Juni Habis, Realisasi APBD Semester I 2025 Belum Dilaporkan ke DPRD

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kewajiban Pemerintah Daerah memberikan laporan atas hasil realisasi APBD semester I tahun 2025, berdasarkan SE Mendagri No 900.1.1/640/SJ seharusnya dilakukan pada akhir bulan Juni 2025.

Karena, penjelasan dalam SE tersebut menegaskan bahwa realisasi semester pertama APBD itu menjadi dasar untuk merumuskan APBD-Perubahan.

Di Kabupaten Bengkulu Utara, hingga 30 Juni 2025 ini, agaknya belum ada tanda-tanda pelaporan realisasi APBD 2025 semester I itu disampaikan dari Pemerintah Daerah ke pihak DPRD.

Hal itu tak ditampik oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Yos Sudarso, saat dibincangi radarutara.bacakoran.co, pada hari Senin, 30 Juni 2025, sore.

"Belum ada,"singkatnya.

BACA JUGA:SILPA APBD TA 2024 Diprioritaskan untuk Bantu Rakyat

BACA JUGA:Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Pemda Geser-Geser APBD

Asisten III, Setdakab Bengkulu Utara, Dr. Agus Hariyanto, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa yang bertugas menyusun pelaporan ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), maka ia meminta agar untuk menanyakan langsung kepada pihak BKAD.

"Yang nyusun pelaporan ada di BKAD, tolong tanya langsung ke BKAD ya,"ucapnya memberikan arahan.

Kemudian, saat ditanya kepada Kepala BKAD, Masrup, S.St.Pi., MM., mengungkapkan penyampaian laporan realisasi APBD 2025 semester pertama dilakukan menyesuaikan dengan regulasi.

"Menyesuaikan dengan regulasi saja,"singkatnya.

BACA JUGA:Mendagri : Persetujuan Bersama APBD Perubahan 2025 Minggu Pertama Juli

BACA JUGA:Kanwil DJPb Jawa Barat: Realisasi Belanja APBD 14,56 Triliun, Kelompok Ini Sedot Paling Dominan

Kembali membaca SE Mendagri No 900.1.1/640/SJ, setelah penyampaian realisasi APBD semester I 2025 itu tuntas, Gubernur/Bupati/Wali Kota harus segera mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli 2025.