Dampak Putusan MK, Parpol di Atas Awan, Sengit Kopetisi Unsur Pimpinan Dewan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 02 Jul 2025 - 21:23

Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Dr Sugeng Suharto-ANTARA FOTO-

dampak putusan mk, parpol di atas awan, sengit kopetisi unsur pimpinan dewan                             radarutara.bacakoran.co - dampak putusan mahkamah konsitusi atau mk nomor 135/puu/xxii/2024, direspon beragam. 
tidak hanya berimbas ke soal anggaran. konon, skema penyelenggaraan pemilu bakal didanai multak dari apbn. 
kompetisi perebutan unsur pimpinan dprd juga akan terjadi. 
pasalnya, mk menenggat pemerintah menggelar kontestasi pemilu lokal, paling cepat 2 tahun 
dan paling lama 2 tahun 6 bulan sejak anggota dpr dan dpd terpilih serta presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
baca juga:jabatan anggota dewan bisa nambah hingga 2 tahun, banyak asn berpeluang jadi kepala daerah 
baca juga:merasa dianaktirikan, pernyataan anggota dewan mukomuko bikin ketar ketir pemprov bengkulu
itu artinya, seorang anggota dprd di indonesia, masa jabatannya bertambah 2 tahun. 
mestinya periodisasinya 2025-2029. menjadi 2025-2031. diperkirakan, ruang penambahan waktu 2 tahun, akan berimbas dengan kebijakan internal partai politik.
khususnya dalam menunjuk atau memperpanjang penugasan kader yang tengah duduk di unsur pimpinan. 
pengamat politik di bengkulu, sugeng suharto, memperkirakan, beleid final mengikat dari mk, akan memberikan pengaruh pada kebijakan internal partai. 
"karena partai nantinya segera fokus pada pemilu nasional dan fase ini memerlukan mesin partai yang harus bergerak maksimal," ujarnya. 
baca juga:jabatan anggota dewan bisa nambah hingga 2 tahun, banyak asn berpeluang jadi kepala daerah
baca juga:merasa dianaktirikan, pernyataan anggota dewan mukomuko bikin ketar ketir pemprov bengkulu
dengan keberadaan kader aktif yang sudah duduk dan memiliki "tiket pasti" melanggeng setidaknya 2 tahun, tanpa harus bertarung di pilleg, secara moral parpol telah memiliki kombatan yang lebih jelas. 
"maka suksesi target partai, sudah otomatis wajib didukung kader. dengan cost politik yang tidak murah, anggota dprd secara moril tinggal fokus pada suksesi parpol di pemilu," terangnya. 
fenomena goyangan paw makin kencang
menjadi anggota dprd selama 2 tahun, tanpa harus "perang", diperkirakan sugeng akan memantik potensi angin politik pergantian antar waktu (paw) yang merupakan skema legal, meski sarat politis.
sugeng menekankan, pentingnya menjaga marwah diri dan institusi parpol pengusung, dengan tidak melakukan tindakan tercela, menjadi tuntutan yang lebih serius. 
baca juga:jabatan anggota dewan bisa nambah hingga 2 tahun, banyak asn berpeluang jadi kepala daerah
baca juga:merasa dianaktirikan, pernyataan anggota dewan mukomuko bikin ketar ketir pemprov bengkulu
"karena tidak tertutup kemungkinan, mereka yang berada di posisi kedua perolehan suara, akan menggunakan haknya, ketika didapatkan seorang legislator yang melakukan pelanggaran yang bisa dipandang parpol layak di paw. dan ini konstitusional," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 03 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan