BLT El Nino Rp12,9 Miliar Bengkulu Utara Disalur

ARGA MAKMUR RU - Paket kebijakan ekonomi di sektor bantuan sosial pemerintah, salah satunya Bantuan Langung Tunai (BLT) el nino. Disalurkan kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah. 

Bansos tunai untuk pembelian sembako yang digulirkan pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) ini, memiliki indeks Rp 200 ribu perbulannya. Khusus untuk Kabupaten Bengkulu Utara (BU) saja, totalnya mencapai Rp12,9 miliar. 

Kepala Dinsos BU, Agus Sudrajat, SKM, M.Si, saat dikonfirmasi membenarkan. Penyaluran program sosial yang menjadi komponen paket kebijakan ekonomi tersebut. Kini tengah berlangsung di daerah. 

Diterangkan Agus, program ini bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya di masyarakat. 

"Kini masih dalam tahap penyaluran kepada KPM. Penyaluran terbanyak di Bank Mandiri. Ada juga di Kantor Pos," ujar Agus Sudrajat, Kamis (21/12), siang. 

Disampaikan Agus, skenario kebijakan pemerintah ini, memiliki implikasi paralel dalam aktivitas sosial ekonomi di masyarakat. Dimana, kata dia, di satu sisi untuk menjaga daya beli masyarakat, berimbas dengan geliat pasar. Khususnya sektor kebutuhan pokok sehingga diharapkan berimplikasi dengan terjadinya sirkulasi keuangan di masyarakat. Lantaran transaksi ekonomi yang terjadi. 

Bantuan Langung Tunai (BLT) el nino-Radar Utara- Bantuan Langung Tunai (BLT) el nino

"Maka efek lainnya yang tidak kalah penting adalah turut menjadi kuda-kuda dalam menjaga laju inflasi di daerah," jabarnya. 

Sesuai mekanisme program yang diterang Kementerian Sosial. Agus menyampaikan, penyaluran BLT kepada 32.377 KPM yang merupakan obyek bansos BPNT tersebut, harus rampung pada 30 Desember 2023. 

Setiap KPM, kata dia, akan menerima Rp 200.000 perbulan yang akan diberikan pemerintah selama 2 bulan langsung, untuk periode November dan Desember.

"Sehingga setiap KPM menerima Rp 400.000," terangnya. 

Catatan RU, konsolidasi terukur yang dilakukan Pemda Bengkulu Utara (BU). Membawa angka kemiskinan di daerah yang kini tengah dipimpin Bupati Ir H Mian dan Wakil Bupati Arie S Adinata, SE, MAP itu, terus menurun. 

Membaca paparan teranyar Kemensos, sebanyak 14.877 tidak lagi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu artinya, 15 ribu penduduk di daerah, lepas dari belenggu kemiskinan. 

Agus tak menampik data anyar tersebut. Data kumulatif, terus dia, dari awalnya berjumlah 189.652 jiwa dalam DTKS pada kick off 2023 alias awal tahun. Hasil update terakhir yang dilugas SK DTKS tertanggal 16 Agustus 2023, jumlahnya menjadi 174.775 jiwa. 

Penyaluran Bantuan Langung Tunai (BLT) el nino-Radar Utara- Bantuan Langung Tunai (BLT) el nino

Lantas apa saja yang dilakukan daerah, sampai bejana data jujugan program sosial itu, dapat menurun? 

Agus bilang, pada akhir 2022 lalu, Bupati Mian, mengeluarkan edaran. Agar seluruh desa dan kelurahan melaksanakan verifikasi validasi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos. 

Gelanggang bersih-bersih DTKS tersebut, dilakukan via musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Benar saja. Pantauan Radar Utara di lapangan, turut menjumpai woro-woro resmi itu. Tepatnya ditegas lewat SE Nomor : 460 /6743/SE/DINSOS/2022 tentang Verifikasi dan Validasi DTKS serta usulan data penerima bansos. 

"Edaran itu, ditindaklanjuti di desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, pihak kecamatan, dinsos melalui pendamping sosial. Termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas ikut serta dalam mengawal musdes, sehingga berjalan dengan baik dan lancar," bebernya, mencerita. 

Pula dijelasnya, tata kelola DTKS di daerah, juga dikemas dalam kerja inovatif, transformatif dan sinergis. Diantaranya, sebut dia, seperti Disikmasa atau Digitalisasi SIKS-Ng Masuk Desa. 

BACA JUGA: Momen HKSN, Pemda BU Bagikan Kursi Roda

Terobosan yang dilakukan daerah tersebut, tak hanya menjadi bagian seni inovasi di utas birokrasi di daerah. Suksesi atas program yang dibidangi daerah itu, mengantarkan kabupaten ini dijujug 7 kabupaten sebagai obyek studi tiru. 

Itu artinya, tidak hanya memberikan efek di daerah saja. Tapi meluas dalam kerjasama lintas pemerintahan daerah. 

"Dinsos BU juga pernah menjadi narasumber di beberapa kabupaten serta di tingkat provinsi," ungkapnya, atas terobosan yang dilakukan daerah. 

"10.127 jiwa, dinyatakan mampu berdasarkan hasil musdes dan muskel," jabarnya lagi. (bep)