Kurang Syarat, Lelang Aset Mangkrak Masih Terkendala

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Mar 2025 - 20:02

Kurang Syarat, Lelang Aset Mangkrak Masih Terkendala-Radar Utara / Benny Siswanto-

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga.

Lewat beleid tersebut, terus Sommy, Pemda bisa kian memaksimalkan PAD dengan memanfaatkan aset-aset berupa gedung, tanah dan lainnya termasuk kendaraan bahkan, untuk menjadi etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan.

Sekadar menginformasikan, lewat Permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. Tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya.

Beleid lainnya yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor : 115/PMK.06/2020, menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) meliputi : Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Pemanfaatan Untuk Penyediaan Infrastruktur; Pemanfaatan untuk Pelayanan Publik serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Ini kan dibutuhkan aturan turunan. Permasalahan lainnya, adalah belum banyak daerah yang belum memiliki perangkat regulasi berupa penerapan tarif guna aset," bebernya.

Terkait dengan lelang kendaraan dinas yang berlarut-larut, mantan dosen di Universitas Bengkulu ini menilai perlunya langkah lebih agresif lagi dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga KPKNL, untuk menyikapi sengkarut persoalan yang terjadi.

"Ketika cepat dilakukan lelang, maka otomatis akan memberikan implikasi ekonomi pada keuangan daerah. Sekaligus, memiliki peranan paralel yakni penataan aset yang lebih baik dan sebenarnya ini menjadi objek pemeriksaan BPK setiap tahunnya," pungkasnya. (**)

kurang syarat, lelang aset mangkrak masih terkendala                            radarutara.bacakoran.co - aset mangkrak, salah satunya mobil dinas masih mewarnai di lingkar pemerintahan daerah di bengkulu utara provinsi bengkulu. 
bukan hanya kentara di beberapa opd, keberadaan mobil dinas yang mengonggrok. penampakan tak beda juga terjadi di sekitaran sekretariat daerah. 
salah satunya, beberapa unit kendaraan dinas roda empat, kini kondisinya usang dan tak terawat di buritan kantor pemda bengkulu utara. 
aset mangkrak ini, terus menyorot soal tak kunjung dilakukannya lelang aset oleh pemerintah daerah. 
dikonfirmasi, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bkad), masrup, s.st.pi, m.si, menyampaikan, belum dilakukannya lelang aset, lantaran usulan dari beberapa opd, setelah diverifikasi masih belum memenuhi kriteria persyaratan lelang. 
baca juga:penilaian lelang kendaraan dinas usai lebaran idul fitri
baca juga:akhir maret, sudah lelang proyek?
"maka proses itu pun stag, harus dilengkapi dulu. 
banyaklah pokoknya syaratnya," ujar masrup, dibincang selasa, 18 maret 2025. 
tak menjelaskan gamblang perihal teknis, masrup menyampaikan, ketika persyaratan kelengkapan dokumen wajib belum terpenuhi, maka usulan pengajuan lelang dari daerah ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) provinsi bengkulu. 
"nah, kini ada yang sudah lengkap dan akan segera dilelang adalah kios pedagang sementara. 
mungkin prosesnya, habis lebaran. karena menunggu penggunaan aset pasar yang telah rampung. 
baca juga:bupati baru diminta sulap aset terminal putri hijau jadi produktif, daripada jadi sarang hantu!
baca juga:pengembalian aset eks motor dinas kades dari dpmd ke desa, tunggu petunjuk
kalau untuk kendaraan dinas, lelang belum bisa dilakukan karena syarat belum lengkap," ujarnya. 
pengamat pemerintahan, dr elektison somy, menilai keberadaan aset mangkrak menjadi salah satu patron yang kerap terjadi di  sekitaran kantor pemerintahan. hampir di semua daerah. 
menurut dia, permasalahan aset ini membutuhkan sense of crisis pemangku kepentingan. 
dari sisi regulasi, mendasari peraturan pemerintah atau pp nomor 6/2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, menempatkan menteri keuangan selaku penguasa barang dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara (bun). 
alur administratif ini, terus dia, akan berkelindan sedianya sampai dengan daerah yang sebenarnya menjadi persoalan lawas, nyaris sulit tuntas. 
baca juga:penilaian lelang kendaraan dinas usai lebaran idul fitri
baca juga:akhir maret, sudah lelang proyek?
"salah satu persoalannya adalah dokumen kendaraan, misalnya untuk aset berbentuk kendaraan yang tercecer. 
belum lagi, penguasaan aset secara tidak sah oleh mantan pejabat juga dapat terjadi," ungkap elektison, mencermati. 
mantan akademisi yang kini berkiprah di sektor profesional ini, pernah menyoroti keras praktik perusakan aset di kabupaten bengkulu utara pada 2014. 
saat itu, pemda bengkulu utara akan melakukan revitalisasi gedung pkk, namun akhirnya batal. 
lantaran, belum dilakukan proses penghapusan aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku, juga menjelaskan beberapa persoalan fundamental di sektor regulasi yang bisa dikatakan masih cukup abai. 
baca juga:bupati baru diminta sulap aset terminal putri hijau jadi produktif, daripada jadi sarang hantu!
baca juga:pengembalian aset eks motor dinas kades dari dpmd ke desa, tunggu petunjuk
lewat transformasi pengelolaan barang milik daerah, misalnya, kata dia, sudah cukup memberikan payung hukum yang kuat bagi pemda untuk melakukan improvisasi dalam manajemen pengelolaan aset negara yang artinya termasuk aset daerah, untuk kian menopang kebutuhan atas keterbatasan fiskal di daerah. 
dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga. 
lewat beleid tersebut, terus sommy, pemda bisa kian memaksimalkan pad dengan memanfaatkan aset-aset berupa gedung, tanah dan lainnya termasuk kendaraan bahkan, untuk menjadi etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. 
sekadar menginformasikan, lewat permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. 
baca juga:penilaian lelang kendaraan dinas usai lebaran idul fitri
baca juga:akhir maret, sudah lelang proyek?
beleid lainnya yakni peraturan menteri keuangan atau pmk nomor : 115/pmk.06/2020, menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara (bmn) meliputi : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (ksp), bangun guna serah (bgs), pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur; pemanfaatan untuk pelayanan publik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu). 
"ini kan dibutuhkan aturan turunan. permasalahan lainnya, adalah belum banyak daerah yang belum memiliki perangkat regulasi berupa penerapan tarif guna aset," bebernya. 
terkait dengan lelang kendaraan dinas yang berlarut-larut, mantan dosen di universitas bengkulu ini menilai perlunya langkah lebih agresif lagi dengan menggandeng badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) hingga kpknl, untuk menyikapi sengkarut persoalan yang terjadi. 
"ketika cepat dilakukan lelang, maka otomatis akan memberikan implikasi ekonomi pada keuangan daerah. sekaligus, memiliki peranan paralel yakni penataan aset yang lebih baik dan sebenarnya ini menjadi objek pemeriksaan bpk setiap tahunnya," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan