Ternyata, Oknum Guru Asusila Berstatus ASN. Kini Ditetapkan Jadi Tersangka

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jan 2024 - 20:46

ilustrasi Oknum Guru Asusila Berstatus ASN. Kini Ditetapkan Jadi Tersangka -SUARAJOGJA.ID/EMA-

"Pak Kepala Dinas Pendidikan, rencananya mau datang ke sekolah," imbuhnya.

Lebih jauh ketika disinggung soal peluang pemecatan terhadap oknum yang bersangkutan sebagai pegawai. Sarjito enggan untuk mengomentari.

"Ngak tahu ya, karena itu bukan ranah kami," demikian Sarjito.

Sekedar informasi, dalam perkara ini, polisi akan menjerat oknum guru yang bersangkutan dengan kejahatan perlindungan anak UU Nomor 17 Tahun 2016. Tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagimana dimaksud pasa Pasal 81 Ayat (3) UU 17/2016.

Berita serupa klik disini

Dimana, hukuman penjaranya mencapai 15 tahun dan bisa lebih 1/3-nya lantaran pelaku adalah tenaga didik.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Disebutkan, seorang PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara. (*)

ternyata, oknum guru asusila berstatus asn. kini ditetapkan jadi tersangka                             radar utara - oknum guru agama di salah satu sekolah dasar (sd) di kecamatan marga sakti sebelat (mss), kabupaten bengkulu utara, berinisial hb, 30 tahun. resmi menyandang status tersangka(tsk) dalam kasus pelecehan atau dugaan asusila terhadap 24 muridnya.
"pelaku sudah berstatus tersangka dalam kasus pelecehan yang dilakukan kepada muridnya," ujar kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh, melalui kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh.
diungkapkan kapolsek, jumlah korban dalam perkara ini, masih mengacu kepada daftar korban yang sebelumnya telah melapor ke mapolsek putri hijau. dan sampai hari, kata kapolsek, polisi sudah melakukan pemeriksaan secara intens terhadap sejumlah saksi-saksi.
"pemeriksaan kepada saksi-saksi, termasuk korban terakhir yang sempat menerima perlakuan cabul oleh tersangka juga sudah kita lakukan," pungkasnya.
baca juga: pembangunan jalan provinsi di pondok bakil kades: mungkin masih fokus pemilu
baca juga: wujudkan pasar tertib ukur, pedagang diminta tidak pakai timbangan plastik
dalam perkara ini, kapolsek menegaskan, tersangka akan dituntut atas kejahatan perlindungan anak uu nomor 17 tahun 2016. tentang penetapan perpu no 1 tahun 2016 perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagimana dimaksud pasa pasal 81 ayat (3) uu 17/2016.
"ancaman hukumannya 15 tahun penjara. tapi karena pelaku adalah bagian dari tenaga didik maka hukuman akan ditambah 1/3 dari tuntutan," pungkasnya.
terpisah, ketua korwil pendidikan putri hijau dan mss, sarjito mengatakan. kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh salah satu tenaga didik di wilayah kerjanya. sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dilaporkan kepada dinas pendidikan bengkulu utara. 
sejauh ini, sarjito tak menepis, oknum guru yang bersangkutan merupakan seorang pegawai atau pns angkatan 2019. 
baca juga:setelah pelantikan, kpps akan dibekali bimtek
baca juga:peningkatan jembatan belly air muring molor
"persoalan ini sudah ditangani pihak kepolisian dan kita laporkan ke dinas pendidikan di kabupaten bengkulu utara. benar, oknum yang bersangkutan adalah seorang pegawai atau pns angkatan 2019," pungkasnya.
di sisi lain, sarjito memastikan, kasus yang menimpa salah satu tenaga didik di wilayah kerjanya. sudah terpantau oleh dinas terkait dan rencananya, pihak dinas akan turun ke sekolah. 
"pak kepala dinas pendidikan, rencananya mau datang ke sekolah," imbuhnya.
lebih jauh ketika disinggung soal peluang pemecatan terhadap oknum yang bersangkutan sebagai pegawai. sarjito enggan untuk mengomentari. 
baca juga: 3 titik usulan tower bts ulok kupai, apa kabar telpon bupati ke menkominfo?
baca juga: calon jamaah haji 2024 mulai pemeriksaan kesehatan di puskesmas
"ngak tahu ya, karena itu bukan ranah kami," demikian sarjito.
sekedar informasi, dalam perkara ini, polisi akan menjerat oknum guru yang bersangkutan dengan kejahatan perlindungan anak uu nomor 17 tahun 2016. tentang penetapan perpu no 1 tahun 2016 perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagimana dimaksud pasa pasal 81 ayat (3) uu 17/2016. 
berita serupa klik disini
dimana, hukuman penjaranya mencapai 15 tahun dan bisa lebih 1/3-nya lantaran pelaku adalah tenaga didik. 
sementara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979. disebutkan, seorang pns dapat diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan