Jurnalisme Kampus Segera Bangkit dari Mati Suri

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 21:22

Diskusi bersama GM Radar Utara dengan mahasiswa Unras dalam materi komunikasi publik mengangkat tema "pisau dan payung" jurnalis di Graha Radar Utara, dua hari lalu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Tak ayal, jurnalisme kampus yang sebelumnya kian terasa mati suri. Terlebih pada kampus-kampus yang notabene masih belum memiliki tingkat manajemen yang profesional dan terbuka.

Menjadi penegasan yang dituangkan dalam kesepakatan, salah satunya yang paling prinsip adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, akan diproses layaknya jurnalistik umum.

Itu artinya, perlindungan karya jurnalistik akan menjadi ranah dewan pers, ketika terjadi sengketa atau perselisihan berita.

"Pengakuan secara de jure dan de facto aktivitas jurnalisme kampus, tepatnya 18 Maret 2024, telah dikuatkan dalam sebuah konsensus antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi," ujarnya.

Mahasiswa yang secara khittah didesain sebagai agent of change atau agen perubahan, harus memanfaatkan perkuatan yang sudah sangat-sangat gamblang ini.

Tuntutan Dunia Pers Global

Saat membuka Seleksi Kompetensi Wartawan (SKW) di Provinsi Bengkulu pada 24 April 2023, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyampaikan perkembangan pers global yang dipandang akan berimplikasi secara prinsip dan tuntutan peningkatan kerja-kerja jurnalistik dunia.

Paparan digital Komisioner Dewan Pers Periode 2022 – 2025 itu, menegasi perkembangan dunia pers global yang harus menjadi cermatan insan pers. Cermatan itu, kata dia, dengan terus meningkatkan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas.

Komisioner dari unsur masyarakat yang kini memimpin Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers itu menegaskan, pentingnya SKW yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Perkembangan dunia pers global, teknologi, hukum sampai dengan geopolitik, menuntut jurnalis tidak hanya berkompeten, namun memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan terus diasah," ujarnya, menyeru.

Penegasan lainnya juga diutarakan Yadi Hendriana dari Dewan Pers. Narasumber yang mengisi materi tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Hukum Pers serta Peraturan-Peraturan Dewan Pers itu, menegaskan beberapa kasuistik yang terjadi di lingkungan penyelenggara pers.

jurnalisme kampus segera bangkit dari mati suri                            radarutara.bacakoran.co - jurnalisme kampus, merupakan sebuah institusi penting dalam penyelenggaraan akademik di sebuah kampus. 
kesan mati surinya jurnalisme kampus, agaknya menjadi pandemi sosial di lingkungan yang notabene merupakan lembaga pencetak sumber daya unggul dan intelektual baru. 
gm radar utara dan radarutara.bacakoran.co, ependi harian,se, ketika dibincangi menyampaikan jurnalisme kampus mampu menjadi trigger perubahan layaknya pers yang dipandang sebagai pilar keempat demokrasi. 
"pers merupakan wahana milik publik. begitu juga kedudukan jurnalisme kampus, merupakan wahana milik publik kampus. kerja-kerja jurnalisme kampus, setara dengan karya jurnalistik pada umumnya. dengan catatan, mengedepankan prinsip profesional, itikad baik, konfirmatif dan tidak asumtif," ujar ependi, kamis, 19 desember 2024, saat dibincangi tim redaksi di graha pena radar utara, jalan moch hatta, rama agung, arga makmur, bengkulu utara. 
baca juga:pisau dan payung jurnalis, pimpinan skh radar utara pantik pemikiran mahasiswa unras
baca juga:mitra pembangunan, tingkatkan kualitas jurnalistik dan pengelola medsos
layaknya jurnalisme yang hingga kini tetap menjadi bagian sosial khalayak. jurnalisme kampus, terus dia, merupakan tumpuan  harap, terjaganya iklim penyelenggaraan civitas akademika kampus yang ada di seluruh indonesia. 
sementara, terus dia, jurnalisme kampus masih dihadapkan dengan nuansa praktik-praktik feodal pemangku kebijakan di kampus, sehingga justru menghambat pertumbuhan manusia-manusia kritis, analitis yang dalam kacamata feodalisme merupakan sebuah aktivitas subversif. 
"sebagai insan pers, saya sendiri memberikan apresiasi atas langkah maju yang telah dimotori dewan pers dan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi (kemendikbud-ristek), berkolaborasi mendukung jurnalisme kampus," ujarnya, menegasi.
namun bukan tidak mungkin, calon-calon intelektual yang kini menempuh pendidikan tinggi di lintas jenjang strata, khususnya strata 1, banyak yang belum mengetahui adanya perkembangan pers di indonesia, wabil khusus jurnalisme di lingkungan mahasiswa. 
baca juga:jurnalis miliki peran penting dalam perlindungan lingkungan 
baca juga:jurnalis miliki peranan penting cegah kekacauan informasi
lewat kesepahaman itu, terus dia, fungsi kontrol internal di dunia pendidikan tinggi di indonesia, kian mengarah pada perkembangan yang positif. 
sengketa jurnalisme kampus diselesaikan sesuai uu pers 
momok represi pada aktivis-aktivis yang menyuarakan pendapatnya secara kritis melalui kanal pers kampus, kini lebih terlindungi dari potensi ancaman itu. 
tak ayal, jurnalisme kampus yang sebelumnya kian terasa mati suri. terlebih pada kampus-kampus yang notabene masih belum memiliki tingkat manajemen yang profesional dan terbuka. 
menjadi penegasan yang dituangkan dalam kesepakatan, salah satunya yang paling prinsip adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, akan diproses layaknya jurnalistik umum. 
baca juga:hadiah total 300 juta, di kompetisi jurnalistik kementerian perhubungan 
baca juga:pengen jadi wartawan? gp ansor gelar pelatihan jurnalistik
itu artinya, perlindungan karya jurnalistik akan menjadi ranah dewan pers, ketika terjadi sengketa atau perselisihan berita.
"pengakuan secara de jure dan de facto aktivitas jurnalisme kampus, tepatnya 18 maret 2024, telah dikuatkan dalam sebuah konsensus antara dewan pers dan direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset dan teknologi," ujarnya. 
mahasiswa yang secara khittah didesain sebagai agent of change atau agen perubahan, harus memanfaatkan perkuatan yang sudah sangat-sangat gamblang ini. 
tuntutan dunia pers global
saat membuka seleksi kompetensi wartawan (skw) di provinsi bengkulu pada 24 april 2023, ketua dewan pers, dr ninik rahayu,  menyampaikan perkembangan pers global yang dipandang akan berimplikasi secara prinsip dan tuntutan peningkatan kerja-kerja jurnalistik dunia.
baca juga:pisau dan payung jurnalis, pimpinan skh radar utara pantik pemikiran mahasiswa unras
baca juga:mitra pembangunan, tingkatkan kualitas jurnalistik dan pengelola medsos
paparan digital komisioner dewan pers periode 2022 – 2025 itu, menegasi perkembangan dunia pers global yang harus menjadi cermatan insan pers. cermatan itu, kata dia, dengan terus meningkatkan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas. 
komisioner dari unsur masyarakat yang kini memimpin komisi penelitian, pendataan dan ratifikasi pers itu menegaskan, pentingnya skw yang merupakan implementasi dari undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. 
"perkembangan dunia pers global, teknologi, hukum sampai dengan geopolitik, menuntut jurnalis tidak hanya berkompeten, namun memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan terus diasah," ujarnya, menyeru. 
penegasan lainnya juga diutarakan yadi hendriana dari dewan pers. narasumber yang mengisi materi tentang kode etik jurnalistik (kej) dan hukum pers serta peraturan-peraturan dewan pers itu, menegaskan beberapa kasuistik yang terjadi di lingkungan penyelenggara pers. 
baca juga:jurnalis miliki peran penting dalam perlindungan lingkungan 
baca juga:jurnalis miliki peranan penting cegah kekacauan informasi
tidak hanya soal perlindungan dalam aktivitas kerja-kerja jurnalistik profesional. tapi juga terkait tingkah polah oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya.
poin penting yang ditegasi yadi, praktik demikian, murni modus operandi yang sebenarnya sama sekali, bukan merupakan aktivitas jurnalistik yang dilindungi uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 
"salah satunya dalam kasus pemerasan. saya pastikan, itu (wartawan meras,red), bukan domain dewan pers dan bukan kegiatan jurnalistik. karena pemerasan adalah pidana. maka kami akan mendorong, kepada kepolisian untuk memproses secara hukum pidana," tegasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan