TA 2025, Pembangunan Infrastruktur Disiapkan Rp 500 Miliar

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyiapkan anggaran sekitar Rp 300-500 miliar pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, untuk pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota.

Ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si, Selasa 11 Maret 2025.

"Anggaran yang disiapkan tersebut, merupakan upaya untuk merealisasikan program bantu rakyat khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur," ungkap Tejo.

Menurut Tejo, dalam implementasinya nanti pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti jalan, jembatan dan lainnya guna meningkatkan kelancaran konektivitas antar wilayah di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Mengapa Dana Sosial Bisa Jadi Kunci Pembangunan Ekonomi di Indonesia

BACA JUGA:Pembangunan RSUD Benteng Dengan Konsep Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

"Program ini ditargetkan menyasar 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu," tegas Tejo.

Misal, lanjut Tejo, seperti kondisi jalan yang saat ini berada di angka sekitar 58-60 persen, dengan upaya ini nantinya kondisi jalan yang baik dapat meningkat hingga 75 persen.

"Apalagi Pak Gubernur Helmi Hasan telah meminta agar program ini memprioritaskan perbaikan di titik-titik jalan, yang mengalami kerusakan parah atau berat di kabupaten/kota," ujar Tejo.

Tejo menambahkan, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas utama sebagai sasaran dari program pembangunan infrastruktur ini, diantaranya di Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Lebong, Bengkulu Tengah dan lainnya.

BACA JUGA:Wujudkan Kemajuan Daerah, DPRD BU Dorong Percepatan Pembangunan Desa

BACA JUGA:Serah Terima Pasar Purwodadi, Bupati BU: Relokasi Pedagang Setelah Pembangunan Kelengkapan Penunjang

"Kita berharap program ini dapat memperlancar akses transportasi, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah," harap Tejo.

Lebih jauh Tejo menyampaikan, dengan anggaran yang disiapkan, kondisi jalan di Bengkulu bisa semakin baik. Proses perbaikan segera dilaksanakan, yang tentunya setelah titik prioritas ditentukan.