Ini Soal THR Ada Kabar Baik Untuk ASN Pemda, Langsung Proses Soal THR

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 13 Mar 2025 - 12:38

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.St.Pi, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto -

Kepala Negara juga menerangkan, komponen pembayaran THR dan Gaji 13 ini berlaku juga bagi ASN daerah sama dengan pusat yang tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Sedangkan untuk pensiunan, nominalnya sebesar uang pensiunan bulanan.

"Untuk tunjangan kinerja atau tukin sebanyak 100 persen," tambah Prabowo yang menjadi penyampaian tambahan.

Untuk diketahui, kepastian anggaran THR dan Gaji 13 ini sudah menjadi komponen perencanaan anggaran di setiap daerah yang disusun akhir tahun menuju penghujung tahun anggaran berikutnya, saat merumuskan APBD murni.

Anggarannya berada dalam pos Belanja Pegawai. Berapa nominal anggaran belanja pegawai secara nasional tahun 2025? ditukil dari situs resmi miliki Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK), Kementerian Keuangan.

Diketahui belanja pegawai tahun ini nilainya mencapai Rp 507.893,00 milyar atau Rp 507,8 triliun dengan realisasi per tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.52 WIB sebesar Rp 43.992,90 miliar atau hampir Rp 44 triliun setara 8.66%.

Sedangkan belanja barang dan jasa yang tempat bernaung anggaran gaji honor atau non ASN, nilainya sebesar Rp 409.041,02 miliar dengan realisasi Rp 12.514,56 atau Rp 12,5 triliun setara 3.06%. (**)

ini soal thr ada kabar baik untuk asn pemda, langsung proses soal thr                             radarutara.bacakoran.co - kabar baik bagi asn yang bertugas di lingkungan pemda. kini, sudah bisa memproses penyusunan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar hukum pembayaran thr 2025 yang sudah akan mulai dibayarkan pemerintah mulai senin, 17 maret 2025. 
tak sedikit kalangan asn yang terus bertanya kapan thr tahun 2025 cair? kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara, masrup, s.st.pi, m.si, kepada ru mengatakan saat ini pemda sudah mulai memproses tahapan pembayaran thr 2025 dengan meramu dasar hukumnya. 
"dasar hukum berupa perkada, sedang diproses. khusus untuk anggaran yang bersumber dari apbd, tidak perlu menunggu peraturan menteri keuangan. sama seperti tahun lalu," ujar masrup, menjelaskan kamis, 13 maret 2025. 
alur pikir masrup yang membuat kalangan asn pemda sumringah ini, berangkat dari penjelasan pasal 20 ayat (2) peraturan pemerintah (pp) nomor 11/2025 yang menjadi dasar dari pembayaran thr dan gaji 13 tahun 2025 kepada aparatur negara. 
baca juga:instansi belum bisa proses anggaran thr 2025, masih tunggu menkeu
baca juga:anggaran thr asn dan pppk 2025 meningkat, bkad tunggu juknis pusat
diterangkan pasal tersebut, mandat tindak lanjut yang memerlukan aturan turunan dari kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang keuangan adalah bagi anggaran yang bersumber dari apbn. 
sedangkan khusus untuk anggaran thr dan gaji 13 tahun 2025 yang bersumber dari apbd, dapat langsung menindaklanjuti pp nomor 11/2025 dengan peraturan kepala daerah atau perkada.
proses administrasi yang lebih cepat untuk pembayaran thr 2025 di lingkungan pemda ini, sekaligus menjawab pertanyaan publik apakah ada gaji 13 tahun 2025? yang sebenarkan telah dilugas langsung presiden prabowo, saat menyampaikan kepastian pembayaran thr dan gaji 13 pada selasa, 11 maret 2025, jelang berbuka puasa. 
perkada yang kini tengah dirancang di daerah, termasuk di dalamnya mengatur pembayaran gaji 13 yang direncanakan akan dibayarkan pada awal juni 2025. 
baca juga:horee, thr dibayar mulai senin, 17 maret plus tukin dibayar 100 persen
baca juga:pengangkatan honorer dan pns molor, segini 'untung' pemerintah, anggaran bayar thr pegawai 2025 aman!
"saat ini kami sedang melakukan penghitungan kebutuhan anggaran fix. tapi kami pastikan, kebutuhannya telah teranggarkan," ujar masrup yang belum merespon nominal pasti kebutuhan anggaran atau pun anggaran yang telah disiapkan sejak awal perencanaan anggaran 2025. 
kembali mengulas, beberapa komponen thr dan gaji 13 adalah gaji pokok. termasuk juga, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja alias tukin. 
kepala negara juga menerangkan, komponen pembayaran thr dan gaji 13 ini berlaku juga bagi asn daerah sama dengan pusat yang tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. sedangkan untuk pensiunan, nominalnya sebesar uang pensiunan bulanan.  
"untuk tunjangan kinerja atau tukin sebanyak 100 persen," tambah prabowo yang menjadi penyampaian tambahan.
baca juga:ternyata...ada 3 perusahaan dilaporkan tak bayar thr pekerja di bengkulu
baca juga: perusahaan diingatkan bayar thr karyawan tepat waktu
untuk diketahui, kepastian anggaran thr dan gaji 13 ini sudah menjadi komponen perencanaan anggaran di setiap daerah yang disusun akhir tahun menuju penghujung tahun anggaran berikutnya, saat merumuskan apbd murni. 
anggarannya berada dalam pos belanja pegawai. berapa nominal anggaran belanja pegawai secara nasional tahun 2025? ditukil dari situs resmi miliki direktorat jenderal perimbangan keuangan daerah (djpk), kementerian keuangan. 
diketahui belanja pegawai tahun ini nilainya mencapai rp 507.893,00 milyar atau rp 507,8 triliun dengan realisasi per tanggal 13 maret 2024 pukul 11.52 wib sebesar rp 43.992,90 miliar atau hampir rp 44 triliun setara 8.66%. 
sedangkan belanja barang dan jasa yang tempat bernaung anggaran gaji honor atau non asn, nilainya sebesar rp 409.041,02 miliar dengan realisasi rp 12.514,56 atau rp 12,5 triliun setara 3.06%. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 21 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan