesak mulai dari kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi pppk.
"pemerintah harus konsisten," kata junimart, seperti dilansir dpr ri.
kemudian junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer. 
versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi pppk.
baca juga:3 alasan pentingnya persiapkan pendidikan anak sejak dini!
baca juga:mau tau! ini 7 jenis mobil dengan pajak termurah di indonesia
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan