Di Tengah Tekanan Efisiensi, Perampingan OPD Dinilai Tepat

RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinilai sebuah langkah tepat di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si. Menurut Zainal, bukan hanya tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat saja, teapi juga dapat menciptakan birokrasi yang efektif.

"Apalagi wacana perampingan OPD di lingkugan Pemprov Bengkulu tersebut, orientasinya juga pada upaya peningkatan pelayanan," ungkap Zainal.

Zainal menjelaskan, langkah merestrukturisasi OPD merupakan sebuah keharusan, untuk menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan yang ada saat ini.

BACA JUGA:Evaluasi Kelembagaan, Pemprov Bengkulu Isyaratkan Perampingan OPD

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran 2026, DPRD Dorong Pemda Sisir Ceruk PAD

"Kita meyakini wacana itu memberikan dampak positif, terutama dari sisi kebijakan yang bersifat multidimensional. Karena tidak hanya menyangkut efisiensi fiskal, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik," jelas Zainal.

Dilanjutkan Zainal, yang paling terasa dengan perampingan OPD, yakni pengurangan belanja pegawai, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan operasional. 

"Selain itu, dengan struktur yang lebih sederhana justru dapat melahirkan birokrasi yang lebih responsif dan efektif. Makanya kita menilai, wacana perampingan atau memerger OPD salah satu langkah yang tepat untuk dilakukan," kata Zainal.

Zainal menambahkan, setidaknya terdapat beberapa dampak positif yang tercipta dari wacana itu ketika dilaksanakan. Pertama, mengurangi beban anggaran seperti untuk tunjangan dan biaya operasional kantor.

BACA JUGA:Evaluasi Kelembagaan, Pemprov Bengkulu Isyaratkan Perampingan OPD

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran 2026, DPRD Dorong Pemda Sisir Ceruk PAD

"Sehingga pengurangan beban tersebut, anggarannya dapat dihemat dan dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," tambah Zainal.

Kemudian, sambung Zainal, peningkatan pelayanan publik, karena struktur birokrasi menjadi lebih ringkas dan ramping dapat mempermudah dan memperpendek alur proses pengambilan keputusan serta koordinasi.