Ekonomi Lesu, Pasar Sepi, Improvisasi Menjadi Kunci

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 07 Feb 2025 - 08:11

Ekonomi Lesu, Pasar Sepi, Improvisasi Menjadi Kunci-Radar Utara/Benny Siswanto-

ekonomi lesu, pasar sepi, improvisasi menjadi kunci                            radarutara.bacakoran.co - efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah, nampaknya bakal kian menghempas efek ekonomi di masyarakat, seperti di pedesaan.
pasca pagebluk covid-19 yang mengkungkum manusia, kelesuan ekonomi nyaris menyamai awal-awal pandemi covid-19, kini terus dirasakan para pedagang. 
cerita ini muncul dari seorang, astuti. pedagang di pasar tradisional yang berada di kelurahan kemumu kecamatan arma jaya kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. ibu empat anak yang akrab disapa titut ini, menceritakan corak kelesuan ekonomi saat ini.
"ya moga-moga cepet pulih lah situasi ekonomi. kan bisa nengok, kondisi pasar. kalo ekonomi lagi nurun, pasti pasar sepi. kalo rame, pasti ekonomi berarti apik," ungkap pedagang yang tengah menjajakan cabe rawit dan cabe merah keriting di pasar tradisional yang familiar dinamai pasar selasa. 
baca juga:sektor strategis ini ditargetkan jadi penggerak ekonomi daerah
baca juga:umkm tumbuh dan ekonomi berdaya
dia juga berharap, proyek pemerintah tahun ini bisa cepat dimulai. pastinya, ungkapan polos titut ini lantaran tidak tahu, direktif pemerintah pusat memangkas banyak anggaran yang turut menjujug program infrastruktur, mulai dari pusat hingga daerah. 
mencermati keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025 saja, setidaknya sudah ada anggaran senilai rp 13 miliaran lebih, dimungkinkan terpangkas alih-alih kebijakan "kencangkan ikat pinggang" ala presiden prabowo. 
instruksi presiden untuk "ngirit" di lingkungan birokrasi baik kementerian/lembaga, pemda bahkan sampai desa hingga pemerintah awal-awalnya menghimpun rp 306 triliun dengan dalih pencadangan, dipastikan akan berimbas pada sektor padat karya yang kini di seluruh pemda tengah ditindaklanjuti dengan rapat penyelerasan. 
menyitir suguhan kanal kolom penampung opini yang disediakan detik.com, werdha candratrilaksita, seorang mahasiswa program doktor administrasi publik universitas diponegoro, turut menumpahkan pemikiran sekaligus sorotannya atas kebijakan pemerintah yang diistilahkan penghamatan, namun terkesan paradoks itu. 
baca juga:dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi 2025: strategi dan tantangannya
baca juga:lpi 2024, petakan arah kebijakan ekonomi berkelanjutan di bengkulu
dalam analisanya, werdha cuma menaruh harap, penghematan yang digulirkan pada rentang 200 hari kedua prabowo-gibran itu, tidak menjadi program yang seperti peribahasa "hangat-hangat tahi ayam". 
presiden, dalam narasi werdha, harus terus menampakkan komitmennya secara konsisten akan upaya penghematan anggaran yang memang memiliki sisi baik, ketika hasil pencadangan atau penghematan itu, tidak dianggap surplus anggaran, tapi kembali digulirkan pada program-program yang benar-benar fundamental. 
dejavu situasi pernah terjadi soal kebijakan semacam ini. tarik mundur, pemerintah jokowi, kata werdha, pernah melakukan langkah serupa. kala itu via menteri panrb, yuddy chrisnandi, melarang kegiatan rapat dan segala pertemuan di hotel, apabila kantor/gedung pemerintah cukup tersedia.
lewat se menteri panrb nomor 11 tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, membawa "efek positif" penghematan anggaran. walhasil, pemerintah berhasil menghemat rp 5,12 triliun dalam tempo 2 bulan kebijakan itu diterapkan.
baca juga:desa diminta jadi basis ekonomi di daerah 
baca juga:potensi ekonomi durian lokal belum terkelola maksimal
tapi, direktif itu akhirnya diterminasi. sebab, saat itu pemerintah menjadi bulan-bulanan protes yang dimotori pengusaha, kemudian bergerak pula karyawan dengan gerbong organisasi pengusaha hotel republik indonesia (phri). pendeknya, jokowi tak mendukung terus kebijakan itu, sehingga tak diteruskan.
"kebijakan penghematan saat ini benar-benar dimulai dan diklarasikan langsung presiden prabowo. suatu kabar baik dan semoga bukan oase fatamorgana," ungkapnya, dikutip dari detik.com dari kanal kolom dengan judul "paradoks penghematan anggaran pemerintah" yang dilansir pada selasa, 4 februari 2025.
kandidat doktor administrasi publik itu juga mengharapkan agar lingkar prabowo mampu mengejawantahkan instruksi presiden secara baik dan tidak melampaui kewenangan. contohnya, dia menyebut, kewenangan menteri keuangan terbatas pada belanja pemerintah pusat.
werdha dalam tulisannya turut menyeru, civil society memiliki tanggungjawab moril untuk mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan kebijakan efisiensi, pemangkasan, refocusing, realokasi atau dengan apapun istilahnya.
baca juga:waktunya cerita sukses mesin baru pendorong ekonomi indonesia
baca juga:kunci pertumbuhan ekonomi indonesia
sebuah kebijakan publik, menurut werdha penting untuk tidak dilakukan secara sporadis (hangat-hangat tahi ayam) dan jangan spontan dan massif. efisiensi, menurut dia, mesti dilakukan secara gradual (bertahap) sehingga shifting ekonomi akibat efisiensi tidak bergejolak.  
selanjutnya, pastikan dana hasil penghematan itu dialokasikan untuk penyertaan modal negara/daerah dan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja untuk menampung tenaga kerja terdampak shifting ekonomi akibat penghematan.
werdha juga berpendapat, ketika hasil pemangkasan atau penghematan pada lokus yang dianggap konsumtif, tapi kemudian dibelanjakan lagi untuk anggaran konsumtif lainnya, maka efisiensi yang dilakukan tidak berdampak pada peningkatan investasi secara agregat dan nilai tambah. juga bukan untuk proyek-proyek mercusuar seperti ikn. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 29 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan