Masalah BMD Jadi Sorotan KPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Sep 2025 - 21:45

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Masrup, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sengkarut penatausahaan dan pengawasan Barang Milik Daerah atau Aset Daerah, tak dibantah oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tengah modernisasi manajemen tata kelola aset pemerintah pusat hingga daerah, menyikapi paceklik fiskal dan corak masalah jamak di lingkungan Pemda yakni ketergantungan oleh transfer pusat, Barang Milik Daerah atau BMD dapat menjadi stimulan "baru" mencari pundi asli daerah.

Keterangan resminya, KPK menargetkan secara optimal untuk dapat menutup celah korupsi, terutama yang berkaitan dengan manipulasi pengelolaan aset negara dan daerah.

Lembaga anti rasuah itu, menekankan partisipasi dan kerjasama Pemda dalam pengelolaan BMD, secara optimal sehingga memberikan efek positif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan KPK, yang dikutip dari Instagram resmi mereka, mencatat bahwa melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi pada 2024, mengklaim selamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp 58,1 triliun.

Angka tersebut dari hasil koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait melakukan penerbitakn dan sertifikasi aset penertiban perpajakan hingga optimalisi penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rinciannya :

1. Sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) Rp 19 Triliun

2. Penertiban BMD Berupa Tanah 1,8 Triliun

3. Penagihan Tunggakan Pajak 14,8 Triliun

4. Penertiban BMD (Kendaraan Dinas) 228 Miliar

5. Penertiban PSU 22 Triliun

masalah bmd jadi sorotan kpk                            radarutara.bacakoran.co - sengkarut penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah atau aset daerah, tak dibantah oleh data komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
di tengah modernisasi manajemen tata kelola aset pemerintah pusat hingga daerah, menyikapi paceklik fiskal dan corak masalah jamak di lingkungan pemda yakni ketergantungan oleh transfer pusat, barang milik daerah atau bmd dapat menjadi stimulan "baru" mencari pundi asli daerah. 
keterangan resminya, kpk menargetkan secara optimal untuk dapat menutup celah korupsi, terutama yang berkaitan dengan manipulasi pengelolaan aset negara dan daerah. 
lembaga anti rasuah itu, menekankan partisipasi dan kerjasama pemda dalam pengelolaan bmd, secara optimal sehingga memberikan efek positif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
baca juga:gandeng bpkp inspektorat bengkulu utara gelar bimtek audit bmd
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah 
laporan kpk, yang dikutip dari instagram resmi mereka, mencatat bahwa melalui kedeputian bidang koordinasi dan supervisi pada 2024, mengklaim selamatkan potensi kerugian negara hingga mencapai rp 58,1 triliun.
angka tersebut dari hasil koordinasi dengan pemda dan instansi terkait melakukan penerbitakn dan sertifikasi aset penertiban perpajakan hingga optimalisi penertiban prasarana, sarana dan utilitas umum (psu).
rinciannya :
1. sertifikasi barang milik daerah (bmd) rp 19 triliun
2. penertiban bmd berupa tanah 1,8 triliun
3. penagihan tunggakan pajak 14,8 triliun
4. penertiban bmd (kendaraan dinas) 228 miliar 
5. penertiban psu 22 triliun
sumber :kpk
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
studi kasus di daerah 
dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, pemerintah kabupaten bengkulu utara melalui badan keuangan dan aset daerah (bkad) mengambil langkah strategis. 
lewat koordinasi dan pelatihan, pemerintah daerah berfokus pada optimalisasi tata kelola aset daerah (optakada) sebagai sumber pendapatan baru. 
kepala bkad bengkulu utara, masrup, menjelaskan, bahwa optimalisasi bmd tidak hanya bertujuan untuk penertiban administrasi semata. 
"karenanya, dalam rakor dan pelatihan ini kita berharap peserta kian mendapatkan peningkatan kapasitas, sehingga tak hanya mampu di sektor penatausahaan, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang apa saja fungsi aset atau bmd yang lebih luas, sesuai regulasi," kata agus haryanto, saat membuka rakor di aula bkad di bilangan sekretariat daerah, selasa,19 agustus 2025. 
baca juga:gandeng bpkp inspektorat bengkulu utara gelar bimtek audit bmd
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah
transformasi bmd menjadi sumber pendapatan daerah
kepala bkad bengkulu utara, masrup, menjelaskan, bahwa optimalisasi bmd tidak hanya bertujuan untuk penertiban administrasi semata. lewat koordinasi dan pelatihan, pemerintah daerah berfokus pada optimalisasi tata kelola aset daerah (optakada) sebagai sumber pendapatan baru. 
tetapi, lanjutnya lagi, juga memiliki implikasi luas pada potensi fiskal asli daerah. menurutnya, dengan apbd 2025 senilai rp 1,4 triliun dengan 84% masih ditopang oleh transfer pusat, tantangan utama adalah menemukan cara untuk terus mengurangi ketergantungan tersebut, salah satunya lewat memaksimalkan peranan aset.
"melalui manajemen aset yang profesional, kita bisa memaksimalkan peranan dan fungsi aset untuk memberikan nilai tambah yang bermuara pada pendapatan daerah," ujarnya.
menurut permendagri nomor 7 tahun 2024 dan pmk nomor 115/pmk.06/2020, terdapat beberapa bentuk pemanfaatan aset atau bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang dapat dilakukan.
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
skema-skema tersebut meliputi:
sewa
pinjam pakai
kerjasama pemanfaatan aset daerah (ksp)
bangun guna serah (bgs)
bangun serah guna (bsg)
pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur
pemanfaatan untuk pelayanan publik
kerjasama pemerintah dengan badan usaha (kpbu)
baca juga:gandeng bpkp inspektorat bengkulu utara gelar bimtek audit bmd
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah
pengelola barang diharapkan memahami regulasi ini secara mendalam, agar dapat mengidentifikasi aset-aset potensial, seperti gedung atau tanah, untuk dikembangkan menjadi sumber investasi daerah dan etalase bisnis resmi yang dapat menjadi jujugan informasi terukur calon investor.
di sektor pengawasan, upaya peningkatan kapabilitas aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), inspektorat kabupaten bengkulu utara menggandeng badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu menggelar bimtek pengawasan bmd.  
bimtek yang dilaksanakan pada rabu, 10 september 2025, juga menghadirkan plt kepala perwakilan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu, sugimulyo,se,ak,ca,crmp,crgp,cgra
alur pengelolaan bmd itu, kata sugimulyo mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, penghapusan, pemusnahan hingga pemindahtanganan. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
"ini mesti dipahami secara baik dan maksimal, sehingga pengawasan bmd akan lebih maksimal oleh apip," pesan sugimulyo. 
bpkp yang turut menjadi lembaga dalam komposan percepatan program prioritas nasional, sebagaimana ditegaskan presiden prabowo dalam rapat terbatas pada dasarian pertama september 2025 di istana negara itu, turut ditegaskan sugimulyo, tentang langkah serupa yang juga mesti dilaksanakan di daerah sebagai kelindan sistem. 
"apip memiliki tanggungjawab dalam suksesi program prioritas nasional," wejangnya mengingatkan. 
inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban, se, m.si, cgcae, cfra, mengatakan bimtek audit barang milik daerah (bmd) bagi aparat pengawas intern pemerintah (apip) ini guna memaksimalkan peranan fungsi apip dalam memaksimalkan tata kelola pengawasan yang menjadi salah satu obyek pemeriksaan tahunan.  kuliner khas bengkulu
"untuk itu, kami dari inspektorat ingin memaksimalkan peranan apip di sektor audit barang milik daerah ini," ujarnya. 
baca juga:gandeng bpkp inspektorat bengkulu utara gelar bimtek audit bmd
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah
karenanya, peserta bimtek diharapkan tidak hanya benar-benar mengikuti secara seksama paparan pemateri dari bpkp, tapi juga menjadi stimulan kapasitas agar nantinya berimbas dengan kualitas pelaksanaan tugas. 
"dengan pelaksanaan audit bmd secara maksimal, menjadi bagian mitigasi bagi daerah dalam memetakan potensi yang dimiliki," harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan