Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 21:31

Pasangan Calon Bupati/Wabup Bengkulu Utara, Ari - Sumarno saat kontestasi Pilkada yang dipungkas dengan perolehan suara 94 persen lebih pada 27 November 2024, lalu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

evaluasi penyelenggaraan pilkada                             radarutara.bacakoran.co - evaluasi penyelenggaraan pilkada 2024, tidak hanya perlu dilakukan di level pusat. tapi juga di seluruh jenjang. 
kerja pasca perhelatan pesta demokrasi itu, harus menjadi agenda serius. utamanya, soal angka partisipasi pemilih yang terus digerus oleh ancaman apatisme pemilih terhadap kontestasi yang disebut sebagai pesta demokrasi. 
akademisi dari sekolah tinggi hukum, jentera jakarta, bivitri susanti, menilai langkah evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah pasca pesta demokrasi, tidak cukup dengan mengevaluasi pada sudut tertentu.
maka proses evaluasi, terus aktivis hukum ini, harus dimulai dengan dengan memahami bagaimana cara melakukan evaluasi yang baik sehingga terstruktur. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
"jadi evaluasi itu, harus tidak dimulai dari isu. tapi lebih memulainya dengan menganalisis akar permasalahan. karena isu bukan akar permasalahan. sebut saja, soal ongkos politik yang mahal, misalnya. semestinya, dicari penyebabnya apa?" ungkap bivitri memantik diskusi lewat akun medsos instagramnya. 
ahli hukum tata negara itu, kemudian menyampaikan pandangannya tentang bagaimana semestinya pola evaluasi yang berangkat dari persoalan yang disimulasikan layaknya sebuah pohon besar. 
isu menempati posisi yang berada di rimbun dedaunan, kemudian persoalan berada pada batang yang menjadi utas sistem integral keseluruhan hingga tersambung dengan akar yakni akar masalah. 
"jadi, yang perlu dilakukan adalah menentukan akar masalahnya dimana? apakah di politisi?, apakah pada sistem? atau regulasi?. 
baca juga:kehadiran pemilih pada pilkada serentak 2024 tak sesuai target, begini kata ppk
baca juga:masyarakat diminta tetap rukun usai pilkada 2024
ketika evaluasi yang dilakukan, tidak fokus pada akar masalah. tapi lebih pada isu, kata dia, semisal cost politic yang tinggi. maka, hipotesis yang akan didapatkan tidak mampu membawa pada kebijakan atau keputusan yang diharapkan. 
"karena cost politik yang tinggi masih sebatas isu. walaupun, sudah menjadi rahasia umum. tapi apa yang menyebabkannya? inilah yang perlu dievaluasi. bukan sebatas mengubah pola, namun akan berhadapan lagi dengan akar masalah yang justru tak tersentuh," bivitri menganalisa. 
pada oktober 2023 lalu, bivitri juga menyoroti politik dinasti. menurut dia, praktik semacam ini, merupakan gejala politik dimana kekuasaan dipegang oleh kelompok individu yang memiliki hubungan keluarga. 
fenomena ini sering dikaitkan dengan sistem monarki. dimana, kata dia, kekuasaan secara tradisional diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. biasanya, kata dia, dari ayah ke anak, dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan tetap berada dalam genggaman keluarga. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
"namun, bagaimana jika politik dinasti terjadi di negara demokrasi, terutama di indonesia? bagaimana nasib demokrasi kedepannya?" pantiknya, membuka nalar pikir follower.
sebagai ahli hukum, bivitri juga menyoroti dinamika hukum di indonesia. berangkat dari serangkaian pemberangusan demokrasi tersistem, dia menilai terjadi pergeseran paradigma hukum yang bisa menjadi persoalan prinsip di indonesia, sebagai negara hukum. 
"dimana, pelanggaran etik, belum dimaknai sebagai satu hal yang prinsip. idealnya, etik merupakan simbol tertinggi. seyogyanya, sebuah pelanggaran etik, berimplikasi pada langkah dan kebijakan yang diputuskan oleh pelanggar, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik," menurutnya. 
hasil akhir pilkada calon tunggal di bengkulu 
kpud bengkulu utara yang sebelumnya mengungkapkan target angka partisipasi pilkada di daerah bisa di atas 80 persen. ketika dikomparasikan dengan data hitung cepat tim paslon bupati dan wakil bupati, perolehan suara pasangan calon tunggal itu, diperkirakan tingkat partisipasi pemilih di daerah 78,56 persen.
baca juga:kehadiran pemilih pada pilkada serentak 2024 tak sesuai target, begini kata ppk
baca juga:masyarakat diminta tetap rukun usai pilkada 2024
pasangan calon dengan nomor urut 1 itu, berhasil mendulang sebanyak 162.473 suara dari total 218.848 pemilih yang masuk dalam dpt. 
bagaimana dengan kotak kosong? hasil penelusuran juga mendapati adanya masyarakat yang mencoblos pilihan pada lembar surat suara dengan nomor urut 2 itu sebanyak 9.457 suara. 
artinya, versi data tersebut mendapati angka partisipasi pilkada sebanyak 171.930. sedangkan kumulasi tingkat partisipasi pemilih sebanyak 78,56 persen.
pasangan calon tunggal : arie-sumarno dari total 503 tps yang ada, berhasil merengkuh suara yang nyaris sempurna dengan mendulang 94,50 persen dari tingkat partisipasi pemilih. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
kalau merujuk paparan hasil hitung cepat paslon yang tak jauh beda dengan perhitungan kpud dalam pleno tingkat kabupaten, ditemukan total suara sah dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, sebanyak 171.930 dari total 218.848 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (dpt). 
anggaran pilkada serentak 2024
menyitir laporan ru sebelumnya, pelaksana harian direktur jenderal bina keuangan daerah, kementerian dalam negeri, horas maurits panjaitan, menyampaikan kondisional tindak lanjut atas mandatory anggaran yang semestinya sudah disalur paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara. 
dijelaskan, rangkuman laporan yang telah dihimpun pusat mendapati angka nphd pilkada dengan kpu nilainya rp28,73 triliun dan sudah terealisasi senilai rp22,11 triliun.
baca juga:kehadiran pemilih pada pilkada serentak 2024 tak sesuai target, begini kata ppk
baca juga:masyarakat diminta tetap rukun usai pilkada 2024
dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken nphd dengan bawaslu senilai rp 8,61 triliun. sebanyak 387 daerah meneken nphd dengan tentara nasional indonesia dengan nilai total rp936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda. 
juga dilaporkan sebanyak 420 pemda menekan nphd dengan polri senilai rp3 triliun dengan realisasi penyaluran saat itu di angka rp1,71 triliun. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan