Ditengah Refocusing Anggaran, Upacara HUT RI Wajib Dilaksanakan

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum ada satupun yang bisa menjalankan program di satkernya masing-masing.

Saat dibincangi, seluruh OPD rata menjawab bahwa belum bisa membicarakan soal program apa yang bakal dijalankan di tahun berjalan 2025.

Hal itu itu lantaran seluruh OPD pula masih menunggu format petunjuk teknis dari refokusing anggaran tersebut.

Setelah keluar format pasti pengurangan anggaran di masing-masing item, tampaknya setiap OPD kembali menyusun ulang seluruh program yang akan dijalankan di tahun 2025, dengan anggaran hasil refokusing tersebut.

BACA JUGA:Camat Pastikan Kebijakan Refocusing Tak Berdampak Pada Anggaran Desa di TA 2025

BACA JUGA:Kebijakan Pemerintah Merefocusing Anggaran Tak Berpengaruh ke ADD/DD?

Kepala Badan Kesatuan Badan dan Politik, Suryadi, S.STP., M.Si., saat dibincangi RU, membenarkan hal tersebut, pihaknya pun masih menunggu hasil refokusing tersebut, baru akan kembali menyesusaikan dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

"Kita juga sedang sama-sama menunggu itu, jadi belum bisa kita jelaskan secara spesifik apa program yang bakal dijalankan di tahun 2025,"ujar Suryadi, hari Kamis, 6  Februari 2025.

Namun, dijelaskannya juga bahwa meskipun dengan kondisi apapun, upacara 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia tetap harus dan wajib untuk dilaksanakan.

"Kalau upacara HUT RI itu wajib dan harus kita laksanakan,"sambungnya.

BACA JUGA:Target Refocusing Anggaran, DAK Fisik 2025 Bengkulu Turun, Angkanya jadi 780,8 Miliar

BACA JUGA:Refocusing Anggaran Pemerintah Daerah?

Dirinya juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini, diperkirakan anggaran bantuan untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) bakal tidak ada.

Hal itu agaknya merupakan salah satu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah, atas Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang refokusing anggaran.