Pelantikan Kada Hasil Pilkada 2024 Diundur, Apakah Akan Ada Pj Kepala Daerah? Begini Versi Putusan MK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 19:51

Ilustrasi-Meta AI-

BRPK ini, nantinya akan menjadi rujukan bagi KPU dalam mengonfirmasikan kepada jajarannya, untuk mempersiapkan segala administrasi KPUD kepada DPRD untuk usulan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada.

Namun kali ini, kata Rifqi, pelantikan kepala daerah terpilih tetap menunggu hasil PHPU di MK. Penyamaan waktu pelantikan ini, kata dia, dimaknai sebagai prinsip keserentakan dalam Pemilu.

"Itulah prinsip dasar dari Pilkada Serentak. Yang tidak sengketa pun, harus menunggu selesainya yang bersengketa," ungkapnya.

Belum Ada Surat Resmi ke Daerah

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah,SSTP, MM, ketika dikonfirmasi mengatakan sejauh ini, belum ada regulasi resmi terkait kabar rencana penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang tengah santer tersebut.

"Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari pusat. Kita tunggu saja," ujar Sekda.

Awalnya, direncanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur digelar pada 7 Februari 2025. Sedangkan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dilantik pada 10 Februari 2025.

Bedanya, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta. Sedangkan kada di kabupaten/kota digelar di Provinsi oleh Gubernur.

Rumor yang beredar, pelantikan Gubernur akan digeser menjadi tanggal 13 Maret 2025 dari rencana awal pada tanggal 7 Februari 2025.

Bakal ada Pj kepala daerah? Sekda bilang, tetap menunggu konfirmasi resmi pula soal ini. Hanya saja, kata dia, berdasarkan putusan MK pada Maret 2025, menegaskan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

"Kalau merujuk putusan MK begitu. Artinya, tidak ada Pj kepala daerah," ungkapnya.

pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk                            radarutara.bacakoran.co - santer tersiar, pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024, diundur. 
muncul pertanyaan publik, soal akhir masa jabatan kepala daerah 2024. apakah bakal ada penjabat kepala daerah, ketika pelantikannya diundur pada bulan maret?
mahkamah konstitusi atau mk, sudah menegasi perihal masa jabatan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020. 
putusan yang dibacakan hari rabu, 20 maret 2024 telah menegasi, 270 kepala dan wakil kepala daerah itu, akan menjabat hingga dilantiknya kepala daerah terpilih. 
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih 
baca juga:asa umkm pada kepala daerah terpilih 
kalau sebelumnya, finalis pilkada 2020, nyaris saja tak menjabat hingga 5 tahun. masa jabatannya disunat lewat pasal 201 ayat (7) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada menyatakan, kepala daerah hasil pilkada 2020 menjabat hingga tahun 2024. 
padahal, masih dalam undang-undang yang sama, tepatnya di pasal 162 ayat (1) dan (2) uu menegaskan, kepala daerah menjabat selama lima tahun.
penundaan pelantikan dituang lewat peraturan presiden 
dilansir dari antara, ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda kepada wartawan, membenarkan rencana penundaan tersebut. 
politisi nasdem itu menjelaskan, pemikiran menunda pelantikan yang katanya bakal dituangkan lewat perpres, lantaran akan menunggu semua administrasi dari mk yang baru akan diterbitkan setelah seluruh perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pada 13 maret 2024. 
baca juga:perlu direktif khusus daerah tanpa sengketa pilkada 
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih 
"dan mk baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa, setelah phpu itu selesai," ujar rifqinizamy dilansir ru dari antara, sabtu, 5 januari 2025. 
kalau sebelumnya, mk akan merilis buku register perkara konstitusi atau brpk, setelah tenggat waktu penyampaian permohonan phpu berakhir.
brpk ini, nantinya akan menjadi rujukan bagi kpu dalam mengonfirmasikan kepada jajarannya, untuk mempersiapkan segala administrasi kpud kepada dprd untuk usulan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada. 
namun kali ini, kata rifqi, pelantikan kepala daerah terpilih tetap menunggu hasil phpu di mk. penyamaan waktu pelantikan ini, kata dia, dimaknai sebagai prinsip keserentakan dalam pemilu. 
baca juga:perlu direktif khusus daerah tanpa sengketa pilkada
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
"itulah prinsip dasar dari pilkada serentak. yang tidak sengketa pun, harus menunggu selesainya yang bersengketa," ungkapnya.
belum ada surat resmi ke daerah 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah,sstp, mm, ketika dikonfirmasi mengatakan sejauh ini, belum ada regulasi resmi terkait kabar rencana penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang tengah santer tersebut. 
"sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari pusat. kita tunggu saja," ujar sekda.
awalnya, direncanakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur digelar pada 7 februari 2025. sedangkan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dilantik pada 10 februari 2025. 
baca juga:perlu direktif khusus daerah tanpa sengketa pilkada
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
bedanya, gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden di istana negara, jakarta. sedangkan kada di kabupaten/kota digelar di provinsi oleh gubernur. 
rumor yang beredar, pelantikan gubernur akan digeser menjadi tanggal 13 maret 2025 dari rencana awal pada tanggal 7 februari 2025. 
bakal ada pj kepala daerah? sekda bilang, tetap menunggu konfirmasi resmi pula soal ini. hanya saja, kata dia, berdasarkan putusan mk pada maret 2025, menegaskan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2020 sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024. 
"kalau merujuk putusan mk begitu. artinya, tidak ada pj kepala daerah," ungkapnya. 
baca juga:perlu direktif khusus daerah tanpa sengketa pilkada
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
pada 18 desember lalu, pemda di bengkulu mempersiapkan pengusulan pemberhentian dan juga pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada gubernur melalui dprd. 
tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, diatur dalam peraturan  presiden (pepres) nomor 80  tahun 2024 tepatnya pada pasal 22a ayat (2). 
ketua kpud, santoso, menyampaikan, brpk menjadi dasar pihaknya dalam keputusan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih yang nantinya akan disampaikan kepada dprd. 
"saat ini kami juga masih menunggu," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 5 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan