Pelabuhan, Pelindo dan KSOP Simpul Penting Perekonomian

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Kamis , 24 Apr 2025 - 20:42

Pintu masuk Pelabuhan Pulau Baai-Radar Utara/Doni Aftarizal-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Indonesia merupakan wilayah kepulauan, antar pulau besar maupun kecil terpisahkan dengan area perairan.

Moda transportasi laut, sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini masih menjadi andalan utama pengangkutan barang maupun orang untuk berpindah tempat antar pulau bahkan antar negara.

Bicara soal moda transportasi laut, tidak bisa lepas dari Pelabuhan. Secara spesifik, Apa fungsi pelabuhan?,

Ya, fungsi utama pelabuhan yaitu sebagai tempat kapal berlabuh, lokasi bongkar muat barang dan penumpang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Selain itu, pelabuhan adalah simpul utama jaringan transportasi yang paling efisien sebagai gerbang keluar-masuk kegiatan pekerkonomian di wilayah suatu negara, dan antar negara.

Lantas, Pelabuhan dikelola oleh siapa?, diketahui Saat ini ada 4 leading pengelola pelabuhan di Indonesia.

Pertama, Pemerintah melalui UPT, khusus pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan langsung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Maka disimpulkan, di pelabuhan ini UPT bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan seluruh aktivitas di pelabuhan termasuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kedua, BUMN Pelindo, pelabuhan umum yang diusahakan secara komersial di kelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Pelindo, fungsinya sedikit lebih luas, meliputi; menyediakan dan atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan, jasa pemanduan, dermaga, fasilitas bongkar muat dan terminal untuk moda transportasi laut.

pelabuhan, pelindo dan ksop simpul penting perekonomian                            radarutara.bacakoran.co - indonesia merupakan wilayah kepulauan, antar pulau besar maupun kecil terpisahkan dengan area perairan.
moda transportasi laut, sejak zaman pemerintahan hindia belanda hingga saat ini masih menjadi andalan utama pengangkutan barang maupun orang untuk berpindah tempat antar pulau bahkan antar negara.
bicara soal moda transportasi laut, tidak bisa lepas dari pelabuhan. secara spesifik, apa fungsi pelabuhan?, 
ya, fungsi utama pelabuhan yaitu sebagai tempat kapal berlabuh, lokasi bongkar muat barang dan penumpang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.
baca juga:akhir mei, pelabuhan pulau baai ditargetkan normal
baca juga:revitalisasi pelabuhan pulau baai untuk dongkrak konektivitas 
selain itu, pelabuhan adalah simpul utama jaringan transportasi yang paling efisien sebagai gerbang keluar-masuk kegiatan pekerkonomian di wilayah suatu negara, dan antar negara.
lantas, pelabuhan dikelola oleh siapa?, diketahui saat ini ada 4 leading pengelola pelabuhan di indonesia.
pertama, pemerintah melalui upt, khusus pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dikelola oleh unit pelaksana teknis (upt) di bawah naungan langsung direktorat jenderal perhubungan laut.
maka disimpulkan, di pelabuhan ini upt bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengendalian dan pengawasan seluruh aktivitas di pelabuhan termasuk memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.
baca juga:masa depan bengkulu, sultan: persoalan pelabuhan pulau baai harus segara teratasi
baca juga:kmp pulo tello kembali layari alur pelabuhan pulau baai
kedua, bumn pelindo, pelabuhan umum yang diusahakan secara komersial di kelola oleh pt pelabuhan indonesia (pelindo) milik badan usaha milik negara (bumn).
pt pelindo, fungsinya sedikit lebih luas, meliputi; menyediakan dan atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan, jasa pemanduan, dermaga, fasilitas bongkar muat dan terminal untuk moda transportasi laut.
pt pelindo bergerak di bidang apa?, tidak hanya pengelolaan pelabuhan, pt pelindo juga layanan barang, layanan kapal, penyewaan fasilitas, kerja sama mitra usaha (ksmu), subholding, pelindo jasa maritim dan pelindo energi logistik.
pelindo terbagi menjadi berapa? pt pelindo merupakan merger dari sejumlah entitas dari pelindo 1, pelindo 2, pelindo 3 dan pt pelindo 4, yang seluruhnya disatukan oleh pemerintah menjadi satu, yakni pt pelindo ii tahun 2021 lalu.
baca juga:akhir mei, pelabuhan pulau baai ditargetkan normal
baca juga:revitalisasi pelabuhan pulau baai untuk dongkrak konektivitas
berapa pelabuhan pelindo? keseluruhan 94 pelabuhan yang terletak di 34 provinsi, indonesia. dari sabang sampai merauke.
pt pelindo, 2 membawahi pelabuhan yang ada di wilayah sumatera dan jawa bagian barat dan sebagian dari pulau kalimantan.
jumlahnya ada 10 pelabuhan, yang berada di sumatera barat, jambi, sumatera selatan, bengkulu, lampung, bangka belitung, banten, dki jakarta, jawa barat dan kalimantan barat.
sementara itu, pt pelindo 3 mengelola pelabuhan tanjung perak surabaya, tanjung emas semarang, tanjung wangi di banyuwangi, trisakti di banjarmasin dan benoa di bali.
baca juga:masa depan bengkulu, sultan: persoalan pelabuhan pulau baai harus segara teratasi
baca juga:kmp pulo tello kembali layari alur pelabuhan pulau baai
selain itu, juga mengelola beberapa pelabuhan kecil di jawa tengah, kalimantan tengah, ntb, dan ntt.
sementara itu, untuk pt pelindo 4 mengelola pelabuhan di wilayah di kalimantan timur, kalimantan utara, sulawesi selatan, sulawesi tengah, sulawesi tenggara, gorontalo, sulawesi utara, maluku, maluku utara, papua dan papua barat.
selain itu, juga mengelola pelabuhan tenau kupang, pelabuhan kotabaru, tanjung perak, pelabuhan lhokseumawe dan malahayati.
ketiga, swasta, pelabuhan umum yang diusahakan secara komersial juga boleh dikelola oleh perusahaan swasta setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
baca juga:akhir mei, pelabuhan pulau baai ditargetkan normal
baca juga:revitalisasi pelabuhan pulau baai untuk dongkrak konektivitas
keempat, otoritas pelabuhan, selain pengelola itu, ada satu otoritas pelabuhan yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan. memiliki tugas tugas dan tanggung jawab memastikan keselamatan dan keamanan, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
otoritas pelabuhan ini juga mencakup syahbandar yang memiliki kewenangan tertinggi di pelabuhan. 
mari kita cermati, kasuistik laten kian terjadi soal pendangkalan alur pelabuhan, terus menjadi persoalan sebagian besar di pelabuhan di indonesia. menyebabkan kapal tidak bisa bersandar di pelabuhan.
contoh misal di provinsi bengkulu, pt pelindo ii, sebagai pengelola pelabuhan pulau baai kota bengkulu, terus dihadapkan dengan persoalan pendangkalan alur pelabuhan.
baca juga:masa depan bengkulu, sultan: persoalan pelabuhan pulau baai harus segara teratasi
baca juga:kmp pulo tello kembali layari alur pelabuhan pulau baai
bahkan, selama 1 bulan penuh sejak pertengahan bulan maret 2025 lalu, aktifitas pelabuhan pulau baai mengalami kemacetan.
beragam upaya dari pemerintah daerah tampaknya sedang diupayakan untuk mencari solusi atas mandegnya aktifitas pelabuhan itu.
tidak perlu ditanyakan lagi, seberapa banyak kerugian para pengusaha yang biasanya mengandalkan aktivitas pelabuhan itu saat menjalankan bisnisnya.
otoritas pelabuhan di provinsi bengkulu, dalam hal ini kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan bengkulu, termasuk ksop pulau baai, kerja-kerjanya kian dipertanyakan.
padahal jelas, tugas dan kewenangannya telah jelas, memastikan keselamatan pelayaran, pengawasan dan penegakan hukum dan koordinasi kegiatan pelabuhan termasuk upaya revitalisasi pelabuhan jika dibutuhkan.
baca juga:akhir mei, pelabuhan pulau baai ditargetkan normal
baca juga:revitalisasi pelabuhan pulau baai untuk dongkrak konektivitas
lantas, jika ada suatu persoalan terjadi di wilayah pelabuhan dan atau wilayah pelayaran, siapa yang bakal bertanggung jawab?
agaknya, bukan hanya pelindo saja yang seharusnya mendapat sorotan publik, seakan tidak pecus mengurusi soal pelabuhan dan lainnya.
padahal ada ksop, yang juga harus mendapatkan cermatan publik atas mandeknya aktivitas pelabuhan. jika pun dipaksakan, kemudian terjadi kecelakaan laut, akan ksop akan mau bertanggung jawab?
sementara itu, di kabupaten bengkulu utara, khususnya di pulau terluar enggano, terdapat satu pelabuhan milik pemerintah. 
karena dalam skala kecil, kabarnya, pelabuhan itu dikelola langsung oleh pemerintah pusat, melalui upt kementerian perhubungan.
baca juga:masa depan bengkulu, sultan: persoalan pelabuhan pulau baai harus segara teratasi
baca juga:kmp pulo tello kembali layari alur pelabuhan pulau baai
hanya saja, informasi terhimpun lainnya, pengelolaan operasional dan pemeliharaan pelabuhan acapkali didelegasikan ke pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 25 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan