Tensi Beda Musda Parpol Daerah Usai Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 24 Feb 2025 - 07:06

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio-Antara Foto-

".....mereka (kepala daerah terpilih), keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka?" jelas Hendri Satrio, dilansir dari Antara.

Tak Ada Dasar Hukum Retret Kepala Daerah

Pandangan senapas dengan surat resmi PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diteken Megawati Soekarnoputri, Kamis, 20 Februari 2025, turut diungkapkan pakar lainnya.

Seperti dilansir Tempo, Feri Amsari, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, berpikiran retret kepala daerah di Akmil Magelang, tidak ada konsekuensi hingga sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.

"Selain tidak ada kata wajib, retret itu tidak ada di undang-undang," ujar Feri, Sabtu, 22 Februari 2025, dilansir dari Tempo.

Kacamata pikir Feri ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda. Perihal pendidikan dan pembinaan berikut jenisnya, kata dia, cukup dilugas dalam Pasal 373, 374 dan 375.

Apa saja materi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, adalah:

- Pembinaan soal Pembagian Urusan Pemerintahan;

- Kelembagaan Daerah;

- Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Keuangan Daerah;

- Pembangunan Daerah;

tensi beda musda parpol daerah usai pilkada                            radarutara.bacakoran.co - perang wibawa soal retret kepala daerah agenda presiden prabowo, tak bisa ditampik, kini tengah terjadi di pemerintahan level pusat. kepala negara itu berhadapan dengan kebijakan politis. 
aroma seteru elit politik utama, dapat memantik kelindan situasi yang akan terjadi pada level daerah dalam jangka menengah. 
bisa saja, situasi itu terjadi seperti terkotak-kotaknya top executive yang ada di daerah, lantaran tidak seirama dengan pusat. 
atau politik "balas dendam" elit pemerintahan di pusat dengan segala dalihnya, dalam kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan. 
baca juga:panitia terbentuk, musda golkar bengkulu ditargetkan april 2025 
baca juga:persiapkan musda, golkar bengkulu agendakan konsolidasi
prediksi lainnya adalah agenda musda partai politik di daerah yang sudah mulai dipersiapkan sejumlah partai, usai pilkada, akan diwarnai dengan kemunculan kandidat kuat baru dari kalangan pemenang pilkada.
pasalnya, pro dan kontra soal kebijakan yang menyebabkan terjadinya sejumlah kepala daerah yang tidak ikut retret di akmil magelang, menjadi perbincangan hangat. khususnya pada tataran elit, mulai dari pusat hingga daerah. 
akibatnya, kebijakan pemerintah yang dihadapkan pula dengan kebijakan partai, menyebabkan "raja-raja kecil" di daerah itu dihadapkan pada situasi dilema. satu sisi, dalam statusnya sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat. sisi lainnya, mereka adalah petugas partai alias kader partai. 
analis komunikasi politik, hendri satrio, berujar soal prediksi kemungkinan terjadinya praktik loncat partai yang akan terjadi selama masa pemerintahan prabowo-gibran. 
baca juga:yahya zaini jadi plt, musda golkar bengkulu tinggal tunggu waktu
baca juga:musda nasyiatul aisyiyah, momentum evaluasi dan lanjutkan program. ini pesan gubernur bengkulu..
menyorot soal retret kepala daerah, hendri, turut menyampaikan munculnya larangan dari ketua umum pdip, megawati soekarno putri, agar kepala daerah dari pdip tak turut dalam retret, menyebabkan hubungan top executive pusat dan daerah memungkinkan jadi tak seirama bahkan tak tegak lurus. 
lepas dari asal usul partai yang notabene menjadi bendera pencalonan pilkada, hendri mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan hasil pilihan rakyat. 
".....mereka (kepala daerah terpilih), keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka?" jelas hendri satrio, dilansir dari antara. 
tak ada dasar hukum retret kepala daerah 
pandangan senapas dengan surat resmi pdip nomor 7294/in/dpp/ii/2025 yang diteken megawati soekarnoputri, kamis, 20 februari 2025, turut diungkapkan pakar lainnya. 
baca juga:panitia terbentuk, musda golkar bengkulu ditargetkan april 2025
baca juga:persiapkan musda, golkar bengkulu agendakan konsolidasi
seperti dilansir tempo, feri amsari, pengamat hukum tata negara universitas andalas, berpikiran retret kepala daerah di akmil magelang, tidak ada konsekuensi hingga sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti retret kepala daerah pada 21-28 februari 2025. 
"selain tidak ada kata wajib, retret itu tidak ada di undang-undang," ujar feri, sabtu, 22 februari 2025, dilansir dari tempo. 
kacamata pikir feri ini merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau uu pemda. perihal pendidikan dan pembinaan berikut jenisnya, kata dia, cukup dilugas dalam pasal 373, 374 dan 375. 
apa saja materi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut, adalah:
baca juga:yahya zaini jadi plt, musda golkar bengkulu tinggal tunggu waktu
baca juga:musda nasyiatul aisyiyah, momentum evaluasi dan lanjutkan program. ini pesan gubernur bengkulu..
- pembinaan soal pembagian urusan pemerintahan;
- kelembagaan daerah;
- kepegawaian perangkat daerah;
- keuangan daerah;
- pembangunan daerah;
- pelayanan publik di daerah;
- kebijakan daerah;
- kerjasama daerah;
baca juga:panitia terbentuk, musda golkar bengkulu ditargetkan april 2025
baca juga:persiapkan musda, golkar bengkulu agendakan konsolidasi
peserta retret bisa diwakilkan 
perhelatan retret yang menuai pro dan kontra, baik dasar hukum, urgensi hingga pandangan paradoks soal efisiensi anggaran 2025 yang diserukan pemerintah hingga minggu, 23 februari 2025, masih berjalan di akmil magelang, jawa tengah dan tidak diikuti seluruh kepala daerah.
maklum, retret awal hingga sehari sebelum penutupan: 28 februari 2025, merupakan agenda yang diminta presiden hanya diikuti kalangan kepala daerah saja. kemudian sehari sebelum penutupan, wakil kepala daerah diminta untuk tergabung dalam kegiatan tersebut. 
wakil menteri dalam negeri (wamendagri), bima arya sugiarto, pada okezone.com menuturkan hari ketiga retret kepala daerah itu, setidaknya tidak diikuti oleh 45 orang. 
politisi pan yang juga mantan walikota bogor 2 periode itu bilang, panitia masih tetap menunggu kedatangan para peserta retret yang diselenggarakan selama 7 hari dari rencana awal 14 hari, namun materi dan lokus penyelenggaraannya diubah sejalan dengan efisiensi anggaran 2025. 
baca juga:yahya zaini jadi plt, musda golkar bengkulu tinggal tunggu waktu
baca juga:musda nasyiatul aisyiyah, momentum evaluasi dan lanjutkan program. ini pesan gubernur bengkulu..
bima juga berujar, panitia mempersilakan para kepala daerah yang tidak hadir tersebut, mengirimkan perwakilan mereka bila memang tidak dapat hadir secara langsung. 
"...yang bersangkutan (kepala daerah tak hadir) mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di magelang ini," ungkap bima, minggu, 23 februari 2025 dikutip dari okezone.com. 
kata presiden soal kehadiran retret kepala daerah 
tidak banyak wejangan yang disampaikan presiden prabowo subianto, usai melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025-2030 di istana merdeka, kamis, 20 februari 2025. 
presiden berujar, dirinya tidak memberikan sambutan terlalu panjang karena nantinya akan kembali menjumpa para jawara pilkada itu saat retret di magelang, jawa tengah.  
baca juga:panitia terbentuk, musda golkar bengkulu ditargetkan april 2025
baca juga:persiapkan musda, golkar bengkulu agendakan konsolidasi
"kita akan ketemu saat retret, semoga kuat. yang ragu-ragu boleh mundur" ungkap presiden, sembari melempar canda yang sahut respon tawa para kepala dan wakil kepala daerah yang dilantik, begitu juga mendagri tito karnavian yang turut melempar tawa kecil, tepat di dekat orang nomor satu di indonesia itu. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 30 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan