Ketua DPRD Soroti Masalah Investasi Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 26 Mar 2025 - 20:15

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, SIP-Radar Utara / Wahyudi Ndut-

Anatomi APBD 2025 Secara Nasional

Lansiran warta RU berjudul "Ekonomi Lesu, Serapan APBD Nasional Tahun 2025 Baru Segini" diketahui serapannya baru di capaian 5,22% atau senilai Rp72.453,08 miliar dari total asumsi belanja APBD nasional Rp 1.387.181,77 miliar sebagaimana dijabarkan www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd.

Kondisi APBD nasional saat ini, sudah masuk pasca efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo lewat Inpres 1/2025, ditindaklanjuti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani via Kmk 29 tahun 2025 hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian via SE Mendagri Nomor 900/833/SJ.

Mencermati Data PENDAPATAN Asli Daerah Per Provinsi, termasuk di dalamnya terdapat APBD Kabupaten dan APBD kota seluruh Indonesia, diketahui Pendapatan Daerah tahun 2025 ini, memiliki angka asumtif sebesar Rp 1.340.591,30 miliar, dengan realisasi sampai dengan 24 Maret 2025 Pukul 11.06, di angka Rp 115.001,10 miliar atau 8,58%.

Dikomparasikan dengan warta sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran APBD secara nasional yang super kecil : 5,23% atau senilai Rp72.453,08 miliar atau Rp72 ribu triliun dari total belanja APBD nasional yang direncanakan sebesar Rp 1.385.619,14 miliar atau Rp 1.385,6 juta triliun.

Total PAD secara nasional di angka 401.565,93 miliar atau Rp 401,5 ribu triliun dengan realisasi per 19 Maret 2025, angkanya Rp 32.470,35 miliar atau 8,09%. Pajak Daerah di angka Rp 291.388,56 miliar. Sedangkan Retribusi Daerah di angka Rp61.379,98 miliar. (bep)

ketua dprd soroti masalah investasi daerah                            radarutara.bacakoran.co - masalah investasi di daerah, salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya mitigasi yang mestinya dilakukan opd teknis di daerah, menyebabkan perlambatan pembangunan hingga menyebabkan investor baru masuk dan menggelontorkan modalnya. 
hal ini diutarakan ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip, yang menilai salah satu persoalan di daerah adalah minimnya mitigasi sektor regulasi. 
apa yang menjadi permasalahan dalam pengembangan investasi dalam negeri indonesia?, terus parmin, diantaranya disebab pengaruh regulasi hingga krisis pekerja terampil, ditambah dengan pembaruan atas dinamika regulasi dan kemampuan kognitif dalam mencermati dinamika global, yang perlu ditingkatkan. 
sebuah jurnal penelitian yang dirilis jurnal intelek dan cendekiawan nusantara, mengungkap, apa yang menjadi permasalahan dalam pengembangan investasi dalam negeri indonesia meliputi perpajakan negatif, insentif non pajak lainnya, peraturan yang rumit, hambatan pembebasan lahan hingga infrastruktur publik yang buruk, salah satunya jalan.
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah 
baca juga:basis investasi di bengkulu ini klaim tak ada tambahan phk 
"opd teknis, meski terus melakukan update kebijakan pusat sampai dengan mitigasi lainnya yang mencermati dinamika nasional, regional hingga global," ujar parmin, ketika dibincangi masalah investasi oleh radar utara baca koran, rabu, 26 maret 2025. 
dia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal yang dapat ditilik lewat www.djpk.kemenkeu.go.id, secara makro nasional mampu menampakkan bagaimana anatomi data pendapatan asli daerah per provinsi. 
ketidakpastian global yang memicu dinamika regulasi di level pusat sebagai langkah adaptif, diminta parmin daerah harus mampu mencermati apa saja masalah investasi. 
tak hanya itu saja, parmin juga menyerukan agar dilakukan pemanfaatan barang milik negara atau bmd yang merujuk pada regulasi yang berlaku. apa saja bentuk pemanfaatan aset? 
baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar global
baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan ekonomi kreatif di indonesia
kata parmin, bisa diketahui dengan membaca beberapa literatur seperti pp nomor 6/2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. 
ada juga peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga. 
beleid menjelaskan bentuk-bentuk pemanfaatan aset dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (ksp), bangun guna serah (bgs), pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur; pemanfaatan untuk pelayanan publik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu). 
penegasan lainnya dalam peraturan menteri keuangan atau pmk nomor : 115/pmk.06/2020. sesuai penjelasannya itu, beleid ini menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara (bmn). 
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah
baca juga:basis investasi di bengkulu ini klaim tak ada tambahan phk
lewat beleid tersebut, pemda dapat kian memaksimalkan pad lewat pemanfaatan aset-aset baik yang berupa gedung, tanah dan lainnya bahkan kendaraan yang bisa menjadi komponen etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. 
sekadar menginformasikan, lewat permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya.
"kami mencermati adanya regulasi daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan aturan turunan sebagai dasar operasional. ini akan mendukung kebutuhan cepat tanggap atau responsif, berkepastian hukum terhadap calon investor," ungkapnya.
perda kabupaten bengkulu utara nomor 6/2016 tentang pengelolaan bmd, nyaris menjadi regulasi yang dapat menjawab kebutuhan investasi di daerah. hanya saja, aturan turunannya, disinyalir masih belum diterbitkan oleh regulator.
 baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar global
baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan ekonomi kreatif di indonesia
dijelaskan di pasal 42, perda tersebut :
"ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemanfataan barang milik daerah dengan cara sewa diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
selanjutnya pasal 70, berbunyi : 
"ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik daerah diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan"
"penguatan dasar operasional inilah menjadi rujukan terukur bagi calon investor. ini sangat mendukung fakta keterbatasan fiskal yang dialami daerah," jelasnya.
baca juga:krisis perkada bmd hambat investasi di daerah
baca juga:basis investasi di bengkulu ini klaim tak ada tambahan phk
anatomi apbd 2025 secara nasional 
lansiran warta ru berjudul "ekonomi lesu, serapan apbd nasional tahun 2025 baru segini" diketahui serapannya baru di capaian 5,22% atau senilai rp72.453,08 miliar dari total asumsi belanja apbd nasional rp 1.387.181,77 miliar sebagaimana dijabarkan www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd. 
kondisi apbd nasional saat ini, sudah masuk pasca efisiensi anggaran yang diminta presiden prabowo lewat inpres 1/2025, ditindaklanjuti menteri keuangan (menkeu) sri mulyani via kmk 29 tahun 2025 hingga menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian via se mendagri nomor 900/833/sj.
mencermati data pendapatan asli daerah per provinsi, termasuk di dalamnya terdapat apbd kabupaten dan apbd kota seluruh indonesia, diketahui pendapatan daerah tahun 2025 ini, memiliki angka asumtif sebesar rp 1.340.591,30 miliar, dengan realisasi sampai dengan 24 maret 2025 pukul 11.06, di angka rp 115.001,10 miliar atau 8,58%.
baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar global
baca juga:peran dana investasi dalam meningkatkan ekonomi kreatif di indonesia
dikomparasikan dengan warta sebelumnya, direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan, diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran apbd secara nasional yang super kecil : 5,23% atau senilai rp72.453,08 miliar atau rp72 ribu triliun dari total belanja apbd nasional yang direncanakan sebesar rp 1.385.619,14 miliar atau rp 1.385,6 juta triliun.
total pad secara nasional di angka 401.565,93 miliar atau rp 401,5 ribu triliun dengan realisasi per 19 maret 2025, angkanya rp 32.470,35 miliar atau 8,09%. pajak daerah di angka rp 291.388,56 miliar. sedangkan retribusi daerah di angka rp61.379,98 miliar. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan