Ranmor Bisa Disita, Ini 3 Ancaman Penggunaan Knalpot Brong

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: ependi |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:55

Disiplin dan tertib berlalulintas menjadi perhatian serius terutama penggunaan knalpot brong dan helm saat berkendara di jalan raya.-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan Pasal 8 Ayat 1A UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih rinci, Ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau Tidak Sesuai dengan Standar yang Dipersyaratkan dalam Kententuan Perundang-Undangan.

"Penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 32 ayat (6) Huruf C ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012," tegasnya.

Beleid di atas menegaskan, Penyitaan atas kendaraan Bermotor Dilakukan jika Terjadi Pelanggaran atas Persyaratan Teknis dan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) UU LLAJ.

Ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Kemudian untuk Ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di Indonesia dilaksanakan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

ranmor bisa disita, ini 3 ancaman penggunaan knalpot brong                            radarutara.bacakoran.co - bising di jalan raya, cenderung dalam aksi-aksi balap liar, penggunaan knalpot brong agaknya perlu disikapi dengan lebih tegas.
sesuai regulasi yang berlaku. sanksi penggunaan knalpot tak standar ini, tidak cuma terhadap penggunanya saja. tapi juga kepada penjualnya. penyitaan kendaraan pun bisa dilakukan. 
kapolres bu, akbp lambe p birana,sik,mh melalui kasat lantas, iptu ayu sekar sari kuraisin, s.trk, sik, tak menampik aturan tersebut. 
dia menegaskan, langkah preventif dan pre-emtif atau pencegahan dan pembinaan, hendaknya dibarengi dengan sikap bijak para pihak terkait, terkait regulasi ini.
baca juga: korban oknum danru koboy pt agricinal ngeper, bagaimana proses hukumnya?
baca juga:kuasa pengguna anggaran rentan motori pelanggaran 
"tidak hanya knalpot brong. praktik pelanggaran lain yang lazim adalah, pengendara tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan helm sni," kata kasat ayu. 
dia menjelaskan, ancaman sanksi dalam beberapa aturan mulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (llaj).
selain itu, kata dia, ada juga undang-undang tentang perlindungan konsumen. sampai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.
"tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya. 
baca juga:jaga netralitas, asn jangan golput
baca juga: pad pasar nunggak, disperindag surati kades
bagi pengguna, terus ayu, dapat dijerat dengan pasal 285 ayat (1) uu llaj. 
sanksinya, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan pasal 8 ayat 1a uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
lebih rinci, ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kententuan perundang-undangan.
baca juga: selain sosialisasi persuasif, polisi mulai tindak knalpot brong 
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
"penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk pasal 32 ayat (6) huruf c ke-6 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012," tegasnya. 
beleid di atas menegaskan, penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada pasal 291 ayat (1) dan (2) uu llaj.
ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia (sni). 
baca juga:jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat
baca juga: kades ngaku dihantui oknum, kapolsek: laporkan kepada kami!
sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
kemudian untuk ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di indonesia dilaksanakan badan standarisasi nasional (bsn). 
baca juga:ukw pwi bersama bumn di bengkulu, dibantu penuh bni dan asdp 
baca juga:breaking news...bupati mukomuko mutasi 69 pejabatnya
tepatnya dalam ketentuan sni nomor 1811-2007 dan amandemennya sni nomor 1811-2007/amd:2010 tentang helm pengendara kendaraan roda dua. 
lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.
kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum. 
sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain. 
baca juga:kabar duka...putri bungsu guru smpn 51 bengkulu utara tenggelam di curug, meninggal. begini kronologisnya...
baca juga: pad pasar nunggak, disperindag surati kades
pantauan radar utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm. 
bukan tertinggal. layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.
secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 undang-undang lalulintas dan angkutan jalan (llaj). 
diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.
kapolres bengkulu utara (bu), akbp lambe patabang birana,sik,mh, tak menampik pentingnya tertib aturan dalam berkendara. 
baca juga:kuasa pengguna anggaran rentan motori pelanggaran 
baca juga: korban oknum danru koboy pt agricinal ngeper, bagaimana proses hukumnya?
kapolres bilang, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif. 
tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara. 
"maka ini adalah persoalan kita bersama. perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya. 
lebih jauh, lambe turut mencontohkan kasus lain yang pelanggarannya memungkinkan berakibat dengan orang lain. 
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
baca juga:jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat
salah satunya, kata dia, seperti penggunaan knalpot brong atau knalpot racing. ditegaskan kapolres, hal itu dilarang keras, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. 
kembali mengulas, pada pasal 285 ayat (1) uu ri nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) menjelaskan dengan tegas. 
setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama. 
selanjutnya, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. 
baca juga:ippkh diberikan untuk penanganan darurat jalan liku 9
baca juga: pemilu sejuk & damai, pelantikan kpps diwarnai tanam pohon
penegasan di atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). 
"kami menyerukan langkah massif, lintas selemen mulai dari daerah hingga desa, kelurahan sampai dengan sekolah, untuk bahu membahu melakukan edukasi di masyarakat," pungkas kapolres menyeru. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan