Corak Fiskal Daerah 2025 : Komunikasi Pusat Menentukan dan Maksimalkan Gali Potensi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Feb 2025 - 21:10

sumber data : DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2024 Republik Indonesia-DJPK Kementerian Keuangan-

corak fiskal daerah 2025 : komunikasi pusat menentukan dan maksimalkan gali potensi                             radarutara.bacakoran.co - pasca dilantik presiden pada 20 februari 2025 nanti, pasangan kepala dan wakil kepala daerah, tidak hanya dihadapkan dengan retreat yang sudah di hadapan mata, harus dilalui sebagai bagian plonco ala prabowo subianto yang memiliki background militer sebagai cara memupuk rasa kebersamaan.
barisan orang nomor satu di daerah, langsung diplonco memeras otak, menyikapi keterbatasan fiskal yang terjadi, usai ditekennya inpres 1/2025 soal efisiensi anggaran 2025 yang menyasar apbn dan apbd tahun berjalan. 
pengamat kebijakan dari universitas ratu samban arga makmur, salamun haris, menilai paceklik fiskal patut diantisipasi secara konkret, tidak hanya oleh pemerintah daerah bahkan pemerintah desa yang tidak tertutup kemungkinan akan menjadi objek rasionalisasi fiskal secara nasional. 
apalagi, kata dia, pada 2022 saja yang kemungkinan masih menjadi corak secara makro bagaimana ketergantungan daerah pada transfer pusat, masih menjadi pekerjaan rumah para elit, untuk memaksimalkan pemahaman apa itu transfer keuangan daerah? sehingga penggunaannya lebih efektif dan produktif. 
baca juga:edaran terbaru mendagri ke pemda, terkait apbd 2025 hingga makan bergizi gratis
baca juga:belum berani pangkas anggaran, pemda tunggu juklak efisiensi apbd 2025 dari mendagri
"kemudian dibarengi lagi dengan mitigasi potensi yang belum tergarap maksimal di daerah," ungkapnya, selasa, 11 februari 2025. 
kondisi 2022 lalu, dari ratusan daerah di indonesia, masih kerang dari 30 daerah yang memiliki kondisi fiskal dapat menjadi contoh daerah lainnya. 
dalam warta sebelumnya, wakil menteri dalam negeri, bima arya, membeberkan kategori kapasitas keuangan daerah baik apbd provinsi, kabupaten dan kota se indonesia yang dapat dipantau melalui sistem informasi pemerintah daerah sebagai sistem yang langsung di bawah kementerian dalam negeri. 
tiga kategori kapasitas fiskal versi kemendagri 
1. kapasitas fiskal kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (pad) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat;
baca juga:angka investasi daerah di bengkulu ini salip apbd 
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya 
2. kapasitas fiskal sedang ditandai dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat seimbang dengan rasio selisihnya yang sudah ditetapkan yakni selisih antara rasio pad terhadap total pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih kecil dari 25 persen. 
3. kapasitas fiskal lemah yakni pendapatan daerah bergantung dengan pendapatan transfer pusat. kondisi ini yang paling mendominasi corak fiskal di daerah saat ini.
portal apbd via www.djpk.kemenkeu.go.id portal data apbd sendiri, sudah sangat gamblang tentang anatomi fiskal apbd nasional yang dalam kondisi seperti pepatah "besarlah pasak daripada tiang" 
sangat kentara, dengan pendapatan daerah senilai rp 1.364.182,85 atau rp 1.364,1 triliun. jumlah belanja daerah memiliki asumsi sebesar rp 1.440.001,12 miliar. 
baca juga:edaran terbaru mendagri ke pemda, terkait apbd 2025 hingga makan bergizi gratis
baca juga:belum berani pangkas anggaran, pemda tunggu juklak efisiensi apbd 2025 dari mendagri
walaupun pada akhirnya, sampai dengan penghujung tahun anggaran realisasi yang dapat ditilik lewat portal apbd dalam capaian 88,86% atau setara rp 1.279.518,59 atau rp 1.279,5 triliun. 
adapun postur transfer ke daerah tahun 2024 nilainya mencapai rp 881.941,24 miliar dengan realisasi sebesar rp 824.467,14 miliar atau setara 93,48%. 
sementara pad secara makro menunjukkan kondisi memprihatinkan tentang upaya daerah menggenjot ceruk pendapatannya. dalam portal apbd itu, terungkap total pad 2024 nilainya sebesar rp 283.491,27 milari dengan realisasi rp 259.530,55 miliar atau 91.55%. 
belanja pegawai, juga masih menunjukkan eksistensinya yang menggelayut kian memberatkan apbd dengan nilai asumsi rp 467.196,97 miliar dengan realisasi rp 390.525,29 miliar atau 83.59%. 
baca juga:angka investasi daerah di bengkulu ini salip apbd
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya
pos belanja di atas, masih bertambah berat dengan keberadaan pos belanja jasa yang salah satu di dalamnya berada anggaran untuk penggajian para non asn, nilainya juga nyaris menyamai pos belanja pegawai yakni rp 467.196,97 miliar dengan realisasi rp 390.525,29 miliar atau 83.59%. 
wakil mendagri bima juga menegaskan, efisiensi anggaran 2025 tidak hanya dilakukan terhadap transfer ke daerah atau tkd saja. tapi, terus dia, turut menyasar kementerian/lembaga. 
persentasenya, terus dia, dari efisiensi apbn oleh kementerian/lembaga senilai rp 256,51 triliun sebesar 22 persen. turut diungkap pula oleh bima, kemendagri sendiri melakukan efisiensi hingga 57 persen. 
sedangkan, efisiensi dari tkd dengan nilai kumulatif 5,5 persen senilai rp 50 triliun. untuk diketahui, transfer ke daerah tahun 2025 sebelum dilakukan efisiensi berdasarkan inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29/2025, nilainya secara nasional sebesar rp 919,87 triliun. membanding tkd tahun 2024 nilainya sebesar rp 863,5 triliun atau meningkat 2 persen dari tahun 2023. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan