Ribuan Hektar Sawit Daerah di Bengkulu Ini Penuhi Standar ISPO, Harga Beli Naik?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 29 Dec 2024 - 20:51

Pabrik CPO milik PT Agricinal merupakan salah satu sumbu perekonomian sektor perkebunan sawit di Bengkulu-Radar Utara/Benny Siswanto-

ribuan hektar sawit daerah di bengkulu ini penuhi standar ispo, harga beli naik?                             radarutara.bacakoran.co - hamparan sawit swadaya atau sawit rakyat di bengkulu utara yang sudah memenuhi kriteria indonesia sustainable palm oil (ispo) tidak kurang dari 6 ribu hektar. luasan tersebut, merupakan objek program sawit rakyat (psr) atau replanting yang diusulkan 2017 dan dilaksanakan pada 2019. maka, kini telah memasuki fase produksi.  
artinya, sawit penduduk salah satu daerah produsen sawit terbesar di provinsi bengkulu ini, telah memenuhi syarat sebagai atribut perdagangan sawit dunia. apakah harga beli di sawit tingkat petani bakal naik? 
kepala dinas perkebunan bengkulu utara, desman siboro, sh, ketika dikonfirmasi ru mengatakan secara program, replanting atau psr di daerah ini memasuki fase program kedua. 
tahap pertama, kata dia, diusulkan 2017 kemudian melalui serangkaian administrasi dan verifikasi dilaksanakan penanaman pada 2019 pada hamparan lebih kurang seluas 6 ribuan hektar. 
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:program replanting sawit di mukomuko hampir tuntas, realisasinya 906 hektar
"tahun 2024 ini, total replanting atau psr yang telah mendapatkan persetujuan dari pusat sebanyak 500-an hektar. separuhnya, telah dalam proses land clearing," desman siboro menuturkan, saat dikonfirmasi sabtu, 28 desember 2024. 
replanting yang sempat menjadi objek penyidikan kejati bengkulu dan menjerat anggota kelompok dan kepala desa di kabupaten bengkulu utara pada awal program, dijelaskan desman siboro tahun ini memiliki aturan baru. 
desman siboro menjelaskan berapa biaya replanting sawit per hektarnya, tahun 2024 indeks pendanaannya dari badan pengelola dana perusahaan kelapa sawit (bpdpks) pada program sebelumnya rp 30 juta per hektar, tahun ini meningkat menjadi rp 60 juta per hektar. 
"replanting tahun ini dananya rp60 juta per hektarnya," ungkap desman siboro.
baca juga:empat daerah di bengkulu punya umk, paling gede daerah penghasil sawit 
baca juga:disperindag bakal tertibkan timbangan sawit belum berlabel tera
mantan kabag hukum setkab bengkulu utara itu turut menyampaikan, data makro areal program replanting berdasarkan penandatanganan perjanjian yang sudah dilakukan. 
secara teknis, kata dia, perjanjian dilakukan antara 3 pihak yakni badan pengelola dana perusahaan kelapa sawit (bpd-pks), bank rekanan (bsi) dan koperasi kelompok.
"lokus program itu, merupakan areal yang sudah melalui verifikasi dan validasi calon peserta dan calon lokasi (cpcl) dan dinyatakan memenuhi syarat. dan proses perjanjian tidak melibatkan dinas ya," ujarnya, menjelaskan. 
dijelaskannya lagi, proses penentuan pihak ketiga atau perusahaan yang digandeng koperasi melakukan land clearing dan serangkaian teknis penanaman, sama sekali tidak melibatkan otoritas daerah. mutlak dilakukan antara koperasi yang menaungi kelompok penerima replanting dengan perusahaan selaku pihak ketiga yang digandeng. 
baca juga:sawit rakyat rentan jadi objek monopoli pabrik cpo
baca juga:harga tbs di pt agricinal masih rp3.000/kg, berikut update harga sawit awal desember 2024
"kalau perusahaannya dari mana? itu kita tidak tahu. karena mutlak yang bekerja sama adalah lembaga pengusul (koperasi). dinas dalam pelaksanaannya, lebih kepada pengawasan. diperkirakan saat ini separuh lahan sudah di tahap land clearing. 
sesuai aturan, proses land clearing ini sama sekali tidak menggunakan pestisida dalam pengendalian tanaman sawit. begitu juga dengan cara membakarnya merupakan sebuah pelanggaran program.
daerah produsen sawit di bengkulu
data bps produksi sawit rakyat di provinsi bengkulu pada tahun 2023 yang dilansir pada 23 mei 2024 memproduksi sawit sebanyak 1.053.614 ton yang tersebar pada areal tanam 319.696 hektar. 
produksi sawit yang dicatat bps tersebut, sebatas memasukkan angka produksi yang mencakup perkebunan rakyat saja, belum termasuk perkebunan swasta. 
baca juga:rp 60 juta/hektar, program replanting sawit di bengkulu utara dikelola koperasi
baca juga:bantuan pupuk sawit gratis untuk masyarakat, berikut syarat-syaratnya
berikut produksi sawit di provinsi bengkulu
kabupaten mukomuko
luas 108.767 hektar
produksi 480.452 ton 
kabupaten bengkulu utara
luas 90.504 hektar
produksi 234.057
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:program replanting sawit di mukomuko hampir tuntas, realisasinya 906 hektar
kabupaten bengkulu tengah
luas 45.084
produksi 126.512
kabupaten seluma
luas 33.311
produksi 89.764
kabupaten bengkulu selatan
luas 28.806
produksi 94.839
baca juga:empat daerah di bengkulu punya umk, paling gede daerah penghasil sawit
baca juga:disperindag bakal tertibkan timbangan sawit belum berlabel tera
kabupaten kaur
luas 9.579
produksi 19.983
kota bengkulu
luas 2.298
produksi 6.500
kabupaten rejang lebong
luas 1.004
produksi 1.198
baca juga:sawit rakyat rentan jadi objek monopoli pabrik cpo
baca juga:harga tbs di pt agricinal masih rp3.000/kg, berikut update harga sawit awal desember 2024
kabupaten lebong
luas 241
produksi 81
kabupaten kepahiang
luas 102
produksi 227
provinsi bengkulu
luas 319.696
produksi 1.053.614
nb : luas dalam hektar, produksi dalam ton
baca juga:rp 60 juta/hektar, program replanting sawit di bengkulu utara dikelola koperasi
baca juga:bantuan pupuk sawit gratis untuk masyarakat, berikut syarat-syaratnya
persoalan perkelapasawitan di indonesia 
pernah ditulis ru, direktur pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (pphp) direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian (kementan) prayudi syamsuri mengatakan, indonesia perlu mempertahankan dominasi produk unggulan itu lewat sertifikasi indonesia sustainable palm oil (ispo), sebagai atribut perdagangan sawit di dunia.
"sertifikasi ispo perlu digencarkan lagi sehingga produk cpo indonesia bisa tetap bersaing di pasar global," ujar prayudi, disitir dari paparannya saat diskusi dengan tema "sertifikasi ispo bagi pekebun sawit swadaya” yang digelar kamis, 25 mei  2023.
menurutnya, ispo merupakan persyaratan legal bagi pekebun yang bisa menjadi solusi guna memenuhi aturan anti deforestasi uni eropa (ue) terhadap produk sawit. 
sejauh ini, ue sebagai salah satu importir minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dari indonesia telah memberlakukan berbagai aturan ketat terkait deforestasi.
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:program replanting sawit di mukomuko hampir tuntas, realisasinya 906 hektar
mencapai standar tersebut, diperlukan langkah-langkah penyelarasan salah satunya melalui program sawit rakyat atau psr dalam program replanting sawit penduduk agar memenuhi kriteria eksport, sekaligus memberikan daya ungkit nilai keekonomian crude palm oil (cpo) dari indonesia di pasar global, perlu dilakukan beberapa hal : 
- mendorong penyelesaian legalitas petani;
- petani harus mendapatkan dukungan fasilitas dalam proses sertifikasi ispo;
- perlu ada upaya penyelesaian konflik dalam izin perkebunan sawi; 
- pengakuan hak masyarakat adat harus dipercepat.
baca juga:empat daerah di bengkulu punya umk, paling gede daerah penghasil sawit
baca juga:disperindag bakal tertibkan timbangan sawit belum berlabel tera
selama ini, indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan legal di perkebunan sawit petani swadaya. jadi bagaimana sebenarnya kondisi industri sawit dan sertifikasinya?
data kementerian pertanian menyebutkan, dari total 6,7 juta hektare kebun sawit rakyat pada 2022, baru 32 sertifikat ispo yang dikeluarkan untuk pekebun.
di sisi lain, pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi ispo bagi pekebun pada 2025. namun, tentu sertifikasi produk sawit tidak semulus yang dibayangkan. masih banyak kendala yang harus diselesaikan agar produk sawit indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global.
beberapa masalah yang masih menjadi kendala soal pengembangan produk sawit yang berkelanjutan di antaranya adalah masalah legalitas lahan sawit rakyat yang berkaitan dengan adanya indikasi izin sawit dan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan