Tensi Beda Musda Parpol Daerah Usai Pilkada

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perang wibawa soal retret kepala daerah agenda Presiden Prabowo, tak bisa ditampik, kini tengah terjadi di pemerintahan level pusat. Kepala negara itu berhadapan dengan kebijakan politis. 

Aroma seteru elit politik utama, dapat memantik kelindan situasi yang akan terjadi pada level daerah dalam jangka menengah. 

Bisa saja, situasi itu terjadi seperti terkotak-kotaknya top executive yang ada di daerah, lantaran tidak seirama dengan pusat. 

Atau politik "balas dendam" elit pemerintahan di pusat dengan segala dalihnya, dalam kebijakan-kebijakan di bidang pemerintahan. 

BACA JUGA:Panitia Terbentuk, Musda Golkar Bengkulu Ditargetkan April 2025

BACA JUGA:Persiapkan Musda, Golkar Bengkulu Agendakan Konsolidasi

Prediksi lainnya adalah agenda musda partai politik di daerah yang sudah mulai dipersiapkan sejumlah partai, usai Pilkada, akan diwarnai dengan kemunculan kandidat kuat baru dari kalangan pemenang pilkada.

Pasalnya, pro dan kontra soal kebijakan yang menyebabkan terjadinya sejumlah Kepala daerah yang tidak ikut retret di Akmil Magelang, menjadi perbincangan hangat. Khususnya pada tataran elit, mulai dari pusat hingga daerah. 

Akibatnya, kebijakan pemerintah yang dihadapkan pula dengan kebijakan partai, menyebabkan "raja-raja kecil" di daerah itu dihadapkan pada situasi dilema. Satu sisi, dalam statusnya sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat. Sisi lainnya, mereka adalah petugas partai alias kader partai. 

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, berujar soal prediksi kemungkinan terjadinya praktik loncat partai yang akan terjadi selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. 

BACA JUGA:Yahya Zaini Jadi Plt, Musda Golkar Bengkulu Tinggal Tunggu Waktu

BACA JUGA:Musda Nasyiatul Aisyiyah, Momentum Evaluasi dan Lanjutkan Program. Ini Pesan Gubernur Bengkulu..

Menyorot soal retret kepala daerah, Hendri, turut menyampaikan munculnya larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, agar kepala daerah dari PDIP tak turut dalam retret, menyebabkan hubungan top executive pusat dan daerah memungkinkan jadi tak seirama bahkan tak tegak lurus. 

Lepas dari asal usul partai yang notabene menjadi bendera pencalonan Pilkada, Hendri mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan hasil pilihan rakyat.