Musim Pancaroba, Desak Anggaran untuk Tangani Longsor di Lubuk Mindai

RADAR UTARA - Kekhawatiran membayangi masyarakat dan pemerintah Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun. Dipastikan, bencana alam berupa tanah longsor yang sempat mengikis tanah di areal perkantoran desa dan badan jalan poros di Desa Lubuk Mindai itu. Akan semakin meluas pada saat pergantian musim kemarau ke musim penghujan atau Pancaroba tiba. 

Pasalnya, sejak bencana tanah longsor itu, terjadi dan sudah dilaporkan ke Pemkab Bengkulu Utara melalui BPBD Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada perhatian serius yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak tanah longsor yang terjadi di wilayah Desa Lubuk Mindai itu. 

Dipastikan, sampai hari ini area tebing yang sempat longsor dan merusak fasilitas bangunan milik desa dan hampir mengikis badan jalan poros milik kabupaten itu belum tertangani. 

"Sampai sekarang belum ada tindaklanjut. Kalau usulan dan laporan sudah kami sampaikan ke BPD Bengkulu Utara. Dan kami sangat berharap, usulan yang pernah kami sampaikan itu bisa diakomodir. Karena kita khawatir, apa bila kondisi ini terus dibiarkan. Maka pada saat musim Pancaroba tiba, dampak dari tanah longsor yang terjadi sebelumnya akan meluas dan bisa mengikis badan jalan poros di desa kami ini," ujar Plt Kades Lubuk Mindai, Der Wahidin.

BACA JUGA:Hujan Mulai Turun, Warga Diminta Bersihkan Saluran Air dan Waspada

Dikatakan Der Wahidin, pihaknya memaklumi, bila di APBD perubahan TA 2023 ini Pemkab Bengkulu Utara belum dapat mengakomodir penanganan tanah longsor yang terjadi di desanya tersebut. Tapi Der Wahidin, sangat berharap, pada APBD murni 2024 nantinya kerusakan fasilitas umum yang terjadi di desanya akibat bencana alam, itu bisa diperhatikan atau diberikan alokasi anggaran khusus. 

"Harapan kami satu-satunya di APBD murni 2024 nanti. Minimal Pemkab bisa membantu pembuatan pelapis tebing di areal yang terdampak longsor kemarin. Karena sejak areal tersebut longsor, bukan hanya bangunan kantor desa yang terancam. Badan jalan milik pemerintah kabupaten yang ada di desa kami ini juga ikut terancam," demikian Der Wahidin.  (sig)