ADD 49 Desa Cair, DPMD Minta 166 Desa Segera Usulkan Pencairan!

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Feb 2025 - 21:06

Panji, S.STP, M.Si, Kabid PMD DPMD Bengkulu Utara-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

add 49 desa cair, dpmd minta 166 desa segera usulkan pencairan!                            radarutara.bacakoran.co - dari 215 desa yang ada di kabupaten bengkulu utara, baru ada 49 desa yang telah tuntas melakukan pencairan anggaran dana desa (add) tahap i tahun 2025 periode januari dan februari.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, rahmat hidayat, s.stp., m.si., melalui kabid pmd, pandji menuturkan bahwa 49 desa itu telah melakukan pencairan dan sudah diterima oleh masing-masing desa itu.
"hingga saat ini, sudah ada 49 desa melakukan pencairan add dan sudah diterima oleh desa,"ujar kabid pmd pandji, s.stp., m.si., saat dikonfirmasi ru pada hari selasa, 11 februari 2025.
artinya, hingga jelang pertengahan februari 2025 ini, masih banyak desa yang tak kunjung mangajukan usulan pencairan add, sehingga hal itu bakal berdampak langsung terhadap kesejahteran para aparatur pemerintahan desa.
baca juga:kebijakan pemerintah merefocusing anggaran tak berpengaruh ke add/dd?
baca juga:pencairan add ta 2025 diusulkan ke bkad, dd tunggu instruksi
pasalnya, peruntukan add itu sendiri dialokasikan untuk gaji dan tunjangan para perangkat desa.
diterang pandji, semakin lama dari pemerintahan desa mengusulkan berkas dan dokumen untuk pencairan add itu, maka secara otomatis siltap para aparatur pemerintahan desa itu semakin lama pula bisa tersalurkan.
"ya, semakin lama desa itu tidak mengusulkan, pasti mereka makin lama gajian,"sambungnya.
dirinya juga tidak mengetahui pasti apa penyebab desa-desa yang belum mengusulkan pencairan add ini.
pihak dpmd, sifatnya hanya menghimbau dan memfasilitasi usulan-usulan yang masuk, lanjut akan diajukan ke badan keuangan dan aset daerah (bkad) selaku ex officio bendahara umum daerah.
baca juga:add 2025 di mukomuko ditetapkan rp66,7 miliar
baca juga:desa kelola add/dd, kapolsek: jangan ada spj tapi kegiatannya tidak dilaksanakan
"kalau nggak ada usulan, apa yang kamu sampaikan ke bkad,"ucapnya mempertanyakan balik.
dikatakannya lagi, hingga saat ini belum ada usulan baru yang masuk ke dpmd.
meskipun batasan waktu usulan pencairan add dari masing-masing desa itu masih panjang, hingga bulan juni mendatang, namun jika tidak diusulkan sesegera mungkin, maka yang akan kelabakan itu adalah para perangkat desa itu sendiri.
"ya memang batasnya masih lama, bulan juni, tapi kalau lebih cepat maka akan lebih baik,"sebutnya lagi.
dirinya menghimbau kepada seluruh desa yang hingga saat tak kunjung menyampaikan berkas usulan pencairan add tahap i, agar segera mengusulkannya dengan tetap melampirkan sejumlah persyaratan seperti, apbdes dan perkades (jika ada).
baca juga:kebijakan pemerintah merefocusing anggaran tak berpengaruh ke add/dd?
baca juga:pencairan add ta 2025 diusulkan ke bkad, dd tunggu instruksi
pun jika ada kendala di tingkat desa, agar segera mengkoordinasikan dengan para pihak terkait, baik itu pendamping desa ataupun pihak kecamatan.
meskipun ada arahan baru tentang persentase penggunaan dana desa untuk tahun 2025 ini, desa agar segera melakukan penyesuaian dengan keputusan dari menteri desa pembangunan tempat tertinggal itu.
permendesa nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, termuat 15 persen dana desa diperuntukan bagi program penanganan kemiskinan eksrim melalui bantuan langsung tunai (blt dd).
berikutnya juga 20 persen untuk program ketahanan pangan yang dimaksudkan untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis (mbg).
baca juga:add 2025 di mukomuko ditetapkan rp66,7 miliar
baca juga:desa kelola add/dd, kapolsek: jangan ada spj tapi kegiatannya tidak dilaksanakan
"meskipun ada penyesuaia dari pusat, desa yang harus dan wajib menyesuaikan itu,"tuntasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan