Pengolahan Sawit Sudah Harus Sikapi Peningkatan Suhu Bumi, Air Bersih dan Infrastruktur

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Semangat menjaga kawasan hijau, sudah harus dilakukan daerah-daerah yang menjadi basis zona investasi mulai dari pertambangan dan perkebunan, baik karet hingga sawit. Tidak cuma infrastruktur, tapi soal peningkatan suhu bumi hingga krisis air yang juga harus diantisipasi program nyata.

Meski belum begitu kontras, seperti yang terasa di kawasan perkotaan. Peningkatan suhu bumi di kawasan yang notabene masih memiliki banyak ruang hijau, kini sudah cukup dirasa. Tak ayal, tontonan penumpukan warga pada jalur laluan air seperti irigasi hingga sungai, menjadi pemandangan khas di saat musim libur di daerah. 

Pemerhati Lingkungan, Alfian Yudiansyah, S.Sos, sangat menyambut baik langkah perdagangan karbon internasional oleh pemerintah Indonesia yang akan melantai sebagai emiten saham (IDXCarbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diprediksi pekan ini. 

Ekspansi pemerintah untuk APBN ini, kata Alfian, agar benar-benar dipandang sebagai langkah berkelanjutan, bukan ditilik dari sisi nominal yang dapat diraih dari proyeksi yang menggunakan pendekatan keilmuan saat ini, sehingga dapat menghitung potensi pencemaran udara di atmosfer akibat curahan karbon dioksida dari aktivitas ekonomi yang ditimbulkan. 

BACA JUGA:Dinas Pertanian Jamin Program Replanting Sawit Berada Diluar Kawasan Hutan

BACA JUGA:Menang di WTO, Harga Sawit Bakal Naik? dan Catatan Perdagangan CPO Dunia di CPOPC

"APBN berkelanjutan ini harus dimaknai dengan upaya menjaga keseimbangan alam di daerah. Hutan yang harus dijaga, reboisasi yang transparan sampai dengan memulihkan kawasan hutan yang gundul untuk memperbaiki kuantitas tutupan hutan yang kini terus menyusut," ungkapnya, Senin, 20 Januari 2025. 

Organisasi nirlaba, WARSI yang fokus pada lingkungan dan tergabung dalam Komunitas Konservasi Indonesia, tahun lalu melansir hasil kerja organisasi nirlaba yang dimotori Tim Geographic Information System (GIS) KKI Warsi. 

Tim ini melakukan analisis citra satelit sentinel yang dipadukan dengan pengamatan melalui google earth, citra spot 6, SAS Planet, sebagai upaya mencari data kondisi terupdate soal tutupan hutan berikut perubahan permukaan lahan berupa lahan terbuka di Provinsi Bengkulu. 

Hasilnya diketahui tutupan hutan di Bengkulu tinggal 645.116 hektar atau 32 persen dari luas wilayah Bengkulu. Dikomparasikan dengan data 2022, diketahui tutupan hutan di Bengkulu berkurang 8.306 hektar. Tutupan hutan yang kian kritis, akan mempengaruhi kemampuan bumi untuk menyerap air hujan, sehingga curah hujan berpotensi menjadi aliran permukaan.

BACA JUGA:Siapa yang Mengira Ternyata Ini 5 Efek Buruk Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Hasil Penelitian

BACA JUGA:Alokasi DBH Sawit 2025 Terjun Bebas

Temuan lainnya turut mendeteksi adanya 142.466 ha, lahan terbuka yang berada di kawasan hutan. Selain dalam kawasan hutan, areal terbuka juga terpantau dalam berbagai pemanfaatan lahan lainnya seperti pembukaan lahan di kawasan tambang seluas 3.719 hektar, perkebunan sawit seluas 12.719 hektar, perusahaan kehutanan 4.053 hektar. 

Perhutan Sosial (PS) Harus Dipantau Maksimal 

Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Bengkulu Utara, Wahidu Syawal, menegaskan perhutanan sosial merupakan program berbatas waktu. Termasuk, soal komoditi yang diperbolehkan ditanam pada areal lokus program juga sudah diatur.