Tak Selesai Tepat Waktu, Rekanan Proyek Kantor Gubernur Didenda

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 06 Jan 2025 - 21:32

Tejo Suroso, ST, M.Si-Radar Utara/Doni Aftarizal-

tak selesai tepat waktu, rekanan proyek kantor gubernur didenda                            bengkulu ru - proyek pekerjaan rehabilitasi dan penataan kawasan kantor gubernur bengkulu tahap iv, dengan alokasi anggaran sekitar rp 5 miliar bersumber dari apbd provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2024, tidak selesai tepat waktu.
demikian diakui kepala dinas (kadis) pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si, senin 06 januari 2024.
"berdasarkan hasil pengecekan yang kita lakukan, hingga batas akhir kontrak pada 30 desember 2024, progres pekerjaan tersebut baru mencapai 97 persen," ungkap tejo.
dengan demikian, lanjut tejo, tidak bisa dipungkiri jika kegiatan tersebut tidak selesai tepat waktu, sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
baca juga:pemkab mukomuko lunasi utang proyek rs pratama rp5,8 miliar
baca juga:verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?
"hanya saja, ketika kita ingin melakukan pemutusan kontrak, rekanan menyatakan jika mereka masih memiliki waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana aturan yang berlaku," kata tejo.
menurut tejo, aturan yang tersebut tertuang dalam peraturan presiden (perpres)  nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"namun sesuai perpres itu juga, selama rekanan menyelesaikan pekerjaan pada waktu perpanjangan, tetap dikenakan denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak," tegas tejo.
disisi lain, tejo menyatakan, untuk pembayaran dari total progres pekerjaan hingga batas waktu kontrak, hanya dilakukan 90 persen dari nilai proyek, meskipun progres di lapangan telah mencapai 97 persen. 
baca juga:proyek rth mukomuko tuntas, dewan minta perapian bangunan dipercepat
baca juga:dewan bakal panggil kepala dinkes, soal proyek tak tuntas
"pembayaran 90 persen yang kita lakukan, tentunya setelah melalui audit bpk ri. sisanya, yaitu 10 persen, baru dibayarkan setelah pekerjaan selesai. namun, tetap kami terapkan denda harian sesuai kontrak," ujar tejo.
tejo menambahkan, terkait keterlambatan pekerjaan ini, pihaknya juga telah melayangkan surat teguran 1 dan 2 kepada rekanan, dan langkah ini diambil untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. 
"denda harian yang dikenakan merupakan bagian dari upaya kita, untuk memastikan tanggung jawab pelaksanaan proyek tetap terpenuhi," tambah tejo.
lebih lanjut tejo mengemukakan, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan inspektorat dan bpkp, guna memastikan langkah ini sesuai regulasi.
baca juga:nilai proyek replanting bengkulu utara tembus 30,7 milyar
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
"meskipun pemerintah memberikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan proyek, kita berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya tanpa mengorbankan kualitas hasil," singkat tejo. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan