Data Non ASN Tanggungjawab Mutlak Kepala OPD

data non asn tanggungjawab mutlak kepala opd radarutara.bacakoran.co - penataan non asn untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, menempatkan tanggungjawab mutlak kepala perangkat daerah yakni kepala dinas dan kepala badan, atas kebenaran dan konsekuensi hukum yang mengatur.  pasalnya, proses yang akan berlangsung hingga awal februari 2025 ini, nantinya pengusulannya wajib dilakukan oleh kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembina kepegawaian (ppk).  "kepala perangkat daerah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ulang pegawai non asn kepada bupati bengkulu utara disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak...," tegas poin romawi ke-iv, se bupati bengkulu utara, nomor 37 tahun 2025 tentang penataan pegawai non asn di lingkungan pemda bengkulu utara, yang terbit 23 januari 2025, dikutip rabu, 5 februari 2025. dalam se yang diteken bupati mian tersebut, turut menegasi tenggat waktu penyampaian hasil rekonsiliasi data non asn kepala perangkat daerah kepada bupati melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, paling lambat 7 februari 2025. baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk? baca juga:hgn 2024, makna guru hebat, 4 prioritas, pengangkatan guru non asn pegawai non asn yang memenuhi kriteria  a. pegawai non-asn yang telah terdaftar pada pangkalan data bkn yang telah mengikuti seleksi casn formasi tahun 2024 (baik seleksi pppk tahap 1 dan seleksi cpns); b. pegawai non asn yang belum terdaftar dalam pangkalan data bkn yang telah mendaftar pada seleksi pppk tahap ii dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun; pegawai non asn yang tak memenuhi kriteria a. pegawai non-asn yang belum terdaftar dalam pangkalan data bkn yang masa kerjanya kurang dari 2 (dua) tahun (tmt masa kerjanya setelah 20 januari 2023); baca juga:juknis pengentasan non asn ditunggu baca juga:soal pengangkatan, non asn guru 2 ribu lebih, begini kata ketua pgri b. pegawai non-asn yang belum terdaftar dalam pangkalan data bkn yang masa kerjanya lebih dari 2 (dua) tahun namun tidak terdaftar pada seleksi pppk tahap ii; c. pegawai non-asn yang belum terdaftar dalam pangkalan data bkn yang masa kerjanya lebih dari 2 (dua) tahun, namun telah mengikuti seleksi cpns formasi tahun 2024 di instansi pemerintah/pemerintah daerah dan dinyatakan tidak lulus. sumber : poin romawi iv (isi edaran) se bupati bengkulu utara nomor 37 tahun 2025 tentang penataan pegawai non asn di lingkungan pemda bengkulu utara, tanggal 23 januari 2025.  "untuk pegawai non asn yang tidak memenuhi kriteria database bkn, diminta agar kepala perangkat daerah tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerjanya," tegas poin ke-3 isi edaran.  baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu! baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia menutup poin terakhir isi edarannya, bupati mian menegaskan, apabila kepala perangkat daerah/kepala unit organisasi masih mengangkat lagi pegawai non asn sejak berlakunya uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  perintah merumahkan honorer yang tidak sejalan penegasan uu asn, menjadi sinyal penertiban belanja anggaran di tingkat pusat hingga daerah, khususnya pada pos belanja jasa yang selama ini tempat anggaran gaji para honorer.  tak ayal, belanja pegawai yang sudah disorot pusat, ketika ditambah lagi dengan belanja jasa, kian menyebabkan amanah uu tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) hanya isapan jempol belaka. pengangkatan non asn di sejumlah instansi yang dilakukan sejak berlakunya asn, ditegasi pusat merupakan praktik pelanggaran perundangan. berlakunya uu asn adalah sejak diundangkan, yakni 31 oktober 2023.  baca juga:info penting untuk 2,3 juta pegawai non asn: cek lagi statusmu! baca juga:waspadai data siluman non asn kasubdit perencanaan anggaran daerah wilayah 1 sumatera, fernando siagian, selasa, 21 januari 2025, memimpin rapat dengan pemda secara virtual, turut menegasi dasar aturan yang mengatur sehingga pemerintah daerah wajib merumahkan non asn atau honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data atau data base bkn.  secara tersirat, kuat kemungkinan update pangkalan data yang diminta bkn pada 20 desember 2024 lalu, turut disusup keberadaan non asn yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai uu.  dimana, kata siagian yang memberi paparan awalan dalam rapat yang turut dihadiri tim direktorat jenderal pemerimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan (kemenkeu) itu, uu asn berlaku sejak diundangkan yakni 31 oktober 2023.  "jadi pengangkatan pppk paruh waktu wajib bagi non asn yang masuk dalam pangkalan data bkn dan menjadi honorer sebelum 31 oktober 2023. karena setelah tanggal tersebut, tidak boleh lagi ada pengangkatan. itu bunyi undang-undang," siagian menegaskan dan disebarluaskan lewat kanal youtube resmi @ditjen bina keuangan daerah, kemendagri. baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk? baca juga:hgn 2024, makna guru hebat, 4 prioritas, pengangkatan guru non asn paparan siagian sendiri, sebenarnya dipangkali dengan munculnya banyak tanya dari pemda, terkait dengan mekanisme penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk paruh waktu.  birokrat di lingkungan kemendagri itu bilang, regulasi yang diterbitkan oleh kementeriannya, merupakan tindak lanjut dari  keputusan menpan rb no 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu yang diterbitkan pada 13 januari 2025.  "sesuai dengan uu asn ini, maka kalau ada honorer yang direkrut setelah 31 oktober 2023, tetap tidak bisa menjadi pppk. dan harus dirumahkan," tegasnya. (**)

Tag

• # honorer jadi pppk
• # pengentasan non asn
• # pppk paruh waktu
• # pengangkatan honorer

Share

• 
• 
• 
• 
•