Hukum Adat Diberikan Pada PTPN 1 Reg. 7 Kebun Talo-Pino

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:51

Ritual adat dalam rangka memberikan hukum adat bagi PTPN VII Unit Talo-Pino-Radar Utara / Doni Aftarizal-

BENGKULU RU - PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 7 Kebun Talo-Pino Provinsi Bengkulu, diberikan sanksi hukum adat lantaran dinilai telah merampas lahan leluhur masyarakat.

Pemberian hukum adat tersebut dilakukan belasan masyarakat dari Komunitas Adat Serawai Semindang Sakti, yang diawali dengan ritual ada di di depan kantor PTPN 1 Regional 7 Perwakilan Bengkulu, Senin 17 Maret 2025.

Perwakilan Masyarakat Adat, Tahardin mengatakan, ritual khas Serawai ini merupakan tradisi leluhur mereka, yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada siapa pun yang telah melakukan kejahatan berupa mencuri atau merampas hak orang lain.

"Biasanya orang yang terkena hukuman ini diarak keliling kampung, dan kepalanya di beri tajuk atau kalung yang sengaja dibuat dari untaian benda yang telah dicuri atau dirampas pelaku," ungkap Tahardin.

Menurut Tahardin, PTPN 1 Regional 7 telah merampas tanah masyarakat, yang terjadi sudah lebih 30 tahun. Jadi sebagai simbol, pihaknya membuat kalung dari segala tanaman yang pernah ditanam sejak zaman leluhur dulu.

"Kalung tersebut kita letakkan di pagar kantor PTPN 1 Regional 7 Perwilan Bengkulu," kata Tahardin.

Tokoh Perempuan Serawai, Pia Tulaini mengatakan, praktik kejahatan yang telah dilakukan PTPN, sudah membuat masyarakat adat di Pering Baru kehilangan tanah dan kehidupan mereka.

"Kami kesulitan memenuhi pangan dan kebutuhan tanaman obat yang dahulu banyak di wilayah adat mereka. Kini semua habis berganti sawit. Jangan harap bisa cari obat-obatan di hutan lagi," beber Pia.

Bebaskan Anton dan Kayun

Dalam ritual adat tersebut, perwakilan masyarakat adat Serawai juga mendesak agar penegak hukum membebaskan seorang pelajar SMKN 3 Seluma yang bernama Anton dan kakaknya Kayun dari tuduhan telah mencuri sawit milik PTPN 1 Regional 7.

"Apa yang dicuri kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri," tegas Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Serawai, Zemi Sipantri.

hukum adat diberikan pada ptpn 1 reg. 7 kebun talo-pino                            bengkulu ru - pt. perkebunan nusantara (ptpn) 1 regional 7 kebun talo-pino provinsi bengkulu, diberikan sanksi hukum adat lantaran dinilai telah merampas lahan leluhur masyarakat.
pemberian hukum adat tersebut dilakukan belasan masyarakat dari komunitas adat serawai semindang sakti, yang diawali dengan ritual ada di di depan kantor ptpn 1 regional 7 perwakilan bengkulu, senin 17 maret 2025.
perwakilan masyarakat adat, tahardin mengatakan, ritual khas serawai ini merupakan tradisi leluhur mereka, yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada siapa pun yang telah melakukan kejahatan berupa mencuri atau merampas hak orang lain.
"biasanya orang yang terkena hukuman ini diarak keliling kampung, dan kepalanya di beri tajuk atau kalung yang sengaja dibuat dari untaian benda yang telah dicuri atau dirampas pelaku," ungkap tahardin.
baca juga:safari ramadhan ptpn i regional 7, momentum tingkatkan kualitas dan kinerja
baca juga:ptpn i regional 7 fokus manajemen tanaman karet
menurut tahardin, ptpn 1 regional 7 telah merampas tanah masyarakat, yang terjadi sudah lebih 30 tahun. jadi sebagai simbol, pihaknya membuat kalung dari segala tanaman yang pernah ditanam sejak zaman leluhur dulu.
"kalung tersebut kita letakkan di pagar kantor ptpn 1 regional 7 perwilan bengkulu," kata tahardin.
tokoh perempuan serawai, pia tulaini mengatakan, praktik kejahatan yang telah dilakukan ptpn, sudah membuat masyarakat adat di pering baru kehilangan tanah dan kehidupan mereka.
"kami kesulitan memenuhi pangan dan kebutuhan tanaman obat yang dahulu banyak di wilayah adat mereka. kini semua habis berganti sawit. jangan harap bisa cari obat-obatan di hutan lagi," beber pia.
baca juga:rapat dugaan lahan terlantar ptpn 7 ketahun masih ngambang
baca juga:dorong umkm berkembang, ptpn vii salurkan rp1,57 m di bengkulu
bebaskan anton dan kayun
dalam ritual adat tersebut, perwakilan masyarakat adat serawai juga mendesak agar penegak hukum membebaskan seorang pelajar smkn 3 seluma yang bernama anton dan kakaknya kayun dari tuduhan telah mencuri sawit milik ptpn 1 regional 7.
"apa yang dicuri kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri," tegas ketua pengurus daerah aliansi masyarakat adat nusantara (aman) tana serawai, zemi sipantri.
dilanjutkan zemi, tudingan yang telah dibuat ptpn 1 regional 7 merupakan bentuk kriminalisasi, sekaligus intimidasi agar masyarakat adat serawai yang bertahan di wilayah adatnya untuk tidak lagi menjaga tanah mereka.
"padahal sudah sejak tahun 1987 ribuan hektar tanah di seluma yang diberikan negara pada perusahan, tanpa proses persetujuan kepada masyarakat adat yang sudah jauh lebih dahulu mendiami tanah-tanah itu," sesal zemi.
baca juga:safari ramadhan ptpn i regional 7, momentum tingkatkan kualitas dan kinerja
baca juga:ptpn i regional 7 fokus manajemen tanaman karet
ditambahkan ketua pengurus harian wilayah aman bengkulu, fahmi arisandi, situasi yang terjadi di pering baru telah menjadi konflik laten yang kerap berulang. ini karena tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membantu menyelesaikannya.
"kondisi ini bukan hanya terjadi di seluma. namun bisa jadi serupa di beberapa daerah lain. ketidakpedulian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat asli akan memicu konflik berkepanjangan," papar fahmi.
lebih lanjut fahmi meminta agar penegak hukum dan para pengambil kebijakan di kabupaten seluma dan provinsi bengkulu, untuk berpegang pada ketentuan yang sudah dirumuskan utamanya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat.
"mengapa sampai ada ritual itu. ya karena itulah bentuk hukum di masyarakat adat," demikian fahmi. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan