DPRD Ditantang Bersepakat Tolak PPN 12 Persen dan Sahkan RUU Perampasan Aset

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 27 Dec 2024 - 21:16

Mahasiswa saat menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

dprd ditantang bersepakat tolak ppn 12 persen dan sahkan ruu perampasan aset                            bengkulu ru - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, ditantang untuk turut serta bersepakat menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen dan disahkannya rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset.
tantangan tersebut disampaikan 24 mahasiswa di bengkulu, saat audiensi dengan sejumlah perwakilan anggota dprd provinsi bengkulu, jum'at 27 desember 2024.
sebelum audiensi, massa aksi terlebih dahulu menggelar aksi demontrasi dan berorasi dalam area kantor dprd provinsi bengkulu. dalam aksi, massa membawa baliho serta sempat membakar ban.
"kami minta lembaga wakil rakyat di provinsi bengkulu ini, turut bersepakat menolak dan menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah pusat terkait kenaikan ppn 12 persen yang mulai diberlakukan per 1 januari 2025," ungkap presiden mahasiswa (presma) umb, mufti hasyid.
baca juga:fokus berantas korupsi, ruu perampasan aset masuk prolegnas
baca juga:pemerintah tak akan menarik ruu perampasan aset
menurut mufti, kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan ppn menjadi 12 persen tersebut, tidak sesuai dengan kondisi sosial dan bakal memberatkan masyarakat. disamping itu, kebijakan ini juga bertolak belakang dengan janji presiden prabowo subianto.
"kami juga minta agar uu no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan direvisi. bila perlu ppn dihapus dan kami mendorong aspirasi ini disampaikan ke tingkat pusat," tegas mufti.
mufti menambahkan, kenaikan ppn menjadi 12 persen, bisa menyebabkan kenaikan harga barang pokok di pasar-pasar tradisional, yang akhirnya berpengaruh terhadap nilai jual dan tawar baik bagi pelaku usaha dan masyarakat.
"dengan adanya ppn ini, pedagang juga dikenakan pajak untuk melanjutkan usaha dan masyarakat kecil sebagai konsumen penting di pasar tradisional," tambah mufti.
baca juga:loloskah ruu perampasan aset di era prabowo?
baca juga:lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas 
disisi lain, mufti mendesak agar dprd provinsi bengkulu juga bersepakat agar ruu perampasan aset dapat disahkan. namun sebelum itu, terlebih dahulu ruu tersebut dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"jadi kami mendesak dprd provinsi bengkulu mengambil sikap untuk menyegerakan pengesahan ruu perampasan aset, demi kembalinya hak-hak masyarakat," tegas mufti.
sementara itu, anggota dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh yang menerima langsung audiensi para mahasiswa menyatakan, secara kelembagaan dprd setuju dengan aspirasi tersebut.
"kita setuju dengan kedua poin aspirasi itu, tentu aspirasi itu kami sampaikan ke dpr ri," ujar usin.
baca juga:fokus berantas korupsi, ruu perampasan aset masuk prolegnas
baca juga:pemerintah tak akan menarik ruu perampasan aset
lebih lanjut usin menyampaikan, surat tuntutan mahasiswa yang telah ditandatangani dirinya dan perwakilan fraksi lainnya, segera disampaikan ke dpr ri sehingga bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat.
"ketika masyarakat meminta untuk menunda atau menghapuskan, itu aspirasi masyarakat dan kita sampaikan. terkait apa kebijakan yang dilakukan presiden, tentu saja ada kajian-kajian dan terpenting aspirasi itu segera kita sampaikan," singkat usin. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan