Masyarakat Enggano Soroti Implementasi Inpres Prabowo Subianto

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 30 Jun 2025 - 22:05

Diskusi publik Masyarakat Adat Enggano dalam pusaran krisis yang digelar AMAN Wilayah Bengkulu-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

masyarakat enggano soroti implementasi inpres prabowo subianto                            bengkulu, radarutara.bacakoran.co - implementasi intruksi presiden (inpres) no 12 tahun 2025 tentang penanganan darurat pulau enggano, yang ditandatangani presiden republik indonesia (ri) prabowo subianto pada 24 juni 2025 lalu menjadi sorotan masyarakat enggano kabupaten bengkulu utara.
ini terungkap dalam diskusi publik bertemakan masyarakat enggano dalam pusaran krisis yang digelar aliansi masyarakat adat nusantara (aman) wilayah bengkulu, minggu 29 juni 2025 malam.
paabuki enggano, milson kaitora mempertanyakan efektivitas dari inpres tersebut, terutama dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat pulau enggano sampai dengan saat ini.
"sudah lima hari inpres itu diterbitkan, tapi belum menunjukkan dampak signifikan. jadi kami masih menunggu langkah konkritnya," ungkap mislon yang mengikuti diskusi publik secara virtual,
terutama, lanjut milson, dalam upaya memulihkan transportasi laut untuk kelancaran distribusi hasil, yang merupakan kunci penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat enggano.
"jangan biarkan inpres jadi sekadar dokumen saja. karena kami masyarakat enggano, butuh solusi khususnya terkait persoalan kelumpuhan transportasi laut yang memberikan dampak negatif terhadap pergerakan roda perekonomian," ujar milson.
baca juga:4.000 jiwa masyarakat pulau enggano tarik perhatian publik
baca juga:dalam 2 bulan, pendapatan warga enggano hanya rp 700 ribu
disisi lain, milson juga menyesalkan munculnya narasi berbagai informasi, yang justru menggambarkan jika kondisi enggano sudah membaik. 
"karena narasi itu berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya. kalau mau tahu, silakan turun langsung ke enggano. sehingga bisa melihat sendiri apakah kondisi masyarakat enggano dalam keadaan baik-baik saja," sesal milson.
seperti, sambung milson, terkait pernyataan pemerintah jika stok bahan bakar minyak (bbm) di enggano masih dalam kondisi aman, tapi masyarakat di enggano malah merasakan yang sebaliknya.
"kalau memang bbm aman, kenapa listrik masih dibatasi," kata milson yang dalam kesempatan itu juga memohon maaf lantaran tidak bisa mengikuti diskusi publik hingga selesai karena tepat pukul 22.00 wib, jadwal listrik dimatikan.
sementara itu, kepala desa ka'ana, alamuddin menyatakan kesiapannya untuk memandu siapapun, yang berniat ingin melihat langsung kondisi sebenarnya di pulau enggano.
"kalau pangan, terus terang saja kami di sini tidak kelaparan. yang lebih dibutuhkan masyarakat yakni kapal untuk mengangkut hasil bumi. karena hasil bumi inilah yang menggerakan ekonomi masyarakat enggano," tegas alamuddin.
baca juga:pemerintah dinilai perlu naikan status enggano jadi darurat
baca juga:masyarakat enggano tak bisa menunggu, rieke: segera cari solusi
dibagian lain, aktivis ruang perempuan, puji hendri menyebutkan, krisis ekonomi yang terjadi di pulau enggano, memberikan dampak besar bagi perempuan-perempuan enggano.
"dimana kalangan perempuan yang memanajamen keuangan di ruah tangga, secara langsung terbeban psikologis akibat krisis ekonomi yang melanda. walaupun tekanan psikologis itu tidak bisa dilihat secara langsung," terang puji.
perwakilan azam community, m. prihatno mengaku, sebelum tiba di lokasi diskusi publik, ia sempat singgah dan mendengar beberapa pihak mengatakan untuk apa diskusi karena inpres sudah ada.
"ini secara langsung juga membuktikan euforia yang berlebihan pasca diterbitkannya inpres tersebut," beber pria yang akrab disapa atno ini.
faktanya, inpres tersebut belum terlihat implementasinya. mengingat sampai dengan saat ini persoalan yang dihadapi masyarakat enggano belum juga teratasi.
"walaupun dalam inpres tersebut, setidaknya menugaskan sekitar 21 lembaga untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat enggano. maka dari itu, pasca penertiban inpres ini wajib kita kawal," ujar atno.
selain itu, atno juga menyoroti, ketidakjelasan lembaga atau pihak mana, yang mengkoordinir pelaksanaan atau implementasi dari inpres tersebut.
baca juga:kemiskinan menghantui, masyarakat enggano dalam keputusasaan
baca juga:ekonomi masyarakat enggano terpuruk, pemerintah diminta berikan solusi
"apa mungkin pemerintah daerah (pemda) provinsi bengkulu. karena dalam inpres itu gubernur bengkulu diamanakan untuk membentuk tim koordinasi penanganan keadaan tertentu pulau enggano. hanya saja tim yang dimaksud belum terdengar sudah dibentuk atau belum," sindir atno.
akademisi universitas bengkulu (unib), dr. arie elcaputra menilai, disamping keberadaan inpres, tidak kalah pentingnya yakni rancangan detail yang memuat rencana jelas dalam penanganan krisis enggano.
"idealnya semakin banyak lembaga yang terlibat, penanganan krisis enggano harusnya semakin ringan. tapi karena rencana detail itu kemungkinan belum ada, akhirnya seperti berjalan tanpa peta," papar arie.
perwakilan aji bengkulu, harry siswoyo menyebutkan, munculnya berbagai framing yang berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya di pulau enggano, salah satu penyebabnya karena minimnya jurnalis yang turun langsung ke enggano.
"disamping itu, selain krisis ekonomi, masyarakat enggano juga mengalami krisis informasi," sampai harry.
dibagian lain, ketua aman wilayah bengkulu, fahmi arisandi turut mempertanyakan langkah konkret pemda, dalam menindaklanjuti inpres tersebut.
baca juga:beras cadangan tuntas disalurkan, telur di enggano melambung
baca juga:bulan depan, cetak sawah enggano dimulai 
"maka dari itu kita menilai tetap dibutuhkan pengawalan dari masyarakat sipil, terutama berkaitan dengan implementai inpres. agar nantinya krisis ekonomi di enggano, tika semakin dalam," singkat fahmi. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 01 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan